LensaDaily - Pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA sepanjang Januari hingga Februari 2025.Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.Selama periode tersebut, jumlah pelanggan yang menerima manfaat diskon listrik tercatat mencapai 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.Realisasi sementara anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp13,6 triliun. Bantuan ini menyasar langsung rumah tangga yang rentan terhadap tekanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global.Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada stabilitas harga, khususnya dalam kelompok barang dan jasa yang diatur pemerintah. “Kebijakan ini berkontribusi terhadap turunnya inflasi administered price (inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah), sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali di angka yang rendah,” ungkap Menkeu pada Senin (24/3).Inflasi yang rendah dan stabil menjadi fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjaganya harga barang kebutuhan pokok dan energi, masyarakat memiliki ruang lebih untuk melakukan konsumsi, yang pada gilirannya memperkuat aktivitas perekonomian di berbagai sektor.“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan,” tambah Menkeu. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa beras yang didistribusikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menanggapi temuan beras berkutu di salah satu gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu.  “Beras yang didistribusikan ke masyarakat itu mesti dalam kondisi yang baik. Karena ini berkaitan dengan aspek keamanan pangan di mana hal itu menjadi keharusan.” ujar Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (17/3/2025). Beras yang tersimpan di gudang Bulog sebagai Cadangan Beras Pemerintah itu ditegaskan Arief harus dicek setiap saat."Yang artinya ini lebih ke teknis. Jadi kepala gudang, pimpinan cabang, pimpinan wilayah harus benar-benar menjaga kualitas daripada beras yang ada.” tambahnya.Terkait dengan apakah beras berkutu yang ditemukan oleh Komisi IV DPR RI layak untuk dikonsumsi, Arief menegaskan bahwa beras tersebut harus melalui proses treatment pengendalian hama melalui fumigasi sehingga memenuhi standar keamanan pangan agar layak dikonsumsi. “Jadi beras itu memang ada umur simpannya, misalnya ada yang 8 bulan atau 9 bulan, sehingga tentunya harus ada treatment untuk menjaga kualitas beras tersebut tetap baik. Yang tidak boleh itu adalah membiarkan kutu berkembang biak tanpa penanganan sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi,” tegas Arief. Terkait stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional saat ini mencapai sekitar 1,9 juta ton, Arief mengingatkan bahwa pemeliharaan stok harus dibarengi dengan peningkatan sistem untuk memastikan kualitas tetap terjaga.“Stok yang ada harus dikelola dengan baik, selama kadar airnya tidak melebih 14 persen maka kualitasnya masih dapat dipertahankan,” ungkapnya.Sebelumnya, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengatakan, beras memang merupakan komoditas pangan yang bisa diserang hama ketika proses penyimpanan. Terlebih CBP disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama.“Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” ujar Suyamto, pada Minggu (16/3/2025).Suyamto juga mengungkapkan, Bulog telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya serangan hama tersebut.Menurutnya, Bulog kini sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) dan monitoring kualitas dan serangan hama secara rutin oleh petugas gudang.“Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi, untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” katanya. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Panitia Kerja (Panja) Pengelola Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).Rapat ini membahas tata kelola serta optimalisasi pengelolaan keuangan haji agar lebih berkelanjutan, efisien, dan efektif. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus, menyoroti pengelolaan dana haji yang selama ini lebih banyak ditempatkan dalam instrumen investasi sukuk tanpa inovasi pengelolaan yang lebih produktif.Ia mengingatkan Dewan Pengawas BPKH untuk lebih ketat dalam mengawasi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. “Dana ini bukan sekadar disimpan, tetapi harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi umat. Jangan hanya bergantung pada sukuk tanpa ada inovasi pengelolaan,” tegas Hasan. Ia juga mengkritik kinerja BPKH yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan hasil pengelolaan keuangan haji. Target surplus yang diharapkan Komisi VIII DPR RI, yakni Rp10–12 triliun, belum tercapai.Oleh karena itu, ia meminta Dewan Pengawas BPKH mengevaluasi kompetensi SDM serta regulasi terkait tata kelola keuangan haji. Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menekankan pentingnya penguatan kebijakan keuangan haji untuk menghadapi peningkatan jumlah jamaah di masa mendatang.Ia mengacu pada rencana Pemerintah Arab Saudi yang menargetkan kapasitas jamaah haji mencapai 5 juta orang pada 2030, yang berdampak langsung pada jamaah asal Indonesia. “Jika saat ini jumlah jamaah haji Indonesia sekitar 241 ribu orang, maka pada 2030 jumlahnya bisa mencapai 500 ribu orang. Pertanyaannya, apakah dana BPKH siap menghadapi lonjakan ini?” ujarnya. Husni juga mengkritik stagnasi kinerja BPKH dalam mengelola keuangan haji. Menurutnya, meskipun pandemi COVID-19 telah berlalu, pendapatan BPKH masih berada di angka 6 persen tanpa peningkatan signifikan. “Sejak dulu saya bilang, BPKH ini seperti ‘tidur-tidur’ dengan hasil 6 persen. Seharusnya, jika dikelola lebih baik, pendapatannya bisa lebih tinggi,” tambahnya. Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji agar BPKH memiliki keleluasaan lebih dalam berinvestasi.Selain itu, aset yang dimiliki BPKH, seperti hotel di sekitar Masjidil Haram, harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh jamaah haji Indonesia. “BPKH harus diberi kewenangan lebih dalam menetapkan standar biaya dan melakukan pengendalian internal. Jangan sampai aset yang ada justru tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan jamaah,” tegasnya. Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.Dengan penguatan tata kelola, diharapkan dana haji dapat memberikan manfaat maksimal bagi jamaah serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji di masa depan. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (13/3/2025).Menteri Keuangan mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini.Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun (8,6% dari target) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun (17,5% dari target).Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target APBN.Ia menjelaskan bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan.“Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani.Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21.Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target.Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target).Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.Sementara itu, Menkeu juga memaparkan bahwa Keseimbangan Primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun sedangkan defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 dari PDB serta Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun.“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” pungkasnya. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat.Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Menkeu dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan bahwa dana investasi di Bulog tersebut harus dikelola dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras. (*)(Jakarta)