LensaDaily - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%.Keputusan berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar 20-21 Mei 2025Selain menurunkan BI-Rate, RDG juga memutuskan untuk menurunkan bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.  Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebutkan, kebijakan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi."Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik," ujar Perry dalam konferensi pers RDG, Rabu (21/5/2025). Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif dikatakan Perry akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah."Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," sebutnya.Perry menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat 4,87% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (yoy).PDB triwulan I 2025 didukung konsumsi rumah tangga sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.Investasi tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa.Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, serta Pertanian mencatatkan kinerja yang baik."Perkembangan terkini pada triwulan II 2025 menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi," tambahnya.Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025 didorong peningkatan permintaan domestik, termasuk dari kenaikan belanja Pemerintah.Dengan realisasi PDB triwulan I 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4%, sedikit lebih rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7–5,5%.Berbagai respons kebijakan perlu makin diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik serta optimalisasi peluang peningkatan ekspor.Dalam kaitan ini, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang didukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran terus disinergikan dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, termasuk dukungan terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Pemerintah semakin serius mendorong kemajuan ekonomi desa melalui penguatan koperasi. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi terhadap pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.Dalam kunjungan kerjanya pada Selasa (6/5), Bima menilai bahwa Desa Margorejo menghadirkan model sinergi yang unik dan patut dijadikan contoh bagi daerah lain. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes yang terbentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes) mampu menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi lokal.Menurutnya, terdapat tiga skema pendirian Kopdes Merah Putih yang sedang dikembangkan. Pertama, membentuk koperasi dari awal. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi yang selama ini tidak aktif. Ketiga skema tersebut memerlukan sinergi kuat dengan BUMDes agar bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.Unit Usaha Potensial Jadi Daya UngkitDalam tinjauan langsung di lapangan, Bima menemukan berbagai potensi usaha yang bisa dikembangkan oleh Kopdes dan BUMDes di Desa Margorejo. Mulai dari sektor peternakan, perikanan, penggilingan padi, pengolahan sampah, hingga hasil laut seperti rajungan dan ketahanan pangan berbasis lokal. Semua potensi tersebut dinilai sangat prospektif jika dikelola secara profesional.Untuk menunjang hal itu, pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen usaha kepada para pengurus koperasi melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas terkait di daerah. Bima menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses pengelolaan unit usaha koperasi di tingkat desa.Tak hanya pelatihan, pemerintah juga menyiapkan dukungan dalam bentuk permodalan. Saat ini, mekanisme penyaluran bantuan tengah dirancang agar tepat sasaran. Diperkirakan, setiap koperasi akan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 miliar guna mengembangkan unit usahanya secara berkelanjutan.Pemerintah Dorong Replikasi di Daerah LainLangkah Desa Margorejo yang mengintegrasikan Kopdes dan BUMDes mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bima berharap model ini bisa direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia, agar semangat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi desa benar-benar terwujud dari akar rumput.Melalui sinergi antarlembaga di tingkat desa, pemerintah yakin bahwa pembangunan berbasis potensi lokal akan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Model seperti ini juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden European Investment Bank (EIB), Nadia Calviño, di Washington D.C,  Kamis (24/4/2025).Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Indonesia dan EIB dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang transisi energi dan pembangunan infrastruktur rendah emisi.Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menekankan bahwa perhatian EIB terhadap pengembangan energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060.“Kami menjajaki potensi kerja sama yang lebih fleksibel dan komprehensif, khususnya di bidang teknologi yang mendukung proses transisi energi tersebut,” terang Menkeu.Selain isu energi, kedua belah pihak juga membahas peluang dukungan pembiayaan dari EIB untuk pembangunan transportasi publik yang terintegrasi dan rendah emisi di Indonesia.Menkeu menyampaikan bahwa transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, guna menekan tingkat emisi karbon akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kemitraan dengan mitra internasional untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. (*)(Washington D.C)

LensaDaily - Pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA sepanjang Januari hingga Februari 2025.Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.Selama periode tersebut, jumlah pelanggan yang menerima manfaat diskon listrik tercatat mencapai 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.Realisasi sementara anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp13,6 triliun. Bantuan ini menyasar langsung rumah tangga yang rentan terhadap tekanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global.Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada stabilitas harga, khususnya dalam kelompok barang dan jasa yang diatur pemerintah. “Kebijakan ini berkontribusi terhadap turunnya inflasi administered price (inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah), sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali di angka yang rendah,” ungkap Menkeu pada Senin (24/3).Inflasi yang rendah dan stabil menjadi fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjaganya harga barang kebutuhan pokok dan energi, masyarakat memiliki ruang lebih untuk melakukan konsumsi, yang pada gilirannya memperkuat aktivitas perekonomian di berbagai sektor.“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan,” tambah Menkeu. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa beras yang didistribusikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menanggapi temuan beras berkutu di salah satu gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu.  “Beras yang didistribusikan ke masyarakat itu mesti dalam kondisi yang baik. Karena ini berkaitan dengan aspek keamanan pangan di mana hal itu menjadi keharusan.” ujar Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (17/3/2025). Beras yang tersimpan di gudang Bulog sebagai Cadangan Beras Pemerintah itu ditegaskan Arief harus dicek setiap saat."Yang artinya ini lebih ke teknis. Jadi kepala gudang, pimpinan cabang, pimpinan wilayah harus benar-benar menjaga kualitas daripada beras yang ada.” tambahnya.Terkait dengan apakah beras berkutu yang ditemukan oleh Komisi IV DPR RI layak untuk dikonsumsi, Arief menegaskan bahwa beras tersebut harus melalui proses treatment pengendalian hama melalui fumigasi sehingga memenuhi standar keamanan pangan agar layak dikonsumsi. “Jadi beras itu memang ada umur simpannya, misalnya ada yang 8 bulan atau 9 bulan, sehingga tentunya harus ada treatment untuk menjaga kualitas beras tersebut tetap baik. Yang tidak boleh itu adalah membiarkan kutu berkembang biak tanpa penanganan sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi,” tegas Arief. Terkait stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional saat ini mencapai sekitar 1,9 juta ton, Arief mengingatkan bahwa pemeliharaan stok harus dibarengi dengan peningkatan sistem untuk memastikan kualitas tetap terjaga.“Stok yang ada harus dikelola dengan baik, selama kadar airnya tidak melebih 14 persen maka kualitasnya masih dapat dipertahankan,” ungkapnya.Sebelumnya, Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengatakan, beras memang merupakan komoditas pangan yang bisa diserang hama ketika proses penyimpanan. Terlebih CBP disimpan dalam kurun waktu yang cukup lama.“Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” ujar Suyamto, pada Minggu (16/3/2025).Suyamto juga mengungkapkan, Bulog telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya serangan hama tersebut.Menurutnya, Bulog kini sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) dan monitoring kualitas dan serangan hama secara rutin oleh petugas gudang.“Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi, untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama (kutu),” katanya. (*)(Jakarta)