LensaDaily - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian UMKM menjelaskan belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran tercatat baru mencapai sekitar Rp270 triliun, sehingga masih terdapat sekitar Rp30 triliun yang belum tersalurkan kepada pelaku usaha.Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan pembiayaan UMKM masih sangat besar. Ia meminta pemerintah menjelaskan kendala yang menyebabkan alokasi KUR belum terserap secara maksimal."Kuotanya sekitar Rp300 triliun, tetapi yang tersalurkan hanya Rp270 triliun. Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga dana yang dibutuhkan masyarakat itu tidak seluruhnya tersalurkan," ujar Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.Meski demikian, Saleh menilai penguatan UMKM tidak dapat hanya mengandalkan penyaluran pembiayaan melalui KUR maupun APBN. Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem pemberdayaan yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, serta lembaga pembiayaan agar UMKM memperoleh akses pasar sekaligus peningkatan kapasitas usaha."Kalau hanya mengandalkan APBN, saya yakin tidak akan mampu menyentuh pengembangan UMKM secara fundamental," tegas Politisi Fraksi PAN ini.Ia menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan pemerintah maupun perbankan. Karena itu, Kementerian UMKM perlu memperkuat program pembinaan, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha, hingga manajemen keuangan agar pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.Selain memperluas pendampingan, Saleh juga mendorong Kementerian UMKM memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan melalui strategi pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.Ia mengusulkan agar Kementerian UMKM mengumpulkan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun langkah bersama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan tersebut, program pembinaan dinilai akan lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Menurut Saleh, keberhasilan pengembangan UMKM bergantung pada keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, optimalisasi penyaluran KUR harus dibarengi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha agar pembiayaan yang diterima mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM."Kalau dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, dampaknya akan lebih nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," pungkasnya.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi sekaligus instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu 12 Juli 2026."KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa. Akan ada gudang. Akan ada cold storage ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya," ujar Presiden.Presiden menjelaskan bahwa gagasan pembentukan KDKMP telah lama ia pikirkan sejak bertugas sebagai prajurit di berbagai daerah. Pengalaman menyaksikan langsung kesulitan hidup masyarakat desa membuatnya meyakini bahwa koperasi merupakan solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus melindungi kelompok masyarakat paling bawah."Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi," ujar Presiden.Menurut Kepala Negara, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses pembiayaan. Meski hasil panen meningkat, banyak petani tetap terjerat utang berbunga tinggi kepada rentenir karena membutuhkan biaya hidup selama masa tanam. Untuk itu, Presiden menilai setiap desa harus memiliki koperasi simpan pinjam yang mampu menyediakan pembiayaan dengan bunga murah."Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia," tegas Presiden.Kehadiran KDKMP tersebut diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir sekaligus menjadi saluran distribusi berbagai barang bersubsidi agar tepat sasaran."Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," tegas Presiden.Tidak hanya untuk masyarakat desa, pemerintah juga akan memperkuat koperasi nelayan melalui penyediaan gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan yang dikelola secara koperasi. Presiden menegaskan bahwa seluruh fasilitas tersebut merupakan pembiayaan yang akan dicicil kembali oleh koperasi dari hasil usaha para nelayan sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.Presiden turut memproyeksikan keberadaan KDKMP akan menggerakkan perekonomian nasional dengan perputaran dana hingga Rp223 triliun setiap tahun di desa-desa, serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga menargetkan perbaikan sistem logistik nasional agar lebih efisien dan mampu menekan biaya distribusi."Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien," tutur Presiden.Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, adil, dan terintegrasi. Koperasi diharapkan menjadi tempat rakyat memperoleh modal, menjual hasil produksi, mendapatkan kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, sekaligus menikmati subsidi pemerintah secara tepat sasaran.***

LensaDaily - Tingkatkan pengalaman nasabah sekaligus memperluas layanan perbankan digital, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) resmikan Digital Branch Pasirkaliki Bandung. Digital Branch ini menghadirkan konsep hybrid banking yang memadukan kemudahan teknologi digital dengan layanan personal dari tim CIMB Niaga.Head of Region Jabar & Jateng CIMB Niaga Andiko Manik menyatakan, kehadiran Digital Branch Pasirkaliki Bandung diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Hal ini juga sejalan dengan porpose CIMB Niaga Advancing Customers & Society untuk terus menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.“Bandung merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi dan adopsi digital yang terus berkembang. Kami memilih Pasirkaliki karena lokasinya yang strategis dan berada di kawasan yang dinamis, sehingga relevan untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan praktis untuk semua segmen nasabah, termasuk anak muda. Inisiatif ini sejalan dengan semangat Work from Heart yang mengutamakan kenyamanan nasabah dalam setiap layanan,” kata Andiko pada Grand Opening Digital Branch Pasirkaliki Bandung di Jalan Pasir Kaliki No. 64, Cicendo, Bandung, Selasa 7 Juli 2026.Berbeda dari kantor cabang konvensional, Digital Branch CIMB Niaga Pasirkaliki Bandung dilengkapi berbagai fasilitas digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara mandiri dengan lebih efisien. Fasilitas tersebut antara lain Self Service Banking (SSB) melalui tablet dan Kiosk digital untuk pembukaan rekening tabungan yang lebih cepat, Cash Recycle Machine (CRM) yang memungkinkan penyetoran dan penarikan uang tunai dalam satu mesin, Digital Hub by Super CS, Digital Kurs real-time, serta OCTO Vending.Untuk memberikan kenyamanan nasabah CIMB Preferred, CIMB Private Wealth, dan CIMB Private Banking, kantor cabang ini juga dilengkapi area CIMB Preferred Lounge. Dengan dukungan teknologi yang terintegrasi, nasabah dapat memperoleh berbagai layanan perbankan secara lebih praktis tanpa mengurangi kualitas interaksi dan konsultasi dengan petugas bank.“Dengan konsep kantor cabang yang baru ini, nasabah bisa memilih cara bertransaksi yang paling sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui layanan digital mandiri maupun bantuan langsung dari staf CIMB Niaga. Kehadiran cabang ini juga mendukung gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan,” ujar Andiko.***

LensaDaily - Formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya masih dibahas Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat menerima kunjungan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan agenda konsultasi strategis penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026.“Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kita akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy baru, tetapi policy-policy itu harus datang dari Presiden karena pemegang mandat penuh untuk mengoperasionalkan, menyusun dan sebagainya adalah Bapak Presiden. Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” ujar Misbakhun.Namun demikian, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan DPR harus berhati-hati dalam menyampaikan berbagai opsi kebijakan yang masih dalam tahap formulasi agar tidak menimbulkan persepsi sebagai janji politik sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi. “Kami harus berhati-hati menyampaikan ini supaya tidak menjadi janji politik sementara pemerintahnya belum memutuskan. Inilah yang sedang kita formulasikan semua, bagaimana daerah ini tetap mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan perubahan strategi fiskal yang dilakukan Pemerintah tidak berarti mengurangi hak daerah maupun hak masyarakat untuk menikmati pembangunan. Misbakhun menerangkan yang berubah adalah instrumen pelaksanaannya, apakah melalui belanja Pemerintah Pusat atau melalui belanja Pemerintah Daerah.“Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya, menggunakan instrumen belanja Pemerintah Pusat atau menggunakan belanja Pemerintah Daerah,” jelasnya.Ia menambahkan, transfer ke daerah tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Komponen transfer ke daerah selama ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan berbagai skema pendanaan lainnya.Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mencari solusi atas tantangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah.“Sebagai Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, menurut saya apa yang disampaikan tadi memang bagian dari tugas Pansus. Namanya sangat spesifik, optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi inilah yang menjadi tugas bapak-bapak, bagaimana melakukan optimalisasi,” pujinya.Misbakhun menilai Sumatera Selatan memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, migas, dan perkebunan yang dapat terus dioptimalkan. Oleh karena itu, upaya mencari strategi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.Di akhir pertemuan, ia memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Sumatera Selatan yang secara khusus membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia, namun Sumatera Selatan telah mengambil langkah konkret untuk mencari solusi.“Yang menghadapi ini seluruh Indonesia, tetapi hanya Sumatera Selatan yang membikin Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Artinya, Bapak tahu permasalahan sebenarnya apa. Kemudian ketika menghadapi masalah, bapak mencari solusi dan strategi yang tepat untuk daerah,” pungkas Misbakhun.***

LensaDaily - Pemerintah mengklaim capaian positif penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD1,5 miliar. Penerbitan obligasi global perdana tersebut diklaim memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York.Hal tersebut dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan jumlah obligasi global yang diterbitkan oleh Danantara dinilai telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.Selain itu, Rosan menuturkan bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Rosan juga menyebut bahwa pihaknya bertemu dengan 122 investor global dalam rangkaian kunjungan tersebut.Di samping capaian penerbitan jumlah obligasi yang melampaui target, Rosan juga menuturkan bahwa Danantara berhasil memperoleh persentasi pengembalian hasil obligasi yang dinilai kompetitif. Menurutnya, obligasi dengan tenor lima tahun berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun 5,95 persen.“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” tuturnya.Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa dari dua tenor surat utang yang diterbitkan oleh Danantara, masing-masing telah berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta. Rosan menyebut bahwa sebagian dari penerbitan obligasi tersebut bahkan telah terealisasi.“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnnya.Ke depannya, Rosan memproyeksikan Danantara dapat membuka ruang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal tersebut dinilai dari tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara hingga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa yang menjadi menarik dalam penerbitan obligasi global tersebut yakni dari negara yang memiliki minat paling tinggi. Menurut Rosan, peminat dan pembeli terbesar obligasi tersebut yakni Amerika Serikat, berbeda dengan catatan sejarah sebelumnya.“Investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38 persen itu dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 21 persen dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52 persen dari Amerika Serikat, 31 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 17 persen dari Asia,” pungkasnya.