LensaDaily - Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, Mina, hanya tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim PPIH dalam mendukung kelancaran jemaah dalam menjalani puncak haji yang akan berlangsung selama beberapa hari.Salah satu kebutuhan jemaah yang kini terus diperjuangkan lewat negosiasi adalah pembangunan klinik berikut tenaga kesehatan (Nakes) yang akan di di sejumlah titik rute Armuzna. Apalagi pihak Kerajaan Arab Saudi tidak memperkenankannya.Hal tersebut disampaikan pimpinan Tim Pengawas (Tim Was) DPR RI untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M khusus Layanan Akomodasi & Kesehatan, Singgih Januratmoko, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sektor 4 Daker Makkah di Hotel Oriens, kawasan SyiSha, Minggu (1/6/2025).Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan negosiasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi untuk diberi izin menyiapkan perangkat medis dalam kegiatan Armuzna."Kita masih terus bernegosiasi agar rumah sakit darurat diperbolehkan sampai pelaksanaan Armuzna. Namun untuk klinik Alhamdulillah masuk dibolehkan," terangnya.Politisi Golkar itu juga menjelaskan, masalah lain yang menjadi fokus lainnya adalah persoalan Nusuk dan transportasi."Iya, masalah lainnya ayang harus segera selesai adalah Nusuk dan transportasi bagi jemaah haji Indonesia dari hotel menuju armuzna karena memang berbeda syarikah," paparnya. Lebih jauh Singgih mengatakan, dari hasil pengawasan yang mereka lakukan ada terkait makanan yang kualitasnya sejauh ini sudah lebih baik."Terkait pengalihan pelaksanaan Haji dari Insyaa Allah sudah dilaksanakan BP Haji, saat ini kami juga tengah menyiapkan undang-undangnya, kelembagaannya, aturannya, terutama juga masalah quota, visa dan banyak hal terkait aturan lainnya yang mesti diselesaikan sehingga bisa lebih baik lagi," urainya.Khusus untuk Sektor 4 Daker Makkah yang mereka kunjungi, Singgih juga menyebutkan bahwa secara keseluruhannya sudah berjalan baik, termasuk untuk konsumsi"Cuma tadi ada masukan soal sayur di makanan yang kurang kuat ya," urai Politisi asal Jawa Tengah ini sambil tertawa.Sementara itu, kehadiran Tim Was lintas Komisi DPR RI ini diterima langsung oleh Kepala Sektor 4 Daker Makkah Kamaludin.Tampak dalam rombongan yang hadir diantaranya: 1. Hasan Basri Agus (Komisi VIII)2. An'im Falachuddin (Komisi VIII)3. Abdul Fikri Fakih (Komisi VIII) 4. Ina Amania (Komisi VIII)5. Endro Hermono (Komisi VIII)6. F Alimudin Kotatleba (Komisi VIII)7. Tommy Kurniawan (Komisi XI)8. Erwin Aksa (Komisi VIII)9. Haeny Relawati (Komisi VIII)10. Satori (Komisi VIII)11. Anggia Erma Rini (Ketua Komisi VI)12. Sari Yuliati (Wakil Ketua Komisi III)13. Aprozi Alam (Komisi VIII)14. Mahdalena (Komisi VIII)15. Aziz Subekti (Komisi XII)16. Maruf Mubarok (Komisi XII)17. Sri Meliyana (Komisi IX)18. Rahmawati Herdian (Komisi IX)19. Ranny Fahd (Komisi IX)20. Sugiat Santoso (Komisi XIII)21. Muhammad Nurpurnamasidi (Banggar)22. Lalu Hadrian (Komisi X)23. Edy Wuryanto (Komisi IX)(Makkah)

LensaDaily - Dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai jalur masuk barang ilegal, Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pasalnya, potensi penyalahgunaan tersebut dapat berdampak pada pelemahan daya saing industri dalam negeri.  Maka dari itu, menurutnya mitigasi untuk menyaring masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri.“Tentu menjadi screening awal dan menjadi mitigasi tentang masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri,” ujar Didik dalam RDP Komisi XI dengan Dirjen Bea Cukai dan Kepala BKF Kementerian Keuangan dengan agenda Pembahasan Pusat Logistik Berikat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).Dalam kesempatan itu, Ia mempertanyakan upaya yang dilakukan guna mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal tersebut. Terlebih, ia menilai bahwa tak jarang fasilitas yang ada pada Pusat Logistik Berikat ini menjadi tempat under table transaksi.“Yang menjadikan potensi barang-barang masuk yang dari luar ini malah menjadi sesuatu yang biasa Pak. Sehingga perlu antisipasi yang tegas dan penegakan hukum yang ketat di dalam hal ini,” tegasnya.Selain soal pengawasan, Didik juga menyoroti sejumlah kendala aksesibilitas PLB di beberapa wilayah yang dinilai belum merata. Ia menyebutkan bahwa lokasi PLB harus dipastikan dekat dengan akses transportasi dan mudah dijangkau pelaku usaha, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua, perbatasan Kalimantan, dan Sulawesi Barat.“Saya berharap lokasi-lokasi yang ditunjuk ini harus dekat dengan akses transportasi. Kemudian harus mudah dijangkau oleh pelaku usaha,” ungkapnya.Menurutnya hal ini perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi penambahan biaya atau additional cost, termasuk transportasi menuju lokasi tersebut.Terakhir, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan efektivitas skema PLB sebagai hub logistik bagi berbagai jenis industri, dari besar hingga kecil, termasuk untuk penjualan melalui e-commerce. Ia mengkhawatirkan bahwa skema ini hanya diketahui oleh kelompok usaha tertentu karena kurangnya sosialisasi.“Apakah betul-betul skema ini dipahami oleh teman-teman pelaku usaha? Saya takutnya di dalam skema ini hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu atau eksklusivitas perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga teman-teman yang lain karena kurang sosialisasi, karena kurang literasi dan pengetahuan terhadap fasilitas PLB ini, sehingga mereka kurang paham,” tanyanya.Maka dari itu, Didik mendorong agar sosialisasi fasilitas PLB dilakukan secara masif, baik melalui media sosial, iklan, maupun cabang-cabang unit teknis di daerah.“Karena memang kita berharap tidak hanya yang memanfaatkan ini hanya industri-industri besar saja, tetapi industri-industri yang kecil, menengah, dan teman-teman yang memulai merintis industri baru juga, supaya tahu tentang fasilitas PLB ini,” lanjutnya.Di akhir pernyataannya, Didik mengingatkan agar fasilitas PL perlu dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi PLB. Hal itu guna memberi daya mampu kepada industri-industri terdekat di wilayah PLB.“Misalnya, apakah di setiap PLB ini ada fasilitas untuk cold storage misalnya, terus kemudian pendingin, terus kemudian fasilitas khusus. Fasilitas khusus mungkin tidak semua wilayah harus sama, tetapi bagaimana persegmentasi kewilayahan memperhatikan potensi-potensi wilayah dan potensi-potensi kedaerahan tersebut.,” tutupnya. (Jakarta)

LensaDaily - Kota Banjarbaru diperkirakan memberangkatkan sebanyak 6.187 jemaah dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan sebanyak 4.300 jemaah dan Kalimantan Tengah 1.887 jemaah. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi aspek penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama menjalankan ibadah haji.  "Karena itu, kami ke sini untuk meninjau secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji dan tentunya memantau keseluruhan pelaksanaannya seperti apa di embarkasi Kalimantan Selatan ini sebelum jemaah haji diberangkatkan," ungkap Irma usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI di Embarkasi Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, (8/5/2025). Namun, setelah mendengarkan pemaparan, Politisi Fraksi Partai Nasdem itu justru menyoroti Program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang belum maksimal dijalankan di Kalimantan Selatan ini.  "Bisa saya katakan seperti itu, ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang faktanya di lapangan, masih banyak orang yang memiliki penyakit berat. Jemaah haji yang berangkat ini lebih banyak yang sudah memiliki penyakit berat daripada yang penyakit ringan," ucapnya dengan tegas.  Terdapat 5 penyakit risiko tinggi yang ditemukan pada jemaah, di antaranya hipertensi, Diabetes mellitus, cardiomegaly, chronic ischemic heart disease, coronary disease. "Nah ini kan harusnya bisa ditangani lebih dulu atau diberikan solusi dengan adanya program GERMAS Itu. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Kesehatan nih program yang selalu digaungkan, tapi belum dijalankan sepenuhnya," jelas Irma. Karena itu, Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, melalui fungsi pengawasannya, Komisi IX DPR sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan kesehatan haji sudah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaannya lebih baik setiap tahunnya. Sumber : dpr.go.id

LensaMedan – Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan meninjau langsung perbaikan Jalan Sunggal yang sudah lama kupak-kapik pasca pembangunan sub drainase (subdrain), Sabtu (3/5/25). Diharapkan pelaksanaan perbaikan jalan selesai tepat waktu agar masyarakat sekitar bangkit kembali perekonomiannya.Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Anggota Komisi 4 DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Jusuf Ginting, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Medan Maruli Sitanggang dan Kepala UPT Medan Selatan Dinas SDABMBK Pemko Medan Afrizal Kusnoto.Sofyan Tan menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota dan DPRD Medan yang sudah melihat langsung kondisi Jalan Sunggal dan telah menginstruksikan untuk segera diperbaiki hingga akhirnya hari ini sudah berjalan dengan meratakan jalan. “Kita apresiasi, sudah langsung dikerjakan. Meskipun sebelumnya dijadwalkan perbaikan selesai April ini namun kita maklumi karena ada kebijakan efisiensi,” ujarnya.Keluhan masyarakat menurutnya sudah cukup lama terkait dampak dari pembangunan subdrain. Bahkan ada seorang tukang becak datang langsung menemuinya untuk meminta memperbaiki jalan. Meskipun hal tersebut bukan bagian dari kewenangannya, namun tetap diteruskan kepada DPRD dan Pemko Medan.Sofyan Tan pun memahami keluhan masyarakat. Karena  jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga di Sunggal yang umumnya berdagang di sekitar jalan tersebut. Selain itu jalan tersebut merupakan kawasan pendidikan yang  tentunya cukup mengganggu dengan debu, jalan berlobang, becek yang sempat membentuk kubangan.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Medan Maruli Sitanggang mengatakan pembangunan jalan sudah mulai berlangsung dengan menurunkan eskavator untuk meratakan jalan. Rencananya selesai dalam waktu 180 hari. Begitupun lanjutnya, sesuai instruksi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas yang telah meninjau langsung sebelumnya, jalan tersebut akan diselesaikan lebih cepat dari target waktu. Sebab Jalan Sunggal selain kawasan pemukiman, juga kawasan perekonomian dan pendidikan. Sehingga penting untuk segera diselesaikan.(*)(Medan)

LensaDaily - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menekankan pentingnya penanganan judi online secara komprehensif dan berkelanjutan.Pemberantasan judi online diyakininya harus melibatkan kerja sama banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia layanan internet, platform media sosial, hingga seluruh lapisan masyarakat."Mengatasi judi online, termasuk bagi anak-anak dan remaja, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, serta masyarakat luas,” kata Puan di Jakarta, Senin (28/4/2025).Puan juga merespons laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap nilai perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai Rp1.200 triliun sepanjang tahun berjalan.Ia menyebut angka tersebut mengejutkan dan menjadi peringatan serius bagi bangsa."Bukan hanya karena besarnya nilai uang tersebut yang melampaui anggaran pendidikan nasional, tetapi juga fakta ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan finansial digital kita memiliki masalah yang sangat krusial," ujar Puan.Data menunjukkan, angka perputaran uang dari judi online ini melonjak drastis dari Rp981 triliun di tahun sebelumnya, menunjukkan kenaikan lebih dari Rp200 triliun hanya dalam waktu beberapa bulan.Puan mengingatkan, kondisi ini mengancam integritas sistem hukum, finansial, dan sosial Indonesia.Ia juga mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Ia menilai perkembangan teknologi finansial yang pesat harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang adaptif."Ekspansi judi online tak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi finansial. Negara harus segera menyesuaikan regulasi agar tak terus tertinggal," tegas Politisi PDI Perjuangan ini.Puan juga mengusulkan agar kampanye anti-judi online masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan diintensifkan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya judol."Kurikulum pendidikan dan kampanye publik harus memuat bahaya dan implikasi sosial dari judi online. Pendekatannya tidak hanya moralistik, harus lebih luas," jelas Puan.Lebih lanjut, ia menilai perlu ada pembaruan sistem keuangan serta penguatan regulasi untuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku judol.Puan menegaskan, negara harus hadir dengan tindakan nyata untuk menutup ruang gerak judi online."Jika negara abai, kita hanya akan melihat triliunan rupiah yang seharusnya memperkuat ketahanan ekonomi bangsa justru lenyap dalam sistem gelap," tambah Puan.Puan juga menekankan pentingnya penindakan terhadap bandar besar judi online, bukan hanya pemain kecil, agar pemberantasan lebih efektif dan berkeadilan."Pastikan bandar-bandar judol diberantas, bukan hanya pemain tengah atau pelaku kecilnya, agar aktivitas judol tidak mati satu, tumbuh seribu," katanya.Selain itu, Puan meminta pengawasan lebih ketat terhadap transaksi keuangan melalui perbankan, e-wallet, dan operator seluler yang diduga turut memfasilitasi judi online.Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan sanksi tegas terhadap lembaga yang lalai.Puan menegaskan DPR RI akan terus mengawal upaya pemberantasan judi online. “Pemberantasan judi online harus menjadi komitmen kita bersama demi memastikan generasi penerus bangsa terbebas dari aktivitas yang dapat merusak masa depan mereka,” tutupnya. (*)(Jakarta)