LensaDaily - Dalam suasana hangat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pesan penting datang dari Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan strategis secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap berbagai program unggulan nasional.“Program strategis nasional seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, serta pembangunan sekolah rakyat adalah prioritas yang perlu segera diakomodasi dalam perencanaan daerah,” tegas Mendagri.Program-program tersebut merupakan bagian dari Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri, inklusif, dan sejahtera. Mendagri menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan program-program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan terlaksana secara konkret di lapangan.Khusus untuk Maluku Utara, potensi sumber daya alam yang luar biasa—dari tanah subur hingga laut yang kaya hasil tangkapan—memberikan peluang besar bagi suksesnya program swasembada pangan. “Kuncinya adalah terobosan kreatif, kerja sama lintas sektor, serta komunikasi aktif dengan kementerian dan lembaga terkait,” ungkap Tito Karnavian.Musrenbang kali ini menjadi panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pusat dan daerah. Forum ini, menurut Mendagri, bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi wahana penyatuan arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Visi dan misi gubernur, bupati, dan wali kota, hingga aspirasi legislatif daerah, semua perlu dirangkum dalam satu arah kebijakan yang harmonis.“Soliditas adalah kunci,” tambahnya. Ia mengajak semua pihak—tanpa memandang latar belakang politik, suku, atau agama—untuk duduk bersama dalam satu semangat: mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik arahan Mendagri dan menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan program kerja provinsi dengan arah pembangunan nasional. “Kami sudah bertemu dengan seluruh bupati dan wali kota untuk menyamakan master plan. Program strategis nasional akan sejalan dengan rencana kami di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.Forum ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi M. Iqbal Ruray, para bupati dan wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolektif dalam menapaki jalur pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.Musrenbang Maluku Utara tahun ini bukan hanya ajang perencanaan. Ia adalah simbol sinergi. Titik temu antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, demi satu tujuan mulia, Maluku Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Pada Maret hingga April 2025, berbagai daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, terutama beras dan jagung. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Jika penyerapan optimal, cadangan pangan nasional dapat terjaga sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada impor.Selain Bulog, Presiden Prabowo Subianto juga berharap koperasi merah putih dapat berperan dalam menyerap hasil panen petani. Koperasi ini dirancang untuk hadir di setiap desa, memungkinkan hasil panen tersimpan dengan baik dan dimanfaatkan saat musim kemarau. Dengan mekanisme ini, kestabilan harga pangan dapat terjaga sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak yang kerap merugikan mereka.Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan KebijakanMenteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang sebelumnya kurang terserap akan lebih optimal dan langsung dikelola oleh koperasi tanpa harus bergantung pada perantara yang seringkali merugikan petani.Mendagri juga menyoroti dampak ekonomi terkini, di mana Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09 persen. Sementara itu, inflasi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 2,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga komoditas masih mengalami kenaikan sehingga petani, nelayan, dan industri tidak terdampak secara signifikan.Selain itu, harga komoditas yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 12,08 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon 50 persen bagi pengguna listrik yang diberikan pemerintah. Kebijakan ini memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.Melalui langkah strategis ini, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan nasional terjaga, dan harga pangan tetap stabil. Peran aktif Bulog, koperasi merah putih, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program ini.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ pada 23 Februari 2025. Aturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendapatan dan mengefisiensikan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Dengan langkah ini, pemerintah berharap anggaran dapat lebih optimal dalam mendukung program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.Mendagri menegaskan bahwa efisiensi ini tidak dilakukan tanpa alasan. Anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga pangan.Pengurangan Anggaran untuk Belanja Non-PrioritasSurat edaran ini mengatur pemangkasan berbagai pengeluaran yang dianggap kurang mendesak. Beberapa jenis belanja yang terkena penyesuaian adalah acara seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, serta seminar atau diskusi kelompok terarah (focus group discussion).Selain itu, belanja perjalanan dinas bagi seluruh perangkat daerah juga dipangkas hingga 50 persen. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), sehingga anggaran dapat lebih tepat sasaran.Mendagri mencontohkan bahwa sekolah-sekolah yang rusak dan toilet yang tidak layak akan mendapat perhatian lebih. Begitu pula dengan puskesmas yang harus memiliki standar pelayanan yang lebih baik.Di sisi lain, kepala daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan urgensi, kualitas, dan manfaat dari setiap anggaran yang diefisiensikan. Semua keputusan harus sejalan dengan delapan misi pembangunan atau Asta Cita, tujuh belas program prioritas nasional, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Mendagri meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat untuk turut mengawasi penggunaannya. Pemerintah juga akan memantau perubahan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efektif, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Di tengah upaya meningkatkan pelayanan publik dan menarik lebih banyak investasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP dinilai mampu mempercepat berbagai layanan masyarakat, terutama dalam hal perizinan, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Ajakan ini disampaikan Mendagri saat membuka acara Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025). Ia menekankan bahwa sistem pelayanan yang mudah dan terintegrasi akan menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi di berbagai daerah.Menurut Mendagri, selama ini masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam mengurus perizinan karena sistem birokrasi yang berbelit. Dengan adanya MPP, semua layanan dapat terpusat dalam satu lokasi, sehingga lebih efisien dan meminimalkan praktik pengurusan izin yang berlarut-larut."Kemudahan perizinan harus diberikan, termasuk insentif bagi sektor swasta. Jangan sampai mereka dipersulit dengan proses administrasi yang panjang dan membingungkan," ujarnya.Ia menegaskan bahwa MPP harus diterapkan terutama di kota besar dan kabupaten yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Sistem "one drop system" atau pelayanan terpadu satu pintu perlu diimplementasikan agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengurus berbagai dokumen penting.Inovasi Daerah dalam Pelayanan PublikSelain mendorong percepatan pembangunan MPP di berbagai daerah, Mendagri juga menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan MPP Kabupaten Badung, Bali, yang telah menerapkan konsep pelayanan ramah seperti di bank."Sistem yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat, tidak terasa seperti berurusan dengan birokrasi yang kaku," ungkapnya.Lebih lanjut, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung keberadaan MPP. Jika pelayanan publik semakin efisien, sektor swasta akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dengan demikian, daerah dapat memperoleh pendapatan lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan."Peningkatan PAD bergantung pada bagaimana daerah bisa menarik investasi. Jika pelayanan baik, investor akan datang dengan sendirinya. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah," katanya.Dengan adanya MPP, diharapkan semua proses perizinan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien. Selain meningkatkan kepuasan masyarakat, sistem ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di berbagai daerah di Indonesia.Repoter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Sebagian kepala daerah yang menjadi peserta kegiatan retret tiba di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/25) sore.Setelah menempuh perjalanan dari Rindam IV/Diponegoro menggunakan bus, tampak kepala daerah yang mengikuti retret datang mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) lengkap.Dikutip dari lensaberitajakarya.com, terlihat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution berada di barisan paling depan dan berjalan berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.Sementara, di belakangnya tampak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta sejumlah kepala daerah lainnya seperti Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Bupati Bandung Barat, Jeje Govinda.Setibanya di Wisma Sumbing yang berada di seberang gerbang utama Akmil, para peserta langsung berlatih yel-yel sebelum kembali berbaris untuk memasuki kompleks Akmil.Bobby Nasution kembali berada di posisi terdepan, dan kali ini berdampingan dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf."Nah, setelah itu bergerak masuk semua ke lokasi Akmil dan di sana akan disambut secara resmi oleh Bapak Gubernur Akmil dan Bapak Mendagri. Setelah itu ada drum band dari Taruna yang akan menyambut juga para kepala daerah," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.Bima Arya menambahkan bahwa setelah acara penyambutan, nantinya para kepala daerah akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan di dalam kompleks Akmil."Dan kepala daerah akan bergeser kembali melalui bus untuk masuk ke lokasi tenda Magelang retreat ya, istirahat dan dicek kesehatan, baru kemudian malamnya mengikuti makan malam bersama," tambahnya.Informasi yang diperoleh, retret kepala daerah ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025 mendatang. Selama kegiatan, para peserta akan mendapatkan materi dari puluhan menteri, Lemhannas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.***(Jakarta)