LensaDaily - Pada Maret hingga April 2025, berbagai daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, terutama beras dan jagung. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Jika penyerapan optimal, cadangan pangan nasional dapat terjaga sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada impor.Selain Bulog, Presiden Prabowo Subianto juga berharap koperasi merah putih dapat berperan dalam menyerap hasil panen petani. Koperasi ini dirancang untuk hadir di setiap desa, memungkinkan hasil panen tersimpan dengan baik dan dimanfaatkan saat musim kemarau. Dengan mekanisme ini, kestabilan harga pangan dapat terjaga sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak yang kerap merugikan mereka.Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan KebijakanMenteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang sebelumnya kurang terserap akan lebih optimal dan langsung dikelola oleh koperasi tanpa harus bergantung pada perantara yang seringkali merugikan petani.Mendagri juga menyoroti dampak ekonomi terkini, di mana Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09 persen. Sementara itu, inflasi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 2,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga komoditas masih mengalami kenaikan sehingga petani, nelayan, dan industri tidak terdampak secara signifikan.Selain itu, harga komoditas yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 12,08 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon 50 persen bagi pengguna listrik yang diberikan pemerintah. Kebijakan ini memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.Melalui langkah strategis ini, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan nasional terjaga, dan harga pangan tetap stabil. Peran aktif Bulog, koperasi merah putih, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program ini.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ pada 23 Februari 2025. Aturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendapatan dan mengefisiensikan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Dengan langkah ini, pemerintah berharap anggaran dapat lebih optimal dalam mendukung program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.Mendagri menegaskan bahwa efisiensi ini tidak dilakukan tanpa alasan. Anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga pangan.Pengurangan Anggaran untuk Belanja Non-PrioritasSurat edaran ini mengatur pemangkasan berbagai pengeluaran yang dianggap kurang mendesak. Beberapa jenis belanja yang terkena penyesuaian adalah acara seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, serta seminar atau diskusi kelompok terarah (focus group discussion).Selain itu, belanja perjalanan dinas bagi seluruh perangkat daerah juga dipangkas hingga 50 persen. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), sehingga anggaran dapat lebih tepat sasaran.Mendagri mencontohkan bahwa sekolah-sekolah yang rusak dan toilet yang tidak layak akan mendapat perhatian lebih. Begitu pula dengan puskesmas yang harus memiliki standar pelayanan yang lebih baik.Di sisi lain, kepala daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan urgensi, kualitas, dan manfaat dari setiap anggaran yang diefisiensikan. Semua keputusan harus sejalan dengan delapan misi pembangunan atau Asta Cita, tujuh belas program prioritas nasional, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.Untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Mendagri meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat untuk turut mengawasi penggunaannya. Pemerintah juga akan memantau perubahan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan efektif, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Di tengah upaya meningkatkan pelayanan publik dan menarik lebih banyak investasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP dinilai mampu mempercepat berbagai layanan masyarakat, terutama dalam hal perizinan, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Ajakan ini disampaikan Mendagri saat membuka acara Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025). Ia menekankan bahwa sistem pelayanan yang mudah dan terintegrasi akan menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi di berbagai daerah.Menurut Mendagri, selama ini masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam mengurus perizinan karena sistem birokrasi yang berbelit. Dengan adanya MPP, semua layanan dapat terpusat dalam satu lokasi, sehingga lebih efisien dan meminimalkan praktik pengurusan izin yang berlarut-larut."Kemudahan perizinan harus diberikan, termasuk insentif bagi sektor swasta. Jangan sampai mereka dipersulit dengan proses administrasi yang panjang dan membingungkan," ujarnya.Ia menegaskan bahwa MPP harus diterapkan terutama di kota besar dan kabupaten yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Sistem "one drop system" atau pelayanan terpadu satu pintu perlu diimplementasikan agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengurus berbagai dokumen penting.Inovasi Daerah dalam Pelayanan PublikSelain mendorong percepatan pembangunan MPP di berbagai daerah, Mendagri juga menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan MPP Kabupaten Badung, Bali, yang telah menerapkan konsep pelayanan ramah seperti di bank."Sistem yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat, tidak terasa seperti berurusan dengan birokrasi yang kaku," ungkapnya.Lebih lanjut, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung keberadaan MPP. Jika pelayanan publik semakin efisien, sektor swasta akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dengan demikian, daerah dapat memperoleh pendapatan lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan."Peningkatan PAD bergantung pada bagaimana daerah bisa menarik investasi. Jika pelayanan baik, investor akan datang dengan sendirinya. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah," katanya.Dengan adanya MPP, diharapkan semua proses perizinan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien. Selain meningkatkan kepuasan masyarakat, sistem ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di berbagai daerah di Indonesia.Repoter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Sebagian kepala daerah yang menjadi peserta kegiatan retret tiba di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/25) sore.Setelah menempuh perjalanan dari Rindam IV/Diponegoro menggunakan bus, tampak kepala daerah yang mengikuti retret datang mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) lengkap.Dikutip dari lensaberitajakarya.com, terlihat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution berada di barisan paling depan dan berjalan berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.Sementara, di belakangnya tampak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta sejumlah kepala daerah lainnya seperti Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Bupati Bandung Barat, Jeje Govinda.Setibanya di Wisma Sumbing yang berada di seberang gerbang utama Akmil, para peserta langsung berlatih yel-yel sebelum kembali berbaris untuk memasuki kompleks Akmil.Bobby Nasution kembali berada di posisi terdepan, dan kali ini berdampingan dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf."Nah, setelah itu bergerak masuk semua ke lokasi Akmil dan di sana akan disambut secara resmi oleh Bapak Gubernur Akmil dan Bapak Mendagri. Setelah itu ada drum band dari Taruna yang akan menyambut juga para kepala daerah," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.Bima Arya menambahkan bahwa setelah acara penyambutan, nantinya para kepala daerah akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kegiatan di dalam kompleks Akmil."Dan kepala daerah akan bergeser kembali melalui bus untuk masuk ke lokasi tenda Magelang retreat ya, istirahat dan dicek kesehatan, baru kemudian malamnya mengikuti makan malam bersama," tambahnya.Informasi yang diperoleh, retret kepala daerah ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025 mendatang. Selama kegiatan, para peserta akan mendapatkan materi dari puluhan menteri, Lemhannas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.***(Jakarta)

LensaDaily - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Keputusan ini diambil untuk menunggu putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh percepatan jadwal putusan dismissal oleh MK. Semula, putusan dismissal dijadwalkan pada 15 Februari 2025, namun dipercepat menjadi 4 - 5 Februari 2025. "Kami menunggu putusan dismissal dari MK. ujar Tito saat konfrensi pers di Kantor Kemendagri, Jumat (31/01)Dengan adanya perubahan jadwal ini, pemerintah melihat adanya peluang kepala daerah non-sengketa dengan yang berperkara di MK bisa dilantik bersamaan. Instruksi penundaan pelantikan ini pun langsung diperintahkan Presiden Prabowo Subianto kepada Tito agar adanya percepatan pelantikan untuk kepala daerah yang berperkara di MK dan dinyatakan selesai lewat putusan dismissal "Bapak Presiden memberi instruksi kepada saya, prinsipnya upayakan secepat mungkin, supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera," tegas Tito.Setelah MK mengeluarkan putusan dismissal, pemerintah akan segera menjadwalkan ulang pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa. Pelantikan diperkirakan akan berlangsung antara 17 hingga 20 Februari 2025. "Kami berharap proses ini dapat berjalan lancar dan kepala daerah terpilih dapat segera bekerja untuk masyarakat," ungkapnya.Menanggapi penundaan ini, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang Mendagri Tito Karnavian untuk rapat pada Senin mendatang guna membahas perubahan jadwal pelantikan. "Kami mengundang Mendagri untuk rapat pada Senin, 3 Februari 2025, untuk membahas perubahan tanggal pelantikan kepala daerah," ujar Rifqi.Rifqi menambahkan bahwa dirinya secara personal mendukung pelantikan serentak bagi seluruh kepala daerah terpilih, baik yang berperkara di MK maupun tidak. "Saya secara personal senang jika pelantikan, baik mereka yang tidak berperkara maupun yang berperkara namun ditolak karena dismissal, bisa dilaksanakan secara serentak," ungkapnya.(Jakarta)