LensaDaily - Di tengah upaya meningkatkan pelayanan publik dan menarik lebih banyak investasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP dinilai mampu mempercepat berbagai layanan masyarakat, terutama dalam hal perizinan, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ajakan ini disampaikan Mendagri saat membuka acara Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025). Ia menekankan bahwa sistem pelayanan yang mudah dan terintegrasi akan menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi di berbagai daerah.
Menurut Mendagri, selama ini masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam mengurus perizinan karena sistem birokrasi yang berbelit. Dengan adanya MPP, semua layanan dapat terpusat dalam satu lokasi, sehingga lebih efisien dan meminimalkan praktik pengurusan izin yang berlarut-larut.
"Kemudahan perizinan harus diberikan, termasuk insentif bagi sektor swasta. Jangan sampai mereka dipersulit dengan proses administrasi yang panjang dan membingungkan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa MPP harus diterapkan terutama di kota besar dan kabupaten yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Sistem "one drop system" atau pelayanan terpadu satu pintu perlu diimplementasikan agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengurus berbagai dokumen penting.
Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik
Selain mendorong percepatan pembangunan MPP di berbagai daerah, Mendagri juga menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan MPP Kabupaten Badung, Bali, yang telah menerapkan konsep pelayanan ramah seperti di bank.
"Sistem yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat, tidak terasa seperti berurusan dengan birokrasi yang kaku," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung keberadaan MPP. Jika pelayanan publik semakin efisien, sektor swasta akan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dengan demikian, daerah dapat memperoleh pendapatan lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan.
"Peningkatan PAD bergantung pada bagaimana daerah bisa menarik investasi. Jika pelayanan baik, investor akan datang dengan sendirinya. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah," katanya.
Dengan adanya MPP, diharapkan semua proses perizinan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien. Selain meningkatkan kepuasan masyarakat, sistem ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di berbagai daerah di Indonesia.
Repoter : Mulyadi Muis
Belum Ada Komentar Untuk Postingan Ini