LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) diminta pembenahan tata kelola yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan.Hal terseut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Jumat 17 Juli 2026. Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup tata kelola organisasi secara menyeluruh.“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma mengutip dpr.go.id, Senin 20 Juli 2026.Irma menjelaskan, perbaikan tata kelola perlu diiringi dengan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi BGN. Menurutnya, upaya pembenahan tidak boleh membuat penyelesaian masalah di lapangan menjadi tertunda, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG dan kepastian bagi para mitra pelaksana.Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini pun  menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan pengawasan terhadap operasionalnya. Ia menilai peningkatan jumlah kerja sama harus dibarengi kontrol yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga.“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” tegas dia. Menurut Irma, evaluasi tata kelola yang sedang dilakukan BGN harus memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan para mitra pelaksana dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.Lebih lanjut, Irma mengingatkan agar BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek SDM, pengelolaan anggaran, dan tata kelola kelembagaan. Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program sekaligus memulihkan kepercayaan para mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” pungkasnya.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.Presiden menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya besar mempersiapkan masa depan Indonesia di mana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia pada 2045–2050. Menurut Presiden, cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik.“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” ujar Presiden.Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pertahanan dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” kata Presiden.Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri yang telah membantu masyarakat melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan jembatan dan penyediaan titik air. Menurut Presiden, kesulitan rakyat harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.“Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga, berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi,” ungkap Presiden.Menutup pidatonya, Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan milik rakyat, sehingga keberadaannya harus selalu diarahkan untuk membantu rakyat dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” pungkas Presiden.***

LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) harus memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebijakan, arahan, maupun petunjuk teknis program tersebut dinilai harus dituangkan dalam dokumen resmi agar memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan sekaligus mencegah terjadinya multitafsir.Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya, perubahan kebijakan yang tidak disertai dokumen resmi berpotensi menghambat implementasi Program MBG."Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya," ujar Netty.Politisi Fraksi PKS itu menilai praktik penyampaian kebijakan melalui instruksi verbal sebaiknya tidak lagi diterapkan. Sebab, arahan yang tidak terdokumentasi dapat memunculkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.Ia menegaskan, seluruh perubahan kebijakan perlu disampaikan melalui mekanisme resmi dan menjadi acuan yang sama bagi seluruh pelaksana di berbagai daerah. Dengan demikian, proses implementasi, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program dapat berjalan lebih baik."Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal, yang kemudian itu menjadi kesalahan di antara para pihak karena pemahaman yang berbeda, multitafsir," tegasnya.Selain itu, Netty juga meminta BGN menjaga konsistensi penggunaan istilah dan substansi dalam setiap regulasi maupun petunjuk teknis. Menurutnya, kejelasan terminologi sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan Program MBG di daerah."Ini bisa berdampak luar biasa. Kenapa? Karena ada ketidakpastian di lapangan. Kemudian kita juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban, karena instruksi, arahan, juknis, dan lain-lain itu tidak konsisten. Ada sebagian yang verbal, ini bisa membuat pergantian pelaksanaannya sangat cepat," pungkas Netty.***

LensaDaily - Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berjalan. Saat ini pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannyaHal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026.“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Menko Pangan dalam keterangannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan MBG. Menurut Menko Pangan, selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut.“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Permasalahan tersebut meliputi penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah.“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tuturnya.Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program.***

LensaDaily - Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Agama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dosen telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Anggaran sekitar Rp5,783 triliun ini dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen binaan Kementerian Agama.“Alhamdulillah, kami sudah mendapat Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Kementerian Keuangan terkait persetujuan atas usulan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama tahun 2026,” terang Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengutip kemenag.go.id Kamis 16 Juli 2026.“Anggaran sekitar Rp5,783 triliun ini dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen binaan Kementerian Agama,” sambungnya.Kamaruddin Amin merinci bahwa anggaran TPG ini dialokasikan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah dan guru madrasah yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025 namun belum teralokasikan anggaran TPG nya pada 2026. Anggaran ini juga dialokasikan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).“Secara aturan, mereka yang lulus PPG maka akan mendapat TPG pada tahun berikutnya,” tegas Kamaruddin Amin. Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Kastolan menambahkan, masih ada proses pen-DIPA-an pada 604 satuan kerja. “SP SABA ini juga menjadi dasar pengesahan bertambahnya anggaran pada Kementerian Agama,” sebut Kastolan. “Jadi ini masih ada proses lanjutan. Kami akan terus mengawal proses revisi hingga anggaran tersebut bisa segera dicairkan untuk pembayaran TPG guru dan dosen binaan Kementerian Agama,” tandasnya.***