LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) diminta pembenahan tata kelola yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan.Hal terseut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN, Jumat 17 Juli 2026. Irma mengakui bahwa jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup tata kelola organisasi secara menyeluruh.“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma mengutip dpr.go.id, Senin 20 Juli 2026.Irma menjelaskan, perbaikan tata kelola perlu diiringi dengan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi BGN. Menurutnya, upaya pembenahan tidak boleh membuat penyelesaian masalah di lapangan menjadi tertunda, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG dan kepastian bagi para mitra pelaksana.Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini pun  menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan pengawasan terhadap operasionalnya. Ia menilai peningkatan jumlah kerja sama harus dibarengi kontrol yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga.“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” tegas dia. Menurut Irma, evaluasi tata kelola yang sedang dilakukan BGN harus memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan para mitra pelaksana dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.Lebih lanjut, Irma mengingatkan agar BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek SDM, pengelolaan anggaran, dan tata kelola kelembagaan. Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program sekaligus memulihkan kepercayaan para mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” pungkasnya.***

LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) harus memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebijakan, arahan, maupun petunjuk teknis program tersebut dinilai harus dituangkan dalam dokumen resmi agar memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan sekaligus mencegah terjadinya multitafsir.Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya, perubahan kebijakan yang tidak disertai dokumen resmi berpotensi menghambat implementasi Program MBG."Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya," ujar Netty.Politisi Fraksi PKS itu menilai praktik penyampaian kebijakan melalui instruksi verbal sebaiknya tidak lagi diterapkan. Sebab, arahan yang tidak terdokumentasi dapat memunculkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.Ia menegaskan, seluruh perubahan kebijakan perlu disampaikan melalui mekanisme resmi dan menjadi acuan yang sama bagi seluruh pelaksana di berbagai daerah. Dengan demikian, proses implementasi, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program dapat berjalan lebih baik."Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal, yang kemudian itu menjadi kesalahan di antara para pihak karena pemahaman yang berbeda, multitafsir," tegasnya.Selain itu, Netty juga meminta BGN menjaga konsistensi penggunaan istilah dan substansi dalam setiap regulasi maupun petunjuk teknis. Menurutnya, kejelasan terminologi sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan Program MBG di daerah."Ini bisa berdampak luar biasa. Kenapa? Karena ada ketidakpastian di lapangan. Kemudian kita juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban, karena instruksi, arahan, juknis, dan lain-lain itu tidak konsisten. Ada sebagian yang verbal, ini bisa membuat pergantian pelaksanaannya sangat cepat," pungkas Netty.***

LensaDaily - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat mulai hari ini setelah jeda pelaksanaan selama masa libur sekolah. Jeda tersebut dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program.Sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi kembali berjalan optimal, jajaran BGN dari Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan, serta Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama meninjau langsung pelaksanaan Program MBG di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Senin 13 Juli 2026.Wakil Kepala BGN, Arumsari, mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan Program MBG di lapangan, memastikan makanan diterima tepat waktu, serta melihat secara langsung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat."Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Arumsari mengutip bgn.go.id, Selasa 14 Juli 2026.Peninjauan dilakukan di sejumlah sekolah dan SPPG yang tersebar di wilayah Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 09, SMP Trisula Perwari 2, SMP 88 Jakarta, SD 03 Lubang Buaya, SD 11 Jakarta, SMP 227 Jakarta, SMP Gita Kirtti 2, SDN Cideng 2, SPPG Gambir Duri Pulo, SPPG Cinere Gandul, SD Rauldatul Athfal, SPPG Jakarta Pusat Kemayoran Sumur Batu, SPPG Jakarta Barat Kembangan Meruya Selatan 1, SPPG Mojopahit Petojo Selatan Gambir, SPPG Jakbar Palmerah Palmerah II, SPPG Cipayung Setu 3, SPPG Pejaten Barat 5, SPPG Palmerah 3, SPPG Tanjung Priuk Sunter Jaya 1, SPPG Kayu Putih 2 dan SPPG Bukit Duri Jakarta Selatan.Selain memantau pelaksanaan program, BGN juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyerap masukan secara langsung dari para pelaksana di lapangan, mulai dari pengelola SPPG hingga pihak sekolah. Menurut Arumsari, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan program."Melalui kunjungan ini kami juga mencatat sejumlah hal yang perlu terus disempurnakan, baik dari sisi operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, maupun kualitas layanan di lapangan. Seluruh masukan dan hasil pemantauan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat," kata Arumsari.Selama masa penyesuaian, BGN telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis. Pembenahan tersebut mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan program semakin optimal.BGN menegaskan bahwa seluruh upaya pembenahan merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG sekaligus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.***

LensaDaily - Pemerintah diingatkan Koperasi Desa Merah Putih tidak mengulangi kesalahan tata kelola yang kini menimpa Badan Gizi Nasional (BGN). Program Koperasi  Desa Merah Putih ini dipersiapkan matang sejak awal sebelum persoalan yang sama terulang.Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang.  memilih untuk mengatakannya secara terbuka.Menurutnya, reformasi subsidi energi selama ini mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima manfaat. Namun akurasi data tersebut masih jauh dari ideal. Tingkat exclusion-inclusion error yang tinggi berpotensi membuat rakyat yang berhak justru tidak mendapat subsidi, sementara yang tidak berhak masih menikmatinya.“Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi. Maka cara yang terbaik, pemerintah mencoba melakukan dengan mekanisme setiap pembeli di SPBU ada barcode. Ayo kita cari mekanisme yang terbaik, scheme terbaik, baik bagi Banggar maupun pemerintah,” ujar Said kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, di Senayan, Jakarta, Senin 29 Juni 2026.Soal Koperasi Desa Merah Putih, Said memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan tata kelola yang kini menimpa Badan Gizi Nasional. Ia meminta program ini dipersiapkan matang sejak awal sebelum persoalan yang sama terulang.“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Maka tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah tidak kemudian sama nasibnya dengan apa yang menimpa BGN hari ini,” tegasnya.Diketahui, Laporan Panja Transfer ke Daerah (TKD) mencatat secara eksplisit risiko gagal bayar implementasi Koperasi Desa Merah Putih yang berpotensi menyedot kapasitas Dana Desa dan mengganggu pembangunan desa yang berkelanjutan. Panja merekomendasikan penyiapan kebijakan mitigasi risiko yang memadai agar Dana Desa tidak tersedot untuk menutup risiko tersebut.Sementara, Laporan Panja Asumsi Dasar menegaskan reformasi subsidi LPG 3 kg harus dilakukan berbasis data DTSEN secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial masyarakat. Panja juga mendorong agar pelaksanaan transformasi subsidi LPG mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kondisi ekonomi sosial masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya siap beralih dari minyak tanah ke gas.***

LensaDaily - Kebermanfaatan program Makan Bergisi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah efisiensi menjadi komitmen Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat.Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan komitmennya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono usai dilantik  Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.Lebih lanjut, Nanik menuturkan bahwa langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat. Ia menjelaskan langkah ini menjadi bentuk penataan ulang untuk memetakan kebutuhan di setiap daerah.“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.Selain itu, Nanik juga akan mengambil langkah untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan bahwa program MBG nantinya dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan.“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.Di samping itu, Nanik menuturkan bahwa pihaknya akan berfokus kepada penguatan kualitas dari program MBG. Ia menegaskan upaya ini untuk memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi saat ini telah berjalan dengan standar yang telah ada.“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.Dalam kaitannya dengan daerah 3T, Nanik menjelaskan bahwa jajarannya akan berupaya untuk membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.Melalui langkah-langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program MBG yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.