LensaDaily - Kinerja Bank Indonesia (BI) disorot atas pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio yang mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen tidak sejalan dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun sejumlah mata uang dunia lainnya. Pun, dirinya menyinggung kondisi indeks pasar saham Indonesia yang dinilai tertinggal dibanding negara lain yang sudah lebih dulu pulih dari tekanan global.“Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” ujar Primus dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026.Ia mengatakan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terhadap kualitas dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap berbagai mata uang negara lain.Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PAN ini mengungkapkan dirinya telah berulang kali mempertanyakan kondisi tersebut dalam rapat bersama Bank Indonesia. Menurut pandangannya, lemahnya rupiah harus dilihat secara realistis dan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa di tengah dinamika ekonomi global saat ini.“Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap Ringgit, terhadap Rial,” tegasnya.Tidak hanya itu saja, ia menilai kondisi tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Oleh karena itu, dirinya meminta pimpinan BI berani mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.“Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” pungkas Primus.

LensaDaily - Sebanyak 466.535 lembar uang palsu berbagai pecahan hasil pengungkapan Bareskrim Polri bersama Bank Indonesia dan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) dimusnahkan.Pemusnahan Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026 tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu“Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mata uang, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga peredaran uang palsu. Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, rasio temuan uang palsu terus menurun dari 4 ppm pada tahun 2025 menjadi 1 ppm pada April 2026,” ujar Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.Ia menjelaskan, pengungkapan kasus pemalsuan uang oleh Bareskrim Polri dan jajaran pada periode 2025 hingga 2026 mencapai 252 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.241 orang. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.Menurut Wakabareskrim, uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah.“Uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara,” katanya.Adapun uang rupiah palsu yang dimusnahkan pada kegiatan tersebut berjumlah 466.535 lembar berbagai pecahan. Barang bukti tersebut merupakan hasil temuan perbankan melalui Bank Indonesia pada periode 2017 hingga November 2025 yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sesuai mekanisme penanganan non-yudisial.Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin pencacah setelah adanya penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Nomor 01/PNBid/2026/PN Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2026, sehingga uang tidak lagi menyerupai bentuk aslinya dan dipastikan tidak dapat kembali beredar di masyarakat.Wakabareskrim juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mencurigai adanya uang palsu.“Pemalsuan uang merupakan kejahatan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” tegasnya.Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengamanan uang rupiah yang semakin modern sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dan semakin sulit dipalsukan.Ricky juga menjelaskan bahwa kualitas uang rupiah Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional. Seri uang emisi 2022 memperoleh penghargaan Best New Banknote Series pada IACA Currency Award 2023, sementara pecahan Rp50.000 emisi 2022 meraih peringkat kedua dunia sebagai uang kertas paling aman dan paling sulit dipalsukan pada November 2024.Melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Polri bersama Bank Indonesia dan seluruh unsur Botasupal berharap masyarakat semakin waspada terhadap peredaran uang palsu serta aktif melaporkan apabila menemukan uang yang diragukan keasliannya kepada aparat kepolisian maupun Bank Indonesia.

LensaDaily - Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Komisi XI DPR RI. Penetapan Thomas Djiwandono tersebut diambil berdasarkan mekanisme rapat internal yang digelar langsung usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI pada Senin 26 Januari 2026.Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa penetapan Thomas didasarkan pada kesepakatan seluruh fraksi di Komisi XI. Menurutnya, Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik yang ada di komisi tersebut. “Bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.Selain faktor akseptabilitas politik, Misbakhun menjelaskan bahwa Komisi XI DPR RI juga mempertimbangkan kapasitas dan pemahaman Thomas terhadap tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang tercermin dalam pemaparannya saat uji kelayakan dan kepatutan.Ia menilai Thomas mampu menyampaikan pandangan strategis terkait peran Bank Indonesia ke depan, khususnya dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.“Figur Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun.Selanjutnya, hasil keputusan Komisi XI DPR RI tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan pengesahan, yang dijadwalkan pada Selasa (27/1/2026).Sebelumnya, Thomas Djiwandono memaparkan visi dan strateginya yang ia sebut 'BI Gerak' untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini," ujar Thomas dalam fit & proper test yang digelar Komisi XI DPR.Gerak, kata Thomas, merupakan akronim dari lima pilar: Governance meliputi tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel; Efektivitas Kebijakan; Resiliensi Sistem Keuangan; Akselerasi Sinergi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan; serta Keberlanjutan Transformasi Keuangan.Dalam pernyataan penutupnya Thomas juga mengungkapkan menekankan komitmen menjaga profesionalisme, independensi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Thomas Djiwandono sendiri ditetapkan untuk menggantikan posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan oleh Juda Agung.BE

LensaDaily - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%.Keputusan berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar 20-21 Mei 2025Selain menurunkan BI-Rate, RDG juga memutuskan untuk menurunkan bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.  Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebutkan, kebijakan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi."Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik," ujar Perry dalam konferensi pers RDG, Rabu (21/5/2025). Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif dikatakan Perry akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah."Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," sebutnya.Perry menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat 4,87% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (yoy).PDB triwulan I 2025 didukung konsumsi rumah tangga sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.Investasi tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa.Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, serta Pertanian mencatatkan kinerja yang baik."Perkembangan terkini pada triwulan II 2025 menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi," tambahnya.Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025 didorong peningkatan permintaan domestik, termasuk dari kenaikan belanja Pemerintah.Dengan realisasi PDB triwulan I 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4%, sedikit lebih rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7–5,5%.Berbagai respons kebijakan perlu makin diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik serta optimalisasi peluang peningkatan ekspor.Dalam kaitan ini, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang didukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran terus disinergikan dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, termasuk dukungan terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui kebijakan makroprudensial yang longgar, serta sinergi bauran kebijakan nasional.Hal itu terungkap dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44, Februari 2025 (KSK 44) dengan tema “Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak Rambatan Global" yang diluncurkan di Jakarta, Rabu (5/3/2025).Buku KSK 44 juga mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan pada 2024 tetap terjaga dan mendukung kinerja ekonomi Indonesia agar tetap bertumbuh.Hal ini juga turut ditopang dengan tingkat inflasi yang berada di dalam kisaran sasaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga baik, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.Sejalan dengan itu, intermediasi perbankan juga tumbuh didukung faktor penawaran dari minat penyaluran kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan oleh perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank.Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menyampaikan bahwa Bank Indonesia fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan pro-growth dan longgar untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau dikenal KLM.Mulai 1 April 2025, penguatan KLM yang sebelumnya ditetapkan 4% dari DPK, ditingkatkan menjadi 5% per 1 April 2025 dengan potensi tambahan likuiditas lebih dari Rp80 Triliun Rupiah, sehingga secara total menjadi Rp375 Triliun.Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor riil, ke sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah."Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergitas Bank Indonesia dengan kebijakan Kementerian/Lembaga yang saat ini difokuskan pada dua sektor utama, yaitu perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan," ujar Juda Agung.Peluncuran buku KSK ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mitra strategis untuk memahami kondisi terkini stabilitas sistem keuangan Indonesia sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dirumuskan, membangun kepercayaan pelaku sektor keuangan terhadap sistem keuangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai otoritas Makroprudensial.Menutup rangkaian acara peluncuran buku KSK 44, digelar seminar “Peran Pembiayaan Sektor Prioritas Untuk Mendukung Terwujudnya Asta Cita" yang mengulas topik-topik hangat seperti arah kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan Asta Cita, strategi perbankan untuk mendorong intermediasi yang sehat, dan dukungan pembiayaan perbankan pada sektor perumahan.Hadir sebagai narasumber seminar, yaitu Asisten Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk, Hirwandi Gafar, dan Ketua Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estate Indonesia, Adri Istambul Lingga Gayo. (*)(Jakarta)