LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Prabowo menekankan percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026.“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya.Menurutnya, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuhnya.Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.Terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman.“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ungkap Bahlil.

LensaDaily - Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi sebagai langkah mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.“Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 568 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 568 tempat kejadian perkara, dengan jumlah tersangka sebanyak 583 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

LensaDaily - Pemerintah dipastikan tidak memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Maret 2026."Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah, bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok," ujar Dasco.Dasco menyampaikan bahwa kepastian ini didapat setelah adanya komunikasi intensif antara DPR RI dengan pihak pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mewakili pemerintah pun telah secara resmi mengumumkan belum adanya rencana penyesuaian harga tersebut setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.Merespons adanya laporan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah akibat isu kenaikan harga ini, DPR RI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas secara normal."Kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM," tegasnya.Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk terus memantau situasi dan menjaga kebutuhan energi masyarakat agar tetap terjangkau. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.Terkait kemungkinan penyesuaian harga di masa depan, Dasco menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi saat ini fokus pemerintah adalah menjaga harga tetap stabil demi kepentingan rakyat dan stok BBM saat ini masih cukup."Kalau menurut dari pihak pemerintah stok kita cukup, stok kita masih cukup," pungkas Dasco.