LensaDaily - Para anggota Kabinet Merah Putih diimbau untuk merayakan Idulfitri 1447 H/2026 M dengan penuh kesederhanaan. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.“Kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halalbihalal,” ujar  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, dinamika global yang terjadi saat ini juga berpotensi berdampak ke dalam negeri. “Sesuai dengan petunjuk beliau [Presiden Prabowo Subianto], kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halalbihalal karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita pada kondisi yang belum baik,” ujar Mensesneg.Sebelumnya di dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/03/2026), Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya agar merayakan Idulfitri secara sederhana. Menurut Kepala Negara, kegiatan seperti open house sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan agar pemerintah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Kita juga, saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Sudah lah kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan nanti,” ujar Presiden.Antisipasi Lonjakan Arus MudikDi dalam pernyataannya Mensesneg juga menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan kelancaran arus mudik di berbagai wilayah di tanah air. “Memang ada beberapa kejadian yang kami mohon maaf ada penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk, tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan-kemacetan dan antrian-antrian,” ujar Mensesneg.Lebih lanjut, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memanfaatkan kebijakan work from anywhere dan melakukan mudik lebih awal sehingga dapat mengurangi kepadatan arus mudik di waktu tertentu. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan masa rentang liburan ini dengan memilih pulang kampung sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu,” ujarnya.Selain itu, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman pada libur Lebaran tahun 2026 ini.“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang bertugas di lapangan; Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Danantara dengan seluruh BUMN-nya, Pelindo, ASDP, dan yang lain-lainnya yang telah bekerja keras, termasuk TNI juga diminta oleh Bapak Presiden manakala diperlukan untuk menyediakan transportasi-transportasi yang dimiliki termasuk kapal-kapal laut kita untuk membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik ke daerah masing-masing,” pungkasnya.

LensaDaily - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan sarana prasarana (Sarpras) dan personel dalam rangka menghadapi potensi bencana alam arus mudik masyarakat saat Lebaran 2026. faktor cuaca dan potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, menjadi salah satu hal yang terus dicermati Polri dan seluruh stakeholder terkait ketika berlangsungnya arus mudik dan balik Lebaran 2026.Hal ini dikatakan Kapolri usai apel ojol dan buruh Kamtibmas 'Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae' di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu 8 Maret 2026."Tadi kita cek satu persatu untuk meyakinkan terkait dengan pelayanan kita. Karena di samping kita harus melaksanakan pelayanan di masyarakat yang akan melaksanakan mudik," kata Sigit.Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia agar selalu siap siaga atau tanggap bencana. Polri harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat."Namun cuaca tentu juga menjadi faktor yang harus kita perhatikan dan kesiapsiagaan dari seluruh rekan-rekan untuk bisa bergerak cepat melakukan tanggap bencana," ujar Sigit.Dalam peninjauannya di Sumsel, Sigit mengungkapkan jajarannya telah siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ia berharap, pemudik bisa merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan hingga berkumpul bersama keluarga ketika Lebaran."Saya lihat semuanya sudah siap dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Utamanya di bulan Ramadhan dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, rekan-rekan, masyarakat bisa mudik bertemu dengan keluarga dalam keadaan aman dan bahagia," tutup Sigit.

LensaDaily - Pemerintah pusat resmi mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (17/1/2026).TKD Disamakan dengan Tahun 2025Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo menyetujui agar besaran TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar disamakan dengan alokasi tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami efisiensi anggaran.“Presiden sudah memutuskan bahwa transfer keuangan daerah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disamakan dengan tahun 2025. Dengan demikian total tambahan anggarannya mencapai Rp10,6 triliun,” ujar Tito Karnavian di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta.Komitmen Pemerintah Pulihkan Daerah PascabencanaTito menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam memulihkan kondisi masyarakat di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perekonomian. Sejumlah kementerian dan lembaga telah dimobilisasi untuk mendukung proses pemulihan.“Pesan Presiden sangat jelas. Beliau memahami kesulitan daerah dan telah menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah pusat, mulai dari Kementerian PUPR, Pendidikan, Kesehatan, TNI, Polri, BNPB, hingga Basarnas. Semua di-backup dan didorong,” katanya.Gotong Royong Pusat dan Daerah Jadi KunciMeski dukungan anggaran ditingkatkan, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan gotong royong antara pusat dan daerah agar anggaran yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.“Daerah juga harus bergerak. Gotong royong itu penting. Tapi agar daerah kuat, anggarannya memang perlu ditambah,” ujarnya.Peringatan Keras: Dana Bencana Jangan DiselewengkanDalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian mengingatkan keras agar dana TKD tidak disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa penyelewengan anggaran bencana merupakan pelanggaran serius, baik secara hukum maupun moral.“Ini anggaran bencana. Kalau sampai diselewengkan, mudaratnya berlipat ganda. Ini pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, dan sama saja menari di atas penderitaan masyarakat sendiri. Itu tidak boleh,” tegasnya.Rincian Pengembalian TKDAdapun rincian pengembalian dana TKD tersebut adalah sebagai berikut:Aceh (provinsi dan 23 kabupaten/kota): Rp1,6 triliunSumatera Utara (provinsi dan 33 kabupaten/kota): Rp6,3 triliunSumatera Barat (provinsi dan 19 kabupaten/kota): Rp2,7 triliunDana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah, antara lain untuk perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak bencana.Transfer Dana Ditargetkan Pekan DepanMendagri memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah. Ia menargetkan proses transfer dapat dimulai pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.“Saya harap minggu depan sudah bisa ditransfer. Hari ini Sabtu, jadi hari Senin mulai berjalan,” pungkasnya.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Sebanyak 197 titik disiapkan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ke-197 titik pembangunan huntap tersebut berada ketiga provinsi yang dilanda bencana tersebut."Kita bergerak cepat, kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers usai rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehablitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu 10 Januari 2026.Maruarar merinci, di Aceh disiapkan sebanyak 153 titik seluas 473 hektare, Sumatera Utara sebanyak 16 lokasi seluas 58 hektare, dan Sumatera Barat sebanyak 28 lokasi seluas 53 hektare."Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare, total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan," ujarnya.Menteri PKP juga menegaskan bahwa proses pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan penghuni.“Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar,” tandasnya.Berdasarkan data Kementerian PKP per Jumat, 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut.Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut. Adapun di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 hanyut.

LensaDaily - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.Kebijakan ini menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah situasi darurat akibat bencana alam, sekaligus memastikan pemenuhan hak dasar para siswa untuk mendapatkan pendidikan.“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Selasa 6 Januari 2026.Dalam surat edaran (SE) yang ditujukan kepada para kepala daerah, kepada dinas pendidikan, serta kepala satuan pendidikan tersebut ditegaskan bahwa satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat dampak bencana di wilayah masing-masing.7 ketentuan yang dituangkan dalam SE Mendikdasmen Nomor 1/2026:1. Satuan pendidikan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku atau dapat melakukan penyesuaian kurikulum secara mandiri.2. Penyesuaian kurikulum minimum yang esensial dilakukan dengan memprioritaskan materi terkait dukungan psikososial, kesehatan dan keselamatan diri, informasi mitigasi bencana, literasi, dan numerasi.3. Pembelajaran dapat diselenggarakan menggunakan metode yang adaptif, seperti tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri sesuai dengan kondisi murid dan satuan pendidikan.4. Satuan pendidikan dapat mengoptimalkan bahan belajar sesuai dengan kondisi pascabencana dan ketersediaan sarana prasarana.5. Penilaian atau asesmen difokuskan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid serta dilakukan dengan teknik dan instrumen yang sederhana dan fleksibel, baik pada asesmen formatif maupun sumatif.6. Satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk kenaikan kelas atau kelulusan.7. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai dasar penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan.“Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berupa portfolio, penugasan, tes tertulis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Penilaian atau asesmen untuk laporan hasil belajar dapat diperoleh dari hasil asesmen pada pembelajaran sebelumnya, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan ujian khusus,” disebutkan dalam SE.Di dalam SE ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana dapat mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana.