LensaDaily - Aparat penegak hukum (APH) harus serius mengungkap dugaan penyimpangan distribusi beras nasional, yakni 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volume yang berlaku. Ini temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun.Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica, mengatakan, pihak terkai harus serius menanggapi temuan mengejutkan dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional ini. Cindy menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup rakyat.“Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal perut rakyat Indonesia. Kalau beras saja dipermainkan, maka nyawa dan kesejahteraan rakyat pun dipertaruhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin 14 Juli 2025.Cindy mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan yang telah menyerahkan temuan ini ke Kapolri dan Jaksa Agung. Menurutnya, langkah hukum harus segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan tidak runtuh.“Kita harus bersihkan mafia pangan dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada kompromi untuk pelaku yang sengaja merugikan negara dan menipu rakyat dengan produk beras yang tidak layak konsumsi,” tegas politisi muda dari Sumatera Barat itu.Sebagai bagian dari Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan pertanian, Cindy Monica berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.“Ini saatnya negara hadir dengan tegas dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai yang kecil makin ditekan, sementara yang bermain di balik layar justru kebal hukum,” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

14 Juli 2025