LensaDaily - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) diintensifkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Riau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini merespons kecenderungan cuaca kering yang berpotensi meningkatkan titik panas di wilayah tersebut.Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau, operasi ini berlangsung selama sembilan hari, terhitung sejak 14 hingga 22 April 2026. Seluruh aktivitas teknis berpusat di Pos Komando (Posko) OMC Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui intervensi berbasis sains. Fokus saat ini adalah mengoptimalkan fase peralihan musim untuk membasahi lahan dan memastikan ketersediaan cadangan air sebagai benteng pertahanan sebelum puncak musim kemarau tiba“Pelaksanaan OMC ini adalah momentum strategis. Berdasarkan data klimatologi, menyemai awan di masa transisi jauh lebih efektif. Kami berupaya menjaga kelembapan lahan di wilayah-wilayah rawan agar potensi titik panas dapat ditekan secara signifikan,” kata Faisal.Senada, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Musababnya, OMC di masa perlaihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun. Memanfaatkan masa peralihan untuk pembasahan lahan gambut adalah pendekatan yang sangat strategis untuk mengendalikan karhutla secara permanen,” kata Budi.Hingga 18 April 2026, tim di lapangan telah menyelesaikan 7 sorti penerbangan dengan total durasi mencapai 13 jam 19 menit. Petugas telah menyemai sebanyak 5.600 kilogram bahan semai yang difokuskan pada kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, terutama lahan gambut yang rawan terbakar.Direktur pengendalian kebakaran hutan Ditjen Gakkumhut – Kementrian Kehutanan Thomas Nifinluri, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS 102/11/2026 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2026 mulai 2 Februari hingga 30 November 2026.“OMC di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan dukungan BNPB sebanyak 3 tahap sejak ditetapkannya status siaga darurat. Sebagai keberlanjutan OMC dalam masa siaga darurat bencana karhutla, maka Kementerian Kehutanan sebagai salah satu entitas pengendalian bencana, turut berkontribusi nyata dalam OMC selama sembilan hari kedepan untuk meningkatkan kelembaban lahan melalui pembasahan serta pengisian embung dan cadangan air lainnya,” ujar Thomas.Dukungan teknis juga datang dari TNI AU melalui Lanud Roesmin Nurjadin. Kepala Dinas Operasi, Andrie Setiawan, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana nasional ini.Kepala Dinas Operasi Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Andrie Setiawan menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan OMC Karhutla Riau. Dukungan ini mencerminkan komitmen kuat TNI Angkatan Udara dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk penanganan bencana.“Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca dalam rangka pengendalian karhutla di Riau. Sinergi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan,” ujar AndrieBMKG terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Melalui pelaksanaan OMC ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya nasional penanggulangan bencana secara proaktif, berbasis sains, dan kolaboratif demi menjaga keberlanjutan lingkungan di Provinsi Riau

LensaDaily - Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah membuat 2.839 jiwa mengungsi di sejumlah titik hingga Sabtu 4 April 2026. Banjir dipicu oleh tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Tuntang, yang juga menyebabkan beberapa tanggul jebol di wilayah terdampak.Hasil pendataan sementara, lokasi pengungsian ini berada di Masjid Babu Rohim Dukuh Solondoko sebanyak 200 jiwa, Masjid Rodhotul Janah Dukuh Solowere ada 500 jiwa, berikutnya Kantor Kecamatan Guntur sebanyak 119 jiwa, Tanggul Gobang ada 400 jiwa, serta sejumlah balai desa, mushola, madrasah, dan rumah warga lainnya yang sampai hari ini masih dalam pendataan lanjutan.Beberapa pengungsi dilaporkan dalam kondisi sakit dan saat ini telah mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dinas kesehatan setempat.Perkembangan kaji cepat di lapangan menunjukkan banjir berdampak pada 8 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung.Tanggul jebol terjadi di Kecamatan Guntur, tepatnya di Desa Trimulyo pada dua titik di Dukuh Solondoko sepanjang kurang lebih 30 meter dan Dukuh Solowere sepanjang sekitar 10 meter, serta di Desa Sidoharjo sepanjang kurang lebih 15 meter.Kondisi ini menyebabkan genangan air cukup tinggi, khususnya di Desa Trimulyo dan Desa Ploso dengan ketinggian mencapai 100–150 sentimeter (cm), serta mengakibatkan akses jalan di Desa Trimulyo tidak dapat dilalui kendaraan kecil.Selain itu, limpasan air juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Desa Turitempel dan Desa Sumberejo di Kecamatan Guntur, serta Desa Solowire dan Desa Sarimulyo di Kecamatan Kebonagung, meskipun kondisi di wilayah tersebut dilaporkan masih relatif aman. Di Desa Sidoharjo, aliran air dari tanggul jebol menggenangi area persawahan warga.Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto yang tengah berada di Manado dalam rangka penanganan gempa bumi magnitudo 7,6, , memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah guna mengidentifikasi kebutuhan penanganan darurat.Selain itu, personel BNPB juga langsung diperintahkan menuju lokasi terdampak untuk melakukan pendampingan dalam upaya percepatan penanganan darurat banjir di Kabupaten Demak.

LensaDaily - Langkah antisipasi dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Modifikasi cuaca ini bertujuan menekan potensi bencana hidrometeorologi dampak curah hujan tinggi yang rawan terjadi di musim hujan.Operasi ini berlangsung sepanjang 16–22 Januari 2026 dengan pusat pos komando (Posko) di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, satu unit pesawat jenis Casa 212 seri 200 dengan nomor registrasi A-2105 disiagakan bersama bahan semai berupa NaCl (garam) dan CaO (kapur).“OMC di Jakarta ini merupakan bagian dari upaya penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, OMC juga telah dilaksanakan pada 13–19 Januari 2026 dengan menyemai 21,4 ton NaCL dan 7,4 ton CaO pada total 31 sorti,” kata Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta mengutip dari website bmkg.go.id, Kamis 22 Januari 2026.Seto menambahkan, penyemaian diprioritaskan untuk menjatuhkan awan-awan hujan yang masih berada di lautan dan bergerak menuju daratan Jabodetabek. Selain itu, penyemaian juga dilakukan dengan tujuan menghambat pertumbuhan awan-awan baru sehingga tidak tumbuh secara optimal di daratan.Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini disupervisi secara teknis oleh BMKG. Sebelum melakukan penyemaian, dilakukan pemantauan radar cuaca dan pertimbangan matang untuk memastikan keberhasilan operasi.Di mana, saat ini terjadi beberapa fenomena atmosfer yang berpotensi memberikan dampak hujan di sebagian wilayah Jabodetabek, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) fase 2, potensi gelombang frekuensi rendah, gelombang Kelvin, serta Outgoing Longwave Radiation (OLR) negatif. Secara umum, kelembapan udara di wilayah Jabodetabek berkisar pada 40–100% pada lapisan 925–500 hPa.“Labilitas atmosfer menunjukkan kondisi massa udara labil lemah dan potensi konveksi sedang. Prioritas utama kami adalah mengurangi awan-awan hujan yang berkembang dan bergerak memasuki wilayah Jakarta sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan nyaman dan tenang,” tutur Budi.Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengapresiasi kesiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Bukan hanya OMC, sinergi erat upaya penanganan bencana secara umum menjadi kunci utama keselamatan masyarakat luas.“Penanganan bencana di Jakarta yang berjalan secara terintegrasi merupakan langkah baik yang perlu terus dijalankan dan dioptimalkan. Prakiraan dan pemantauan cuaca yang diberikan BMKG akan sangat diperlukan dalam menyusun strategi yang efisien dalam penanganan dan mitigasi bencana,” ujar Andi Eviana.Lebih lanjut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Zaini Miftah juga menyatakan operasi ini bentuk mitigasi proaktif & antisipasi dari pemerintah daerah. Sebagaimana prakiraan cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan pada Dasarian II bulan Januari, oleh karena itu OMC akan dilaksanakan selama 7 hari (16–22 Januari 2026).

LensaDaily - Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menelan korban jiwa yang terjadi usai hujan intensitas tinggi yang melanda cukup lama pada Senin 5 Januari 2026 pukul 02.30 Wita. Bencana yang terjadi ini membuat 3 kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bencana tersebut membuat material batuan dan lumpur memenuhi jalanan dan meluber hingga bangunan warga. Berdasarkan laporan dari tim di lapangan, pada Senin siang 5 Januari 2026 banjir telah surut. Meskipun demikian, jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak terputus.Data sementara yang dikumpulkan oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sitaro tercatat rincian korban jiwa antara lain sembilan orang meninggal dunia, lima orang dalam pencarian, 17 orang mengalami luka-luka, dan 102 jiwa mengungsi di gedung GMIST Bethbara."Lima unit rumah dilaporkan hilang atau hanyut. Kerugian material lainnya masih dalam pendataan," sebut dalam keterangan resmi BNPB dikutip Selasa 6 Januari 2026.Hingga saat ini, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan masih melakukan evakuasi dan pencarian korban yang dilaporkan hilang. Adapun kendala yang dihadapi di lapangan untuk mobilisasi sumber daya adalah penyesuaian jadwal penyeberangan kapal menuju Kabupaten Kepulauan Sitaro.

LensaDaily - Pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap kerusakan rumah warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai sebanyak 213 ribu unit. BNPB akan menyiapkan biaya perbaikan kerusakan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, total kerusakan rumah akibat rangkaian bencana di Sumatra mencapai sekitar 213 ribu unit. Data tersebut disampaikan berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah pusat dan bersifat dinamis.“Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga, total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,” ujar Mendagri, di Aceh Tamiang, Kamis 1 Desember 2026.Ia menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan bantuan biaya perbaikan rumah. Nantinya bantuan akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan.Rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, sementara rusak sedang sebesar Rp30 juta. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga dan pemulihan ekonomi warga terdampak.“Data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya. Kursi, tempat tidur yang rusak misalnya, dan untuk ekonominya Rp5 juta,” ungkapnya.Sementara, untuk rumah dengan kategori rusak berat maupun rumah yang hilang, pemerintah akan menyiapkan penggantian hunian. Skema bantuan yang disiapkan meliputi hunian sementara atau pemberian dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak.“Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau mereka punya pilihan diberikan juga biaya daftar tunggu. Dana tunggu hunian,” jelasnya.Meski demikian, Tito menegaskan bahwa angka 213 ribu rumah rusak tersebut masih dapat berubah seiring masuknya laporan terbaru dari daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyampaikan data lapangan secara cepat dan terkoordinasi.