LensaDaily - Komitmen berkelanjutan dalam mendukung masyarakat rentan, Bank DBS Indonesia menyalurkan donasi Sumatra Disaster Relief senilai lebih dari Rp6 miliar untuk pemulihan bencana Aceh dan Sumatra. Bantuan ini disalurkan sebagai respons darurat dalam meningkatkan ketahanan komunitas terdampak dan membantu 11.475 keluarga atau 67.653 individu rentan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 222 desa.Melalui DBS Foundation, Bank DBS Indonesia bersama mitra lokal Plan Indonesia menyalurkan bantuan tersebut dari Januari hingga April sekaligus memastikan bantuan sampai kepada penerima yang paling membutuhkan sehingga upaya pemulihan pasca bencana berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra tepercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, DBS Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit."Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," ucap Lim Chu Ching dalam keterangannya Senin 22 Juni 2026.Program respons darurat ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, sekaligus membantu mereka melangkah dengan pemulihan yang berkelanjutan. Keberlangsungan bantuan kemitraan ini telah menjangkau sejumlah wilayah Aceh mulai dari Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Lebih dari itu, sinergi dukungan ini juga sampai di wilayah Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat.Bank DBS Indonesia menyalurkan bantuan secara gotong royong bersama mitra strategis seperti Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya yang diawasi pelaksanaannya oleh DBS Foundation.Fokus utama program bantuan mencakup pemenuhan kebutuhan mendesak mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air dan sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.Program ini juga mencakup dukungan bagi anak-anak dan keluarga terdampak melalui distribusi perlengkapan sekolah, penyediaan ruang belajar sementara, serta bantuan tunai multiguna yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.Secara total pelaksanaan program ini menjangkau hingga 6 kabupaten dengan penerima manfaat yang terdiri dari 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308laki-laki dewasa. Dari keseluruhan penerima manfaat tersebut, program juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang.Selain memberikan bantuan utama, Bank DBS Indonesia juga berkontribusi dalam penguatan aspek perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat terdampak. Dukungan ini mencakup sesi pendampingan psikososial, penguatan ketahanan serta perlindungan masyarakat, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, sampai dengan peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.Bank DBS Indonesia juga turut mendukung penguatan koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, platform koordinasi kemanusiaan, BNPB, dan organisasi masyarakat sipil lokal agar upaya pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan terima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," katanya.

LensaDaily - Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang diajukan seluruh mitra kerja dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp87,6 triliun serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp41,8 triliun. Sementara itu, Kementerian Sosial memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp84,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.Komisi VIII DPR RI juga menyetujui pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp187,2 miliar serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp392,4 miliar. Selain itu, Kementerian PPPA memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp118 miliar dan mengusulkan tambahan sebesar Rp94,8 miliar.Untuk Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif sebesar Rp1,94 triliun dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,84 triliun. Adapun BNPB memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp500,11 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp941,4 miliar.Sementara itu, BPJPH memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp327,6 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.Usai membacakan hasil kesimpulan, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran seluruh mitra kerja sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027."Dengan demikian, kita telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan," ujar Marwan.Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk memperoleh tambahan anggaran tidaklah mudah. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII DPR RI perlu menyiapkan argumentasi yang kuat terkait kebutuhan tambahan anggaran yang diusulkan."Ayo berjuang para mitra kami seluruh kementerian dan badan, bahwa tambahan anggaran yang kita butuhkan itu tidak mudah. Kita perlu menyampaikan alasan yang dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah," tegasnya.

LensaDaily - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) diintensifkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Riau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini merespons kecenderungan cuaca kering yang berpotensi meningkatkan titik panas di wilayah tersebut.Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau, operasi ini berlangsung selama sembilan hari, terhitung sejak 14 hingga 22 April 2026. Seluruh aktivitas teknis berpusat di Pos Komando (Posko) OMC Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui intervensi berbasis sains. Fokus saat ini adalah mengoptimalkan fase peralihan musim untuk membasahi lahan dan memastikan ketersediaan cadangan air sebagai benteng pertahanan sebelum puncak musim kemarau tiba“Pelaksanaan OMC ini adalah momentum strategis. Berdasarkan data klimatologi, menyemai awan di masa transisi jauh lebih efektif. Kami berupaya menjaga kelembapan lahan di wilayah-wilayah rawan agar potensi titik panas dapat ditekan secara signifikan,” kata Faisal.Senada, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Musababnya, OMC di masa perlaihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun. Memanfaatkan masa peralihan untuk pembasahan lahan gambut adalah pendekatan yang sangat strategis untuk mengendalikan karhutla secara permanen,” kata Budi.Hingga 18 April 2026, tim di lapangan telah menyelesaikan 7 sorti penerbangan dengan total durasi mencapai 13 jam 19 menit. Petugas telah menyemai sebanyak 5.600 kilogram bahan semai yang difokuskan pada kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, terutama lahan gambut yang rawan terbakar.Direktur pengendalian kebakaran hutan Ditjen Gakkumhut – Kementrian Kehutanan Thomas Nifinluri, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS 102/11/2026 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2026 mulai 2 Februari hingga 30 November 2026.“OMC di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan dukungan BNPB sebanyak 3 tahap sejak ditetapkannya status siaga darurat. Sebagai keberlanjutan OMC dalam masa siaga darurat bencana karhutla, maka Kementerian Kehutanan sebagai salah satu entitas pengendalian bencana, turut berkontribusi nyata dalam OMC selama sembilan hari kedepan untuk meningkatkan kelembaban lahan melalui pembasahan serta pengisian embung dan cadangan air lainnya,” ujar Thomas.Dukungan teknis juga datang dari TNI AU melalui Lanud Roesmin Nurjadin. Kepala Dinas Operasi, Andrie Setiawan, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana nasional ini.Kepala Dinas Operasi Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Andrie Setiawan menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan OMC Karhutla Riau. Dukungan ini mencerminkan komitmen kuat TNI Angkatan Udara dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk penanganan bencana.“Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca dalam rangka pengendalian karhutla di Riau. Sinergi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan,” ujar AndrieBMKG terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Melalui pelaksanaan OMC ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya nasional penanggulangan bencana secara proaktif, berbasis sains, dan kolaboratif demi menjaga keberlanjutan lingkungan di Provinsi Riau

LensaDaily - Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah membuat 2.839 jiwa mengungsi di sejumlah titik hingga Sabtu 4 April 2026. Banjir dipicu oleh tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Tuntang, yang juga menyebabkan beberapa tanggul jebol di wilayah terdampak.Hasil pendataan sementara, lokasi pengungsian ini berada di Masjid Babu Rohim Dukuh Solondoko sebanyak 200 jiwa, Masjid Rodhotul Janah Dukuh Solowere ada 500 jiwa, berikutnya Kantor Kecamatan Guntur sebanyak 119 jiwa, Tanggul Gobang ada 400 jiwa, serta sejumlah balai desa, mushola, madrasah, dan rumah warga lainnya yang sampai hari ini masih dalam pendataan lanjutan.Beberapa pengungsi dilaporkan dalam kondisi sakit dan saat ini telah mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dinas kesehatan setempat.Perkembangan kaji cepat di lapangan menunjukkan banjir berdampak pada 8 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung.Tanggul jebol terjadi di Kecamatan Guntur, tepatnya di Desa Trimulyo pada dua titik di Dukuh Solondoko sepanjang kurang lebih 30 meter dan Dukuh Solowere sepanjang sekitar 10 meter, serta di Desa Sidoharjo sepanjang kurang lebih 15 meter.Kondisi ini menyebabkan genangan air cukup tinggi, khususnya di Desa Trimulyo dan Desa Ploso dengan ketinggian mencapai 100–150 sentimeter (cm), serta mengakibatkan akses jalan di Desa Trimulyo tidak dapat dilalui kendaraan kecil.Selain itu, limpasan air juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Desa Turitempel dan Desa Sumberejo di Kecamatan Guntur, serta Desa Solowire dan Desa Sarimulyo di Kecamatan Kebonagung, meskipun kondisi di wilayah tersebut dilaporkan masih relatif aman. Di Desa Sidoharjo, aliran air dari tanggul jebol menggenangi area persawahan warga.Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto yang tengah berada di Manado dalam rangka penanganan gempa bumi magnitudo 7,6, , memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah guna mengidentifikasi kebutuhan penanganan darurat.Selain itu, personel BNPB juga langsung diperintahkan menuju lokasi terdampak untuk melakukan pendampingan dalam upaya percepatan penanganan darurat banjir di Kabupaten Demak.

LensaDaily - Langkah antisipasi dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Modifikasi cuaca ini bertujuan menekan potensi bencana hidrometeorologi dampak curah hujan tinggi yang rawan terjadi di musim hujan.Operasi ini berlangsung sepanjang 16–22 Januari 2026 dengan pusat pos komando (Posko) di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dalam pelaksanaannya, satu unit pesawat jenis Casa 212 seri 200 dengan nomor registrasi A-2105 disiagakan bersama bahan semai berupa NaCl (garam) dan CaO (kapur).“OMC di Jakarta ini merupakan bagian dari upaya penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, OMC juga telah dilaksanakan pada 13–19 Januari 2026 dengan menyemai 21,4 ton NaCL dan 7,4 ton CaO pada total 31 sorti,” kata Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta mengutip dari website bmkg.go.id, Kamis 22 Januari 2026.Seto menambahkan, penyemaian diprioritaskan untuk menjatuhkan awan-awan hujan yang masih berada di lautan dan bergerak menuju daratan Jabodetabek. Selain itu, penyemaian juga dilakukan dengan tujuan menghambat pertumbuhan awan-awan baru sehingga tidak tumbuh secara optimal di daratan.Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini disupervisi secara teknis oleh BMKG. Sebelum melakukan penyemaian, dilakukan pemantauan radar cuaca dan pertimbangan matang untuk memastikan keberhasilan operasi.Di mana, saat ini terjadi beberapa fenomena atmosfer yang berpotensi memberikan dampak hujan di sebagian wilayah Jabodetabek, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) fase 2, potensi gelombang frekuensi rendah, gelombang Kelvin, serta Outgoing Longwave Radiation (OLR) negatif. Secara umum, kelembapan udara di wilayah Jabodetabek berkisar pada 40–100% pada lapisan 925–500 hPa.“Labilitas atmosfer menunjukkan kondisi massa udara labil lemah dan potensi konveksi sedang. Prioritas utama kami adalah mengurangi awan-awan hujan yang berkembang dan bergerak memasuki wilayah Jakarta sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan nyaman dan tenang,” tutur Budi.Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengapresiasi kesiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Bukan hanya OMC, sinergi erat upaya penanganan bencana secara umum menjadi kunci utama keselamatan masyarakat luas.“Penanganan bencana di Jakarta yang berjalan secara terintegrasi merupakan langkah baik yang perlu terus dijalankan dan dioptimalkan. Prakiraan dan pemantauan cuaca yang diberikan BMKG akan sangat diperlukan dalam menyusun strategi yang efisien dalam penanganan dan mitigasi bencana,” ujar Andi Eviana.Lebih lanjut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Zaini Miftah juga menyatakan operasi ini bentuk mitigasi proaktif & antisipasi dari pemerintah daerah. Sebagaimana prakiraan cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan pada Dasarian II bulan Januari, oleh karena itu OMC akan dilaksanakan selama 7 hari (16–22 Januari 2026).