LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution menyatakan siap dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut, yang menjerat Kadis PUPR Sumut nonaktif Topan Obaja Putra Ginting.Selain Topan, kasus yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yakni, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Prov. Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar (RES). Sedangkan dua orang dari pihak swasta atau rekanan, yakni Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY). Bobby mengaku akan datang memenuhi panggilan KPK bila keterangannya diperlukan dalam kapasitas sebagai Gubernur Sumut. "Senang banget ini," sebut Bobby Nasution sambil lempar candaan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis 3 Juli 2025.Bobby Nasution menginstruksikan kepada jajarannya di Pemprov Sumut, untuk kooperatif dan bersedia untuk memenuhi pemanggilan KPK terkait kasus korupsi menjerat eks Kadis PUPR Sumut."Siapa pun, pihak Provinsi biar Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, jajaran paling bawah pun, harus siap dipanggil," kata Bobby Nasution.Adapun pembangunan proyek Pembangunan jalan yang akan dikerjakan di Dinas PUPR Sumut, yakni Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar. "KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek (di Dinas PUPR Sumut) lainnya," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025.Berdasarkan data dihimpun dari KPK, kasus OTT pertama di Dinas PUPR Sumut sesuai dengan kronologi dan konstruksi perkara, yakni proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar. Lalu Topan, memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan atau penyedia, tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada Proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dan Proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan total nilai kedua proyek tersebut sebesar Rp157,8 miliar.KIR kemudian dihubungi oleh RES yang memberitahukan bahwa pada bulan Juni 2025 akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dan memasukkan penawaran.Pada tanggal 23 sampai dengan 26 April 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-catalog.Selanjutnya, KIR bersama-sama RES dan staf UPTD mengatur proses e-catalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok.Bahwa atas pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES, yang dilakukan melalui transfer rekening.Selain itu, juga diduga terdapat penerimaan lainnya oleh Topan dari KIR dan RAY melalui perantara. Sehingga dari dua konstruksi perkara tersebut.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil terobosan baru dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia.  Keputusan tersebut diumumkan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Sumut, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mendukung perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu," tegas Bobby di hadapan Menteri PUPR Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/7/2025).  Ia menegaskan, langkah ini diambil agar masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan.  Menteri PUPR Maruarar Sirait menyambut baik kebijakan Bobby Nasution. "Ini langkah pro-rakyat. Jika semua sepakat, kami siap naikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit," ujar Ara, sapaan akrabnya.  Menurutnya, program ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong perekonomian daerah. "Dampaknya luar biasa. Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM di sekitar perumahan tumbuh, dan ekonomi masyarakat terdongkrak," jelasnya.  Setelah diskusi, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri perwakilan Bank Sumut, BPS, serta sejumlah kepala daerah se-Sumut.  Selama ini, biaya tambahan seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan pajak sering menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Kebijakan Bobby Nasution diharapkan bisa menjadi solusi.(Jakarta)

LensaDaily - Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil terobosan baru dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia.  Keputusan tersebut diumumkan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Sumut, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mendukung perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu," tegas Bobby di hadapan Menteri PUPR Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/7/2025).  Ia menegaskan, langkah ini diambil agar masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan.  Menteri PUPR Maruarar Sirait menyambut baik kebijakan Bobby Nasution. "Ini langkah pro-rakyat. Jika semua sepakat, kami siap naikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit," ujar Ara, sapaan akrabnya.  Menurutnya, program ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong perekonomian daerah. "Dampaknya luar biasa. Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM di sekitar perumahan tumbuh, dan ekonomi masyarakat terdongkrak," jelasnya.  Setelah diskusi, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri perwakilan Bank Sumut, BPS, serta sejumlah kepala daerah se-Sumut.  Selama ini, biaya tambahan seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan pajak sering menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Kebijakan Bobby Nasution diharapkan bisa menjadi solusi. (Jakarta)

LensaDaily - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut di Jalan Sakti Lubis, 1 Juli 2025. Penggeledahan ini paska eks Kadis PUPR, Topan Obaja Putra Ginting ditetapkan tersangka kasus proyek pembangunan jalan di Sumut.Dari pantauan wartawan di Kantor Dinas PUPR Sumut, terlihat sejumlah petugas menggenakan rompi bertulisan 'KPK' masuk ke dalam sejumlah ruang di Kantor Dinas dipimpin Topan Ginting.Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tampak emosi, melihat wartawan yang sedang melakukan merekam aktivitas petugas KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor tersebut."Kenapa (wartawan) bisa masuk. Kacau ini," ungkap ASN tersebut, sembari berjalan menuju ruangan depan. Staf keamanan Dinas PUPR Sumut lantas meminta wartawan keluar dari kantor dan menunggu di area depan saja. "Bang keluar dulu ya, bang," ujarnya sembari mendampingi wartawan ke area depan kantor. Penggeladahan ini ini dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting pada Kamis malam, 26 Juni 2025, pekan lalu. Topan Ginting terjerat kasus dugaan penyuapan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. Putra Ginting kini sudah berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah. Amatan di kantor Dinas PUPR Sumut, beberapa personel Polrestabes Kota Medan sudah stand by berjaga di depan pintu masuk kantor untuk melakukan pengamanan. Informasi yang diperoleh wartawan di lokasi, setelah dari kantor Dinas PUPR Sumut, petugas KPK akan melakukan penggeledahan ke kediaman Topan Ginting di Kompleks Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan. Sampai berita ini diterbitkan, petugas KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di kantor Dinas PUPR Sumut.(Medan)

LensaDaily – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meresmikan Autogate Imigrasi dan Lounge Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/6). Sekaligus peresmian Rudenim Medan, Rumah Dinas Jabatan Kanim Pematangsiantar, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penyerahan Sertifikat Tanah, dan Surat Hibah.Pada kesempatan itu, Bobby Nasution menyampaikan, kehadiran Autogate Bandara International Kualanamu dapat memberikan layanan tercepat baik bagi masyarakat Sumut dan juga pendatang. Layanan ini mampu memangkas antrean imigrasi yang sebelumnya bisa mencapai 30-60 menit, menjadi tidak lebih dari 10 menit.“Permasalahan selama ini, sebelum ada autogate bisa sampai 30-60 menit antrean imigrasi yang ada di Kualanamu. Namun setelah ada Autogate, kita tanya langsung kepada pengguna fasilitas, tak lebih dari 10 menit. Kalaupun panjang sekali tak lebih dari 10 menit,” kata Bobby. Menurutnya, pelayanan Autogate ini merupakan pelayanan yang sangat luar biasa, yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Sumut Bobby mengucapkan terima kasih kepada Menteri Imipas atas program yang dapat menunjang fasilitas di Bandara Kualanamu. Sementara Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan, pada hari ini sejumlah kegiatan secara bersama-sama melaunching Autogate Bandara Internasional Kualanamu Peresmian Lounge PMI, Rudenim Medan, Rumah Dinas Jabatan Kanim Pematangsiantar, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penyerahan Sertifikat Tanah, dan Surat Hibah. Menurutnya ini merupakan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta meningkatkan efisiensi keamanan dan kenyamanan, dan proses imigrasi di tempat pelayanan keimigrasian di Bandara Internastional Kualanamu. Sepanjang semester I tahun 2025, Agus Andrianto menyebutkan sebanyak 109.728 penerbitan izin paspor dan 3.066 izin tinggal. Hal ini menunjukkan kegiatan di bidang keimigrasian di Provinsi Sumut mengalami peningkatan. “Tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Kehadiran Autogate dan Lounge PMI di Bandara Kualanamu dapat memberikan pelayanan dan perlindungan keimigrasian yang optimal di area fasilitas publik bagi WNI dan WNA yang melintas melalui Bandara Kualanamu, serta dapat mewjudkan pelayanan yang dekat dan nyaman kepada masyarakat,” ucapnya. Dia menyebutkan berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I tahun 2025 berada di angka 4,67% (y/y). Realiasasi investasi di Sumut Rp48,271 triliun yang terdiri dari PMDN Rp22,44 triliun, dan PMA Rp25,82 triliun. Tentunya capaian ini akan terus dikembangkan baik Pemprov Sumut, dan seluruh kabupaten/kota guna menigkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pemerintah turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Sumut, mengingat Kemnertian Imigrasi mempunyai peran sebagai fasilitator pembangunan di bidang keimigrasian,” kata Agus. Sebagaimana diketahui bahwa autogate imigrasi adalah sistem perlintasan otomatis yang menggunakan teknologi biometrik (sidik jari dan wajah) untuk memverifikasi identitas dan izin masuk/keluar seseorang di perlintasan imigrasi. Sistem ini memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pelintas untuk melewati pemeriksaan imigrasi secara mandiri.Sedangkan PMI Lounge adalah fasilitas ruang tunggu khusus di bandara yang disediakan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan pahalwan devisa negara. Fasilitas ini menyediakan tempat untuk beristirahat, transit, dan mendapatkan informasi keimigrasian yang dibutuhkan. Lounge ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah kepada para PMI yang telah berkontribusi bagi perekonomian negara.Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, Forkopimda Sumut, Staf Khusus Menteri, Bupati Taput, Asahan, dan Langkat, seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran direksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Deliserdang)