LensaDaily - Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat.Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Menkeu dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan bahwa dana investasi di Bulog tersebut harus dikelola dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras. (*)(Jakarta) 

LensaDaily - Pada Maret hingga April 2025, berbagai daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, terutama beras dan jagung. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Jika penyerapan optimal, cadangan pangan nasional dapat terjaga sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada impor.Selain Bulog, Presiden Prabowo Subianto juga berharap koperasi merah putih dapat berperan dalam menyerap hasil panen petani. Koperasi ini dirancang untuk hadir di setiap desa, memungkinkan hasil panen tersimpan dengan baik dan dimanfaatkan saat musim kemarau. Dengan mekanisme ini, kestabilan harga pangan dapat terjaga sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak yang kerap merugikan mereka.Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan KebijakanMenteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang sebelumnya kurang terserap akan lebih optimal dan langsung dikelola oleh koperasi tanpa harus bergantung pada perantara yang seringkali merugikan petani.Mendagri juga menyoroti dampak ekonomi terkini, di mana Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09 persen. Sementara itu, inflasi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 2,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga komoditas masih mengalami kenaikan sehingga petani, nelayan, dan industri tidak terdampak secara signifikan.Selain itu, harga komoditas yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 12,08 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon 50 persen bagi pengguna listrik yang diberikan pemerintah. Kebijakan ini memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.Melalui langkah strategis ini, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan nasional terjaga, dan harga pangan tetap stabil. Peran aktif Bulog, koperasi merah putih, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program ini.Reporter : Mulyadi Muis