LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya.Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ucap Presiden.Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa izin-izin yang tidak memiliki kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola harus dicabut tanpa kompromi. “Kalau enggak jelas, cabut semua itu, IUP, IUP cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang,” katanya.Presiden Prabowo juga menetapkan tenggat waktu yang ketat dalam proses evaluasi tersebut. Kepada Menteri ESDM, Presiden meminta agar laporan hasil evaluasi disampaikan kembali dalam waktu satu minggu.“Satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut, harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” ujarnya.Menurut Presiden, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan kepentingan nasional dan melindungi sumber daya alam dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kepentingan kelompok atau individu dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

LensaDaily - Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif terus dilakukan pemerintah. Langkah ini penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset menjadi satu entitas yang lebih besar dan kompetitif.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 7 April 2026.“Tahun ini kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu. Dan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga secara fundamental selesai,” ujar Dony kepada awak media usai pertemuan.Dalam upaya memperkuat daya saing, pemerintah juga melakukan konsolidasi di berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset menjadi satu entitas yang lebih besar dan kompetitif. Langkah serupa juga dilakukan di sektor logistik, di mana 15 perusahaan akan digabung menjadi satu perusahaan logistik nasional.“Insyaallah juga dalam satu bulan ini akan selesai. Akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita. Nah ini kita laporkan satu per satu. Insyaallah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penguatan sektor transportasi publik, khususnya perkeretaapian. Elektrifikasi jalur kereta di sejumlah rute strategis seperti Jakarta–Rangkas, Jakarta–Cikampek, dan Jakarta–Sukabumi tengah dipersiapkan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.“Jadi memang kereta api ini harus kita buat menjadi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat Indonesia,” ucapnya.Selain itu, pemerintah juga terus berfokus untuk merampungkan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dony menyampaikan bahwa proses finalisasi telah mencapai tahap akhir dan akan segera diumumkan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam waktu dekat.“Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai. Sudah kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya,” ungkapnya.Terkait dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, Dony menyebutkan bahwa secara umum kinerja BUMN masih relatif stabil. Meski terdapat penurunan traffic di sektor penerbangan akibat pembatasan rute tertentu, dampaknya dinilai tidak signifikan terhadap kinerja keseluruhan.Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah transformasi ini bertujuan untuk mempercepat kinerja BUMN sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal, bahkan semakin baik ke depannya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya peningkatan bedah rumah rakyat. Hal ini ditegaskan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 April 2026, guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional.“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya.Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah untuk direnovasi. “Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya. Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat. “Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut. “Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya. Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan. “Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh Danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya.

LensaDaily - Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta, direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun). Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau langsung lahan tersebut Minggu 29 Maret 2026, menekankan bahwa pembangunan rusun ini akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun pihak swasta.“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota," ujar Menteri PKP.Berdasarkan hasil koordinasi awal berbagai pemangku kepentingan, groundbreaking pembangunan rusun ini ditargetkan akan dilakukan pada Mei 2026. Adapun skema pembangunan dan pembiayaan akan segera diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN.Menteri PKP pun berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat penduduk."Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya.Selain pembangunan rusun, ungkap Maruarar, pada tahun 2026 pihaknya juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 3.100 unit di wilayah DKI Jakarta. Program ini tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.Turut hadir dalam peninjauan, antara lain, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, dan Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengunjungi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Kamis (26/03/2026). Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo turut mendengarkan aspirasi masyarakat yang salah satunya mengenai kebutuhan hunian yang layak.Usai melakukan peninjauan, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri PKP dan jajaran terkait untuk segera menyiapkan hunian yang layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel tersebut.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi. Hal tersebut ditekankan Prabowo saat rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 12 Februari 2026.Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik.“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.Penguatan ekosistem tersebut turut menjadi perhatian dalam rapat, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Kampung Nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk offtake hasil produksi. Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini.“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Dony memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan menilai langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.Dony juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan orientasi ekonomi nasional yang lebih mendasar. Ia pun menggarisbawahi pentingnya membangun ekonomi berbasis kekuatan domestik.“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.