LensaDaily - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp10.270.051.886.464. Jumlah ini denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu 13 Mei 2026.Penyerahan penerimaan negara ini disaksikan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan  bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, pada tahap ketujuh ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada BPI Danantara, dan kemudian kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare.Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait yang telah bekerja menyelamatkan kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepada rakyat bahwa pemerintah berkomitmen mengamankan uang dan aset negara untuk digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat.“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional.“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

LensaDaily - Pemerintah melalui Danantara saat ini telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator. Hal ini memperhatikan nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator menuai perhatian serius negara.Sehingga, kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap. Langkah awal yang akan ditempuh, adalah menurunkan persentase potongan biaya yang diambil oleh aplikator.“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengutip  dpr.go.id, Minggu 3 Mei 2026.Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menerangkan pembahasan mengenai status pengemudi ojol apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi dan kajian. Dasco menegaskan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.Tak hanya itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator, termasuk melalui kepemilikan saham, membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu,” pungkas Dasco.Turut hadir pula dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Dari pihak buruh, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.Selain itu turut hadir juga dalam pertemuan tersebut KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya peningkatan bedah rumah rakyat. Hal ini ditegaskan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 April 2026, guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional.“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya.Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah untuk direnovasi. “Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya. Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat. “Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut. “Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya. Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan. “Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh Danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya.

LensaDaily - Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara) dan Arm Limited mencapai kesepakatan ditandai dengan penandatanganan yang disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di London, Inggris, Senin 23 Februari 2026. Penandatanganan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi.“Ini merupakan kerja sama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai acara penandatanganan kerja sama.Menurut Airlangga, Arm diketahui menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Melalui kerja sama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern.“Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain,” imbuh Airlangga.Airlangga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.“Ini yang leapfrog untuk di digital ekosistem,” ujarnya.Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa kemitraan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia. Program tersebut akan dilakukan melalui pengiriman tenaga ahli ke luar negeri maupun menghadirkan pelatih Arm langsung ke Indonesia dengan modul pelatihan khusus.“Memang akan ada enam industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini dan rencananya juga seperti yang sampaikan Pak Menko ada 15 ribu engineer kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya,” ujar Rosan.Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa enam pengembangan desain chip nasional akan difokuskan pada bidang intellectual property strategis.“Enam ini merupakan IP, intellectual property, yang kita bisa pilih apakah satu untuk teknologi otomotif, kedua internet of things, ketiga terkait dengan data center, kemudian bisa juga tentang home appliances, yang dua lagi kita bisa pilih apakah kita mau yang futuristic, terutama autonomous vehicle, dan quantum computing, dan yang lain. Jadi ini semua masih dibahas nanti dengan Danantara, sehingga ini IP-nya akan dipegang oleh Indonesia,” imbuh Airlangga. Kemitraan strategis ini sekaligus menandai langkah Indonesia bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tinggi dalam rantai pasok global. Pemerintah memandang teknologi sebagai “turbocharger” bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas dunia dengan menjembatani potensi besar sumber daya manusia dan kekayaan alam nasional dengan kebutuhan produktivitas tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045.