LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarga di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Pertemuan ini, pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia."Setelah melepas keberangkatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Bandara Yogyakarta International Airport, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarga di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.Pertemuan yang turut dihadiri oleh putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra (PM Thailand periode 2024–2025) sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama antara kedua tokoh."Dalam suasana santai, Bapak Presiden dan Thaksin juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global serta dinamika kawasan," ungkap Seskab.Selain pernah memimpin Thailand pada periode 2001–2006, Thaksin Shinawatra saat ini juga turut memberikan kontribusi bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara. Kehadirannya dalam pertemuan tersebut turut mencerminkan eratnya hubungan yang terus terjalin di berbagai bidang.Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat jejaring persahabatan dengan para pemimpin dan tokoh dunia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional di tengah dinamika global yang terus berkembang."Melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, Pemerintah Indonesia terus memperkuat jejaring persahabatan dan komunikasi dengan para pemimpin serta tokoh dunia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama dan memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global," ucap Seskab.***

LensaDaily - Pemerintah mengklaim capaian positif penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD1,5 miliar. Penerbitan obligasi global perdana tersebut diklaim memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York.Hal tersebut dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan jumlah obligasi global yang diterbitkan oleh Danantara dinilai telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.Selain itu, Rosan menuturkan bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Rosan juga menyebut bahwa pihaknya bertemu dengan 122 investor global dalam rangkaian kunjungan tersebut.Di samping capaian penerbitan jumlah obligasi yang melampaui target, Rosan juga menuturkan bahwa Danantara berhasil memperoleh persentasi pengembalian hasil obligasi yang dinilai kompetitif. Menurutnya, obligasi dengan tenor lima tahun berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun 5,95 persen.“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” tuturnya.Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa dari dua tenor surat utang yang diterbitkan oleh Danantara, masing-masing telah berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta. Rosan menyebut bahwa sebagian dari penerbitan obligasi tersebut bahkan telah terealisasi.“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnnya.Ke depannya, Rosan memproyeksikan Danantara dapat membuka ruang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal tersebut dinilai dari tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara hingga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa yang menjadi menarik dalam penerbitan obligasi global tersebut yakni dari negara yang memiliki minat paling tinggi. Menurut Rosan, peminat dan pembeli terbesar obligasi tersebut yakni Amerika Serikat, berbeda dengan catatan sejarah sebelumnya.“Investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38 persen itu dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 21 persen dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52 persen dari Amerika Serikat, 31 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 17 persen dari Asia,” pungkasnya.

LensaDaily - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab Teddy.Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” ujar Seskab Teddy.Langkah tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat optimisme publik terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

LensaDaily - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp10.270.051.886.464. Jumlah ini denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu 13 Mei 2026.Penyerahan penerimaan negara ini disaksikan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan  bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, pada tahap ketujuh ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada BPI Danantara, dan kemudian kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare.Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait yang telah bekerja menyelamatkan kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepada rakyat bahwa pemerintah berkomitmen mengamankan uang dan aset negara untuk digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat.“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional.“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

LensaDaily - Pemerintah melalui Danantara saat ini telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator. Hal ini memperhatikan nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator menuai perhatian serius negara.Sehingga, kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap. Langkah awal yang akan ditempuh, adalah menurunkan persentase potongan biaya yang diambil oleh aplikator.“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengutip  dpr.go.id, Minggu 3 Mei 2026.Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menerangkan pembahasan mengenai status pengemudi ojol apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi dan kajian. Dasco menegaskan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.Tak hanya itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator, termasuk melalui kepemilikan saham, membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu,” pungkas Dasco.Turut hadir pula dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Dari pihak buruh, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.Selain itu turut hadir juga dalam pertemuan tersebut KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.