LensaDaily - Pelangaran serius diduga dilakukan PT Universal Glove di Medan, Sumatera Utara, yakni soal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini membuat Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan investigasi.Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, usai memimpin kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tersebut, pada Kamis 2 April 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat yang sebelumnya sempat melakukan aksi demonstrasi di sekitar area perusahaan.“Hari ini kami dari Komisi XII turun langsung ke lapangan untuk mengecek laporan masyarakat yang meresahkan. Beberapa minggu lalu bahkan sempat terjadi demo, sehingga kami perlu memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Rocky mengutip dpr.go.id, Sabtu 4 April 2026.Dari hasil sidak, Komisi XII menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas gudang yang belum mengantongi izin resmi, meski telah beroperasi sejak Januari 2025. “Penggunaan gudang ini sudah berjalan, tetapi izinnya belum ada. Atas temuan ini, kami lakukan penyegelan,” tegasnya.Selain itu, Komisi XII juga menemukan indikasi pengelolaan limbah berbahaya yang tidak sesuai prosedur. Rocky menyebut adanya bahan berbahaya yang seharusnya dikelola melalui mekanisme limbah B3, namun justru diduga dibakar.“Ini akan kami rekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum (Gakkum) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut,” jelas Politisi Fraksi Gerindra ini.Temuan lain yang menjadi sorotan adalah suhu air limbah yang dibuang ke aliran sungai, yang mencapai 42 derajat Celsius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar.Komisi XII juga menerima laporan bahwa pembuangan limbah dilakukan secara situasional, terutama saat musim hujan, dengan langsung dialirkan ke sungai meski perusahaan memiliki fasilitas pengolahan limbah. “Ini masih dugaan dan perlu penyelidikan lebih dalam oleh gakkum,” tambah Rocky.Tak hanya itu, persoalan polusi udara juga menjadi perhatian. Warga sekitar mengeluhkan bau tidak sedap yang kerap tercium, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti dini hari.“Bahkan saat bulan puasa, masyarakat mencium bau tidak sedap saat hendak memasak sahur. Ini tentu mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga,” ungkapnya.Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti jarak antara fasilitas perusahaan dengan permukiman warga yang dinilai sangat dekat, yakni sekitar tiga meter. Hal ini akan ditelusuri lebih lanjut terkait kesesuaian perizinan dan persetujuan lingkungan.Seluruh temuan tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. Komisi XII DPR RI, kata Rocky, berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus memastikan investasi tetap berjalan dengan prinsip keberlanjutan.“Kami tidak anti investasi. Kami pro investasi, tetapi investasi yang baik bagi Indonesia, baik bagi investornya, dan juga baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

LensaDaily - Dua kerangka manusia di lantai 2 Gedung Kantor Astra Credit Companies (ACC) di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat yang terbakar, teridentifikasi atas nama Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Keduanya dinyatakan hilang dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu.Pernyataan ini hasil dari identifikasi DNA terhadap keduanya oleh RS Bhayangkara Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Identifikasi ini dilakukan dengan mencocokan data postmortem dan antemortem dari keluarga dua korban."Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo," jelas Karo Labdokkes Polri, Brigjen Pol. Sumy Hastry Purwanti, dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat 7 November 2025.Reno diketahui merupakan satu dari dua orang yang dinyatakan hilang dalam aksi demo akhir Agustus di Kwitang, Jakarta Pusat. Brigjen Pol. Sumy pun memastikan bahwa jenazah kedua juga merupakan orang yang dinyatakan hilang dalam aksi demonstrasi berujung ricuh."Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid," jelasnya. Hastry menerangkan bahwa penyebab kematian kedua korban dipastikan akibat terbakar saat terjadinya peristiwa gedung kebakaran. “Memang kelihatan dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar sehingga kami bisa menulis sebab kematiannya karena terbakar,” jelas Hastry.Dari identifikasi tersebut, maka seluruh orang yang dinyatakan hilang telah ditemukan.

LensaDaily - Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekurangan dan kekeliruan lembaga dalam menjalankan tugas serta fungsi perwakilan rakyat. Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul peristiwa aksi mahasiswa beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa.Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa momentum ini akan menjadi evaluasi dan upaya reformasi DPR kedepannya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat.“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” kata Dasco dalam agenda pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Perwakilan Mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).Reformasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Reformasi ini ditujukan untuk menghadirkan DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di mata publik. Selain evaluasi internal, DPR juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menangani sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan hingga perumusan kebijakan fiskal. Pertemuan dengan pihak pemerintah pun dijadwalkan untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat segera dijalankan.“Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Evaluasi dan perbaikan akan kami lakukan bersama demi menghadirkan DPR yang lebih akuntabel bagi rakyat,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.Sebagai bentuk evaluasi responsif, lanjut Dasco, DPR pun memastikan akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan tertentu yang mulai diberlakukan sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.Selain itu, DPR membuka ruang partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi. “Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan setiap aspirasi dapat tersampaikan secara langsung maupun melalui jalur institusional,” pungkasnya.

LensaDaily - Komisi II DPR RI membatalkan seluruh agenda perjalanan dinas luar negeri. Hal tersebut menyusul arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR RI dalam menyikapi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di beberapa wilayah di Indonesia."Sebagaimana arahan dari presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI," kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemdagri, Kementerian ATR/BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu 3 September 2025.Tidak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menjelaskan bahwa pihaknya juga meminta Sekretariat Komisi II untuk mengembalikan dana yang sudah dianggarkan untuk kegiatan ke kas negara. Hal itu agar bisa digunakan untuk program lainnya yang lebih bersifat kerakyatan."Dana yang telah disiapkan untuk hal tersebut, kami minta kepada sekretariat Komisi II DPR RI untuk dikembalikan ke kas negara dan kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat," jelasnya.Dalam kesempatan itu, Rifqy juga berkomitmen untuk mengutamakan transparansi sebagaimana tuntutan masyarakat. Diantaranya dengan menyiarkan seluruh sidang dan rapat secara langsung dan terbuka. Hal itu sebagai bagian dari pengawasan publik atas kinerja bersama antara Komisi II DPR RI dan para mitra yang hadir.Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi Kemendagri yang telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dalam menyikapi situasi kebangsaan belakangan ini. Salah satunya lewat himbauan untuk dilakukannya penghematan anggaran pada kegiatan yang bersifat seremonial."Kami berharap Kemendagri bisa mengecek 545 provinsi/kabupaten/kota. Pergeseran anggaran yang bersifat seremonial itu harus berbuah pada anggaran pro rakyat dalam caturwulan terakhir APBN 2025 ini," tegasnya.

LensaDaily - Polisi menangkap 3.195 orang saat aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia sejak 25 hingga 31 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan, 55 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan.Jumlah massa yang diamankan saat aksi demonstrasi ini, total dari 15 kepolisian daerah (Polda). Data yang diterima wartawan di Mabes Polri, 3.195 orang yang diamankan tersebut, 387 orang sudah dipulangkan, 2.753 masih dalam pemeriksaan.Sementara 55 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. “55 orang ditetapkan jadi tersangka," demikian dikutip, Senin 1 September 2025.Adapun sebaran terbanyak berada di Polda Metro Jaya dengan 1.240 orang diamankan. Disusul Polda Jawa Timur sebanyak 709 orang, di mana 173 orang dipulangkan, 485 masih diperiksa, dan 51 ditetapkan tersangka.Sementara itu, Polda Jawa Tengah mencatat 653 orang masih dalam proses pemeriksaan, kemudian Polda Jawa Barat 147 orang, dan Polda Bali 138 orang. Selain itu, Polda Kalimantan Barat mengamankan 91 orang dengan mayoritas sudah dipulangkan.Polda Sumatera Selatan 63 orang, DIY 60 orang, dan Sumatera Utara 50 orang, dengan catatan dua di antaranya diperiksa karena positif narkoba. Jumlah yang lebih kecil tercatat di Polda Jambi (17 orang), Banten (15 orang), Sulbar (6 orang), Papua Barat Daya (4 orang, seluruhnya jadi tersangka), serta masing-masing satu orang di Sulteng dan NTB yang sudah dipulangkan.Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dalam menyikapi dinamika demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025), Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap aspirasi rakyat, dan penegakan hukum terhadap tindakan anarki.Namun, di tengah kebebasan berpendapat itu, Kepala Negara juga menyoroti adanya insiden aparat yang dinilai menyalahi aturan. Kepala Negara menegaskan bahwa langkah hukum telah ditempuh secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.