LensaDaily - Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang yang ditandatangani pada Kamis 19 Februari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perundingan perdagangan ini menghasilkan kesepahaman yang saling menguntungkan dan dilandasi sikap saling menghormati.Pemerintah pun memberikan jawaban soal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat ini. Mulai dari alasan dilakukannya perundingan, manfaat perjanjian, hingga menjawab kekhawatiran mengenai sertifikasi halal serta keamanan data pribadi.Berikut 22 poin penjelasan kesepakatan perjanjian dagang Indonesia - Amerika Serikat:A. Latar Belakang dan Kesepakatan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat1. Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal?Jawaban:Pada tanggal 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen (Data AS: Defisit 19,3 miliar dolar AS tahun 2024).Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional.Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif hingga akhirnya diumumkan penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on Framework ART, yang menyebutkan bahwa Pemerintah AS dan Pemerintah RI akan segera membahas dan memfinalisasi ART.Pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk masuk pasar AS.2. Kapan ART ini akan berlaku?Jawaban:Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.3. Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?Jawaban:Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak.B. Manfaat ART Bagi Indonesia4. Selain penurunan besaran tarif resiprokal, apa manfaat yang Indonesia peroleh dari ART?Jawaban:Peningkatan daya saing produk ekspor IndonesiaIndonesia akan mendapatkan tarif resiprokal nol persen untuk produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya.Pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia (terdiri dari 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN)Untuk produk tekstil Indonesia, pihak AS telah menyiapkan pengurangan tarif hingga nol persen melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).Peningkatan investasi melalui kemudahan berusahaKemudahan masuknya investasi, khususnya di bidang teknologi tinggi untuk sektor ICT, alat kesehatan dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN, ketentuan spesifikasi domestik dan deregulasi kebijakan dalam negeri.Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management memberikan sinyal pada dunia usaha bahwa Indonesia sangat serius dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman, serta menjamin bahwa barang-barang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi tidak akan disalahgunakan.Dengan diberikannya kemudahan perizinan impor dan persyaratan standarisasi pada produk pertanian asal AS, diharapkan bisnis dapat memperoleh bahan baku secara lebih efisien dan menjaga kelancaran proses produksi, sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional.Komitmen Indonesia untuk membuka peluang dan mendorong arus investasi dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar bagi perusahaan AS di sektor-sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan beberapa pembatasan di sektor keuangan.C. Komitmen Indonesia terhadap AS5. Apa komitmen pembukaan akses pasar yang diberikan Indonesia untuk AS?Jawaban:Indonesia membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif sebesar nol persen, dan akan mulai berlaku saat entry into force (EIF) perjanjian ini.Indonesia berkomitmen untuk menghapus hambatan nontarif bagi AS khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal.6. Apa saja produk AS yang akan dibeli oleh Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan ART?Jawaban:Sebagai strategi menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia setuju untuk melakukan pembelian metallurgical coal, LPG, crude oil, dan refined gasoline.Indonesia juga setuju untuk melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri jasa penerbangan secara nasional maupun regional.Indonesia juga akan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS, yang peruntukannya untuk bahan baku kebutuhan industri makanan dan minuman tertentu serta industri tekstil. D. Impor Produk Pertanian dari AS7. Apa pertimbangan Pemerintah Indonesia setuju untuk membuka impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat?Jawaban:Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri.Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025.8. Apakah kebijakan membuka keran impor produk ayam AS berpotensi membanjiri pasar dan mengganggu peternak ayam dalam negeri?Jawaban:Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan grand parent stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.9. Apakah Indonesia membuka impor jagung dan wajib mengimpor jagung Amerika Serikat setiap tahun sehingga dapat mengganggu produksi dalam negeri?Jawaban:Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) dengan volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri mamin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri mamin.Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri mamin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri nonmigas (atau senilai 48 miliar dolar AS), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025.E. Impor Produk Lainnya dari AS10. Apa alasan Pemerintah setuju impor produk minuman alkohol AS masuk ke Indonesia?Jawaban:Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman alkohol dengan nilai 1,23 miliar dolar AS. Nilai importasi produk minuman alkohol asal AS sekitar 86,1 juta dolar AS (hanya 7 persen dari nilai total importasi minuman alkohol). Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional serta meningkatkan tourism spending. Di samping itu, Indonesia juga secara aktif melindungi dan mempromosikan produk minuman beralkohol domestik, seperti beer dan wine sebagai produk ekspor unggulan.Seluruh impor minuman beralkohol juga tetap tunduk pada persyaratan perizinan, keterangan informasi, dan ketentuan keamanan makanan-minuman di BPOM.11. Benarkah Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas asal Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional?Jawaban:Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting).SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai.Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.F. Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS12. Apa yang akan Pemerintah lakukan jika produk impor asal AS membanjiri pasar domestik?Jawaban:Melalui ketentuan dalam ART ini, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki forum Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan pada kedua negara.G. Kebijakan Perdagangan Nontarif13. Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia tidak disalahgunakan oleh Amerika Serikat?Jawaban:Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi). Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya.14. Apakah Pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS?Jawaban:Tidak. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten nonhalal wajib diberi keterangan nonhalal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri.Untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan.Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia. Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS.15. Apakah penghapusan bea masuk hingga nol persen untuk lebih dari 99 persen produk Amerika Serikat akan berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal?Jawaban:Pada dasarnya besaran bea masuk MFN Indonesia sudah cukup kecil, rata-rata efective tariff rate sekitar 8,1 persen. Indonesia juga telah menerapkan tarif nol persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.Sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif nol persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor.Di samping itu bila ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (safeguard, antidumping, dan antisubsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO.16. Apakah benar produk alat kesehatan dan farmasi dari Amerika Serikat akan langsung diterima tanpa uji ulang di Indonesia? Apakah kebijakan ini melemahkan peran BPOM?Jawaban:BPOM dan U.S. Food and Drug Administration (FDA) telah memiliki banyak kerja sama teknis dalam lingkup harmonisasi standar keamanan produk, pertukaran informasi keamanan produk, pengawasan obat, vaksin, dan kosmetik.Dengan demikian, produk Indonesia mengakui izin edar yang sudah diterbitkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Sebagaimana diketahui bahwa FDA dikenal sebagai salah satu lembaga pengawas obat dan alat kesehatan dengan standar yang sangat ketat secara global.Artinya, jika suatu produk sudah melalui proses evaluasi yang ketat di Amerika Serikat, Indonesia tidak perlu mengulang seluruh proses pengujian dari awal. Ini untuk menghindari duplikasi proses yang sama.Namun demikian produk tetap harus melalui proses administrasi perizinan di Indonesia dan berada di bawah pengawasan BPOM. Namun evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh FDA akan diakui sebagai bukti yang cukup untuk memenuhi persyaratan izin edar di Indonesia.Jika di kemudian hari ditemukan masalah keamanan, efektivitas, atau mutu yang signifikan, Indonesia tetap dapat mengambil langkah pengawasan sesuai kewenangannya.17. Apakah benar perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban TKDN? Apakah ini berarti kebijakan TKDN dihapus sepenuhnya?Jawaban:Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum.Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri.18. Apakah pemerintah membebaskan perusahaan AS dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?Jawaban:Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS.Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain.19. Apakah dengan kerja sama mineral kritis artinya Indonesia mengekspor mineral kritis mentah ke AS?Jawaban:Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini.Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths. Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri, untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada.20. Apakah Indonesia setuju tidak mewajibkan perusahaan platform digital (PPD) AS untuk bekerja sama dengan perusahaan pers?Jawaban:Dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita.Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d.Mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama antara PPD AS dengan perusahaan pers.Saat ini sedang dipertimbangkan pengenaan Digital Service Tax atau PPN PMSE sebagai best practice di beberapa negara OECD (Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Austria) sebesar 2-7 persen. Penggunaan dari pajak ini untuk pembentukan Dana Pengembangan Literasi Digital atau entitas sejenis guna mendukung jurnalisme berkualitas bagi kantor berita dalam negeri. H. Kesepakatan Komersial21. Apa saja kesepakatan komersial yang dicapai dalam ART ini?Jawaban:Sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan dan memastikan suplai produk esensial yang dibutuhkan Indonesia dari AS, maka tertuang beberapa kesepakatan komersial dalam ART, antara lain:-  Pembelian produk energi (LPG, minyak mentah, dan gasoline) senilai 15 miliar dolar AS- Pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai 13,5 miliar dolar AS- Pembelian produk pertanian (kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung) senilai 4,5 miliar dolar AS.I. Pembahasan hanya terkait Perdagangan dan Investasi22. Apakah kesepakatan dalam ART juga membahas terkait dengan masalah keamanan dan terkait Laut China Selatan?Jawaban:ART hanya membahas kesepakatan yang terkait dengan perdagangan dan investasi, dan tidak membahas kesepakatan yang terkait dengan permasalahan nonekonomi seperti masalah pertahanan dan keamananART juga mengeluarkan pembahasan yang terkait dengan national security, dan mengeluarkan pembahasan tentang border security.

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat (AS), Selasa (17/02/2026) pukul 11.55 waktu setempat. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC.Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo tampak disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland. Selepas itu, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Washington DC.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa dalam kunjungannya ke AS kali ini, Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.Pertemuan difokuskan untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis Seskab Teddy.Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju AS antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri (menlu), mantan wakil menteri luar negeri (wamenlu), serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut, Prabowo mengungkap dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestin. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama terkait keterbukaan Presiden. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuan tersebut jauh dari kesan satu arah.“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.Menurut Dino, diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Hassan juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat sehingga kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo menjadi sangat berharga.“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.Senada dengan itu, mantan Menlu Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah.“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab berbagai pertanyaan sebelum sempat diajukan. Ia turut mengapresiasi langkah Presiden membuka ruang dialog tersebut agar publik memahami kompleksitas kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan global. 

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri yang berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama.Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan, pertemuan ini melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono. Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah. “Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya. “Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu. Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri. “Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut.“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk terus membantu rakyat Palestina, dan menyampaikan keprihatinan atas serangan Israel di Gaza pada Sabtu 31 Januari 2026. Indonesia menegaskan menempuh langkah diplomasi melalui jalur Dewan Perdamaian (Board of Peace).“Tentu kan kita prihatin serangan, tapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya, itu komitmen bangsa Indonesia membantu saudara kita di Gaza dan Palestina,” tegas Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin 2 Februari 2026.Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tetap konsisten menempatkan isu kemanusiaan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi.Terkait langkah lanjutan Presiden Prabowo dalam merespons perkembangan di Gaza, Mensesneg mengungkapkan bahwa terdapat komunikasi yang disampaikan melalui Board of Peace (BoP), namun dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik tertutup.“Ada, tetapi melalui jalur-jalur tertutup,” ujar Mensesneg.Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisi tawar RI dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak Sabtu (31/1) pagi, menurut laporan saluran televisi Al Jazeera yang mengutip berbagai sumber medis.Kekerasan tersebut terjadi sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan Penyeberangan Rafah itu akan menjadi yang pertama sejak Mei 2024.