LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto matangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Pematangan ini ditekankan Prabowo dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih digelar di Istana Merdeka, Senin 20 April 2026.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak.Oleh karena itu, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif, khususnya melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” ujarnya.Sebagai tindak lanjut, Brian menyampaikan bahwa Kemendikti Saintek akan segera mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk dalam pengembangan daratan dan reklamasi.Brian menyampaikan para akademisi tersebut nantinya tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).“Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita,” imbuh Brian.Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan.Pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi.“Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” ujar Didit.Pemerintah menegaskan, percepatan giant sea wall tidak hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, dan berkelanjutan bagi lingkungan.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam penataan ruang dan penanganan perumahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 April 2026.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kampus-kampus lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata kota di daerah.“Jadi tadi Pak Presiden memberikan petunjuk bagaimana Fakultas Planologi, Arsitek, itu di setiap kampus itu bisa membantu kepala-kepala daerah, sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah, kota, atau kabupaten itu menjadi tempat praktiknya mahasiswa, tempat penelitiannya dosen-dosen, sehingga membantu kepala daerah untuk mengelola kotanya oleh kampus setempat, sehingga dengan itu diharapkan ini kampus berdampak itu bisa terwujud,” ujar Brian kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Presiden Prabowo juga mengarahkan agar peran kampus diperluas dalam menjawab persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Menurut Brian, riset dan kajian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan aplikatif.“Yang kedua, Bapak Presiden juga memberikan petunjuk bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian, penanganan permasalahan perumahan. Jadi nanti tentu Bapak Menteri Perumahan Pak Ara akan mengoordinasikan kami dari sisi risetnya ini apa-apa yang bisa membantu, memudahkan untuk mengatasi permasalahan perumahan,” lanjutnya.Lebih jauh, Brian menegaskan bahwa pendekatan riset tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek analisis dampak lingkungan.“Ya tentu keseluruhannya bagian dari itu,” ucapnya.Arahan Presiden Prabowo ini menandai perubahan besar agar kampus tidak lagi hanya mencetak lulusan, tetapi sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan.Pendekatan ini juga mencakup kajian lingkungan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pembangunan kota dan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah.

LensaDaily - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Peandidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700 persen.“Kesejahteraan guru makin baik. Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujar Menag, dalam kegiatan Bersepeda Onthel Bersama Guru Lintas Iman, di Jakarta, Minggu 23 November 2025.Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan."Pengembangan PPG mencapai 700 persen. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30 persen per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700 persen,” kata Menag.Saat ini lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama. “Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” ucapnya.Menag menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik. “Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Menag Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan. “Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata MenagMenag berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan. “Tidak boleh ada perbedaan antara dosen perguruan tinggi umum dan dosen perguruan tinggi keagamaan, begitu juga antara guru madrasah dan guru SD. Semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada diskriminasi,”  pungkasnya.

LensaDaily - Kerusuhan di Kathmandu, Nepal, membuat tiga warga negara Indonesia sempat terjebak. Ketiganya datang memenuhi undangan Kementerian Kesehatan Nepal dan WHO SEARO sebagai co-facilitator dalam Midwifery Leadership Training Program yang dijadwalkan berlangsung hingga 12 September 2025.Ketiganya merupakan dosen Poltekkes, yakni, Riska (Poltekkes Jakarta 3), Tecky (Poltekkes Pontianak), dan Hetty (Poltekkes Semarang). Mereka berada di Nepal sejak 7 September 2025. Keberadaan ketiganya ditengah eskalasi kerusuhan Nepal, membuat Kementerian Kesehatan bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan keselamatan para dosen.“Kami telah melakukan kontak dengan Kementerian Luar Negeri di tingkat Wakil Menteri, Dirjen Protokol Konsuler, Direktur Perlindungan WNI, serta KBRI Dhaka. KBRI Dhaka telah berhasil berkomunikasi dengan ketiga dosen tersebut dan berkoordinasi dengan kantor WHO di sana,” jelas Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Kemenkes, Harditya Suryawanto, mengutip kemenkes.go.id, Senin 15 September 2025.Menurut informasi dari Hetty saat masih berada di Kathmandu, ketiganya dalam kondisi sehat dan didampingi staf WHO di Hotel Himalaya. WHO kemudian menghentikan seluruh kegiatan karena situasi keamanan.Proses evakuasi berjalan lancar. Ketiga dosen pulang dengan penerbangan Maliando Air dari Kathmandu pada 11 September 2025 pukul 21.55 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada 12 September 2025 pukul 08.15 WIB. Kepulangan mereka disambut langsung oleh Direktur Penyediaan SDM Kesehatan, Anna Kurniati.“Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerja sama, khususnya dari Kementerian Kesehatan, yang terus memastikan keselamatan kami,” ungkap Tecky, dosen Poltekkes Pontianak.