LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan penghormatan mendalam kepada seluruh presiden terdahulu yang ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo memberikan penghormatan atas perjuangan dan dedikasi mereka dalam membangun bangsa.Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang dengan pengorbanan luar biasa. Setelah proklamasi, Indonesia harus berjuang selama lima tahun, baik melalui senjata maupun diplomasi hingga kedaulatan benar-benar diakui pada 1949.“Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur,” ujar Presiden Prabowo.Dalam pidatonya, Kepala Negara memaparkan pencapaian setiap presiden terdahulu. Ia menyebut Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang mempersatukan dan mempertahankan NKRI serta mengintegrasikan Irian Barat. Presiden Soeharto dipuji karena meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan kemiskinan ekstrem. Presiden B.J. Habibie dikenang atas kepiawaiannya menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998 dan memperkenalkan teknologi tinggi.Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur disebut berhasil memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Presiden Megawati Soekarnoputri diakui jasanya dalam memulihkan ekonomi pascakrisis dan menginisiasi pemilu langsung pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas keberhasilannya menyelesaikan konflik Aceh serta menghadapi krisis keuangan global 2008. Presiden Joko Widodo dinilai meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, dan perintisan Ibu Kota Nusantara.“Seluruh Presiden pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci mewujudkan cita-cita tersebut.“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah luas. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya.

LensaDaily - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mendorong Kementerian Sosial segera tindaklanjuti atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap sekitar 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol).Abidin Fikri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan PPATK tersebut sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Lebih mencengangkan, lebih dari 100 NIK di antaranya juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, serta sejumlah NIK terkait tindak pidana korupsi.Abidin Fikri menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem penyaluran dan pengawasan bansos. “Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme. Ini tidak hanya melanggar tujuan bansos, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat 11 Juli 2025.Dalam keterangannya, Abidin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi intensif dengan PPATK, Kepolisian, dan instansi terkait guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap data tersebut. Ia menekankan pentingnya validasi data yang akurat agar tidak ada masyarakat miskin yang menjadi korban akibat penyalahgunaan NIK oleh pihak tak bertanggung jawab.“Kita harus pastikan bahwa sanksi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bansos. Jangan sampai masyarakat yang NIK-nya dicatut justru kehilangan hak atas bantuan,” tambahnya.Abidin juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data kependudukan dan mereformasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah Kemensos yang mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, namun menilai bahwa implementasinya perlu dipercepat dan diawasi ketat.“Komisi VII akan terus mengawal isu ini dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Kami juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online,” tutur Abidin.Abidin Fikri meminta semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan judi online dan pendanaan terorisme, serta menjaga integritas program bansos sebagai wujud keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.