LensaDaily - Pemerintah mengklaim capaian positif penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD1,5 miliar. Penerbitan obligasi global perdana tersebut diklaim memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York.Hal tersebut dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan jumlah obligasi global yang diterbitkan oleh Danantara dinilai telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.Selain itu, Rosan menuturkan bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Rosan juga menyebut bahwa pihaknya bertemu dengan 122 investor global dalam rangkaian kunjungan tersebut.Di samping capaian penerbitan jumlah obligasi yang melampaui target, Rosan juga menuturkan bahwa Danantara berhasil memperoleh persentasi pengembalian hasil obligasi yang dinilai kompetitif. Menurutnya, obligasi dengan tenor lima tahun berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun 5,95 persen.“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” tuturnya.Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa dari dua tenor surat utang yang diterbitkan oleh Danantara, masing-masing telah berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta. Rosan menyebut bahwa sebagian dari penerbitan obligasi tersebut bahkan telah terealisasi.“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnnya.Ke depannya, Rosan memproyeksikan Danantara dapat membuka ruang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal tersebut dinilai dari tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara hingga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa yang menjadi menarik dalam penerbitan obligasi global tersebut yakni dari negara yang memiliki minat paling tinggi. Menurut Rosan, peminat dan pembeli terbesar obligasi tersebut yakni Amerika Serikat, berbeda dengan catatan sejarah sebelumnya.“Investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38 persen itu dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 21 persen dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52 persen dari Amerika Serikat, 31 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 17 persen dari Asia,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kembali menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Kepala Negara menilai Pasal 33 merupakan cetak biru perekonomian nasional yang harus menjadi pedoman utama dalam mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali isi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.“Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden.Presiden Prabowo menegaskan bahwa falsafah ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal ataupun sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Presiden, seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional.“Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegas Presiden.Presiden Prabowo menyebut bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan arah ekonomi nasional dengan sangat jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai tidak terlepas dari penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut.“Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden.Presiden Prabowo juga menilai bahwa penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang selama ini merugikan negara.Dalam pidatonya, Presiden turut menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kepala Negara mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas.“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden.Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan tersebut bergantung pada keberanian dan tekad seluruh pihak untuk melakukan pembenahan bersama.“Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden.Presiden Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat berharap memperoleh hasil yang lebih baik jika terus mengulangi kesalahan yang sama.“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” tandas Presiden. 

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

LensaDaily - Kinerja Bank Indonesia (BI) disorot atas pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio yang mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen tidak sejalan dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun sejumlah mata uang dunia lainnya. Pun, dirinya menyinggung kondisi indeks pasar saham Indonesia yang dinilai tertinggal dibanding negara lain yang sudah lebih dulu pulih dari tekanan global.“Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” ujar Primus dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026.Ia mengatakan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terhadap kualitas dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap berbagai mata uang negara lain.Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PAN ini mengungkapkan dirinya telah berulang kali mempertanyakan kondisi tersebut dalam rapat bersama Bank Indonesia. Menurut pandangannya, lemahnya rupiah harus dilihat secara realistis dan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa di tengah dinamika ekonomi global saat ini.“Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap Ringgit, terhadap Rial,” tegasnya.Tidak hanya itu saja, ia menilai kondisi tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Oleh karena itu, dirinya meminta pimpinan BI berani mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.“Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” pungkas Primus.