LensaDaily - Peringatan Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Subholding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo untuk mempertegas komitmen lingkungan melalui gerakan penanaman pohon bertajuk “One Man One Tree”. Perusahaan menargetkan penanaman 50.000 pohon sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah operasional, dari Aceh hingga Kalimantan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan bahwa program ini dirancang tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh karyawan hingga ke tingkat unit terkecil.“Program ‘One Man One Tree’ ini adalah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap menjadi penopang kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan di masa depan,” ujar Jatmiko di Medan, Senin 27 April 2026.Target 50.000 pohon pada 2026 mencerminkan keberlanjutan dan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, PalmCo mencatat penanaman 8.750 pohon, lalu meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. Sehingga total hingga tahun ini Perusahaan menyasar lebih dari 76 ribu pohon telah ditanam di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.Menurut Jatmiko, peningkatan tersebut menunjukkan konsistensi sekaligus eskalasi komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan ekosistem. Ia menambahkan, kehadiran jajaran direksi dan seluruh manajemen regional di lapangan bertujuan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.Selain aspek lingkungan, program ini juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kinerja ESG PalmCo di tingkat global. Saat ini, perusahaan disebut berada di peringkat kedua dunia untuk kategori agrikultur.“Fokus kami adalah menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) serta area kritis lainnya agar tetap terkelola dengan baik,” kata Jatmiko.Fokus Beragam di DaerahImplementasi program penanaman pohon dilakukan secara serentak di tujuh region operasional PalmCo, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.Di Kalimantan Barat, misalnya, penanaman difokuskan pada area yang rentan mengalami degradasi lahan. Ike Septiani, karyawan PTPN IV Regional V, mengatakan bahwa keterlibatan langsung karyawan memberikan rasa tanggung jawab personal terhadap lingkungan.“Di Kalimantan, vegetasi yang kuat diperlukan untuk menjaga struktur tanah agar tidak mudah rusak. Ini penting agar operasional perkebunan tetap selaras dengan kondisi alam,” ujarnya.Sementara itu, di Riau, upaya konservasi diarahkan pada perlindungan ekosistem perairan. Candra Syahroni dari PTPN IV Regional III menyebutkan bahwa penanaman dilakukan di sempadan sungai guna mencegah erosi dan menjaga kualitas air.“Penanaman di sepanjang aliran sungai menjadi prioritas. Kami berharap langkah ini juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungan,” kata Candra.Melalui gerakan yang melibatkan ribuan karyawan ini, PalmCo berupaya menempatkan isu keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Peringatan Hari Bumi pun tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momentum untuk memperluas dampak nyata bagi lingkungan.

LensaDaily - Lahan perkebunan sawit seluas 360 Ha di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dimusnahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Polri, TNI, Pemkab Aceh Tamiang  dan Pemkab Langkat. Eksekusi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan di TNGL.Dirjen Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, Kemenhut akan terus berkomitmen berkolaborasi dengan Satgas PKH, Pemda, serta stakeholder terkait lainnya dalam rangka pemulihan kawasan hutan melalui instrumen penegakan hukum secara terpadu dan komprehensif."Penumbangan kebun sawit ilegal tersebut merupakan implementasi Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas PKH bersama jajaran Kemenhut beserta pemerintah daerah, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Para pelaku yang menguasai Kawasan Hutan ilegal di TNGL secara sukarela mengembalikan kawasan hutan yang telah dikuasai kepada negara," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat 5 September 2025.Kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penumbangan kebun kelapa sawit ilegal, dilanjutkan rehabilitasi Kawasan Hutan di TNGL seluas 59,32 ha. Lokasi kegiatan tersebut meliputi: Bahorok seluas 10 hektar, Tenggulun seluas 19,32 ha yang pelaksanaanya sejak tanggal 1 - 10 September 2025. Dalam waktu dekat rencana penumbangan sawit ilegal tersebut akan dilanjutkan di Batang Serangan seluas 30 ha dan di Tenggulun seluas 300 ha.Penumbangan tanaman sawit dan jenis lainnya yang illegal, dengan umur tanam bervariasi antara 2 - 12 tahun di Blok Hutan Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 19,32 ha menggunakan alat berat, sedangkan di Blok Hutan Rembah Waren dan Blok Hutan Paten Kuda, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat seluas 10 ha menggunakan chainsaw. Pada kesempatan tersebut dilakukan peninjauan dan kegiatan penanaman oleh jajaran Kemenhut bersama Satgas Garuda PKH dan muspida Kabupaten Aceh Tamiang termasuk Kapolres, Dandim dan Kajari, BPKH Wilayah I Medan, muspika, masyarakat dan LSM Konservasi. Kawasan TNGL di Blok Hutan Tenggulun yaitu inisial PT SSR seluas 0,63 ha dan As seluas 18,69 ha telah menyerahkan kembali lahan yang dikuasai secara ilegal kepada negara khususnya Kemenhut pada tanggal 13 Agustus 2025, sedangkan lahan milik masyarakat Blok Hutan Rembah Waren dan Paten Kuda telah diserahkan pada tanggal 28 April 2025.Penanganan permasalahan tanaman sawit illegal dilanjutkan rehabilitasi hutan atau dengan istilah restorasi ekosistem di TNGL, telah dilakukan beberapa kali sebelumnya dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan."Salah satunya memperbaiki kawasan yang direstorasi akan ditanami dengan tanaman pakan satwa liar dan termasuk dengan menanami tanaman pagar batas kawasan. Beberapa mitra TNGL telah dengan sukarela akan melakukan restorasi seperi YSOL-OIC, YSHL, FKL, PETAI dan YEL,’’ ujar Kepala Balai Besar TNGL, Subhan.Komandan Satgas Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto, mengapresiasi masyarakat yang telah kooperatif dan bersedia menyerahkan lahan kebun sawitnya kepada negara secara sukarela sehingga dapat mempercepat pemulihan fungsi Hutan Konservasi khususnya TNGL.Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyampaikan, akan terus mendukung kerja Satgas PKH untuk melakukan penertiban termasuk pemusnahan sawit, dan penanaman kembali tanaman hutan."Kegiatan Gakkumhut sebelumnya telah beberapa kali dilakukan yaitu operasi penindakan berupa pemberantasan illegal logging sebanyak 6 kali dan operasi pemulihan keamanan kawasan sebanyak 1 kali  di Tenggulun dan Langkat," sebut Rudianto. "Kolaborasi Kemenhut, Satgas dan Pemda, kami lakukan dalam upaya penguasaan kembali TN Gunung Leuser dan upaya pemulihan ekosistemnya, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Bupati Aceh Tamiang atas dukungannya," tutupnya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan, tengah mengusulkan penetapan status kawasan Danau Toba menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Dengan KEK, Danau Toba akan menjadi kawasan yang besar secara ekonomi, dengan prinsip menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tim BAM DPR RI terdiri dari Anggota DPR RI Adian Napitupulu, Siti Mukaromah dan Nasril Bahar.“Kami sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Bobby, saat menerima kunjungan kerja BAM DPR RI di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis 28 Agustus 2025.Bobby menyebutkan, selama ini Badan Otorita memiliki keterbatasan aturan terkait masuknya investasi. Dengan KEK, Danau Toba akan menjadi kawasan yang besar secara ekonomi, dengan prinsip menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.“Untuk itu Pemprov Sumut saat ini tengah merancang kajian akademiknya,” kata Bobby.Adapun upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain terhadap Danau Toba, di antaranya pengembangan infrastruktur pariwisata, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan danau dan sekitarnya. Serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan.Selain itu, Gubernur Sumut itu juga memaparkan mengenai potensi ekosistem penting di Sumut lainnya. Seperti ekosistem Batang Toru, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Batang Gadis adalah ekosistem Sumut yang memiliki habitat satwa dilindungi dan berperan penting terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ekosistem hutan tersebut juga berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.Anggota DPR RI Nasril Bahar mengaku tertarik dengan ide kawasan Danau Toba menjadi KEK. Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa KEK khusus pariwisata. Menurutnya Danau Toba memiliki potensi yang besar.Sementara itu Anggota DPR RI Siti Mukaromah menyebut Sumut memiliki potensi wisata yang luar biasa. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun ekosistem kepariwisataan tetap dengan menjaga ekologi yang berkelanjutan.Turut hadir pada kunker tersebut Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas LHK Sumut Heri Marpaung, Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan, dan Kepala OPD Pemprov Sumut lainnya.