LensaDaily - Permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global ditengah industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Sedangkan permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global dan di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K SantosaDi tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kembali menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Kepala Negara menilai Pasal 33 merupakan cetak biru perekonomian nasional yang harus menjadi pedoman utama dalam mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali isi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.“Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden.Presiden Prabowo menegaskan bahwa falsafah ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal ataupun sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Presiden, seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional.“Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegas Presiden.Presiden Prabowo menyebut bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan arah ekonomi nasional dengan sangat jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai tidak terlepas dari penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut.“Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden.Presiden Prabowo juga menilai bahwa penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang selama ini merugikan negara.Dalam pidatonya, Presiden turut menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kepala Negara mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas.“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden.Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan tersebut bergantung pada keberanian dan tekad seluruh pihak untuk melakukan pembenahan bersama.“Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden.Presiden Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat berharap memperoleh hasil yang lebih baik jika terus mengulangi kesalahan yang sama.“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” tandas Presiden. 

LensaDaily - Pentingnya penguatan fiskal dan kolaborasi antar daerah menjadi fokus Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu 19 April 2026. Rakerwil ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk saling belajar dan berbagi solusi menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I APEKSI dalam sambutannya. Raker Komwil I APEKSI ini diikuti 24 pemerintah kota.“Kita harus menetapkan diri menjadi kota-kota yang tangguh untuk mendukung Indonesia yang kuat. Strategi fiskal yang tepat sangat krusial, karena dampaknya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan,” kata Rico Waas.Rico Waas menyoroti pentingnya membangun “kota tangguh”, terutama setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana alam. Menurutnya, kesiapan fiskal dan sistem tata kelola yang adaptif menjadi kunci agar pemerintah kota tidak gagap menghadapi krisis.Disampaikan Rico Waas dihadapan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam dan Kepala Daerah lainnya, kekuatan fiskal daerah harus dikelola secara kreatif dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan jangka panjang sekaligus respons cepat terhadap kondisi darurat.Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengingatkan para wali kota untuk membuka diri dan tidak ragu belajar dari daerah lain. Ia mencontohkan bagaimana Kota Medan mengadopsi praktik baik dari kota lain, termasuk dalam penataan trotoar dan pengelolaan ruang hijau. Menurutnya, semangat berbagi (sharing) menjadi esensi utama Apeksi.“Kita tidak perlu malu bertanya. Justru dari situ kita bisa menemukan solusi yang mungkin belum ada di kota kita sendiri,” Jelas Rico Waas.Selain isu fiskal, Rico Waas turut menekankan pentingnya pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menyebut pendidikan harus inklusif dan berbasis teknologi, termasuk melalui pengembangan smart class di sekolah negeri.Di sektor kesehatan, Rico Waas menyampaikan keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) di Medan, di mana masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mengakses layanan kesehatan.“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Kita tidak ingin ada ketimpangan layanan antar kota,” ucap Rico Waas.Rakerwil I Apeksi 2026 mengusung tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat” dan menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi yang direncanakan berlangsung di Kota Medan dengan tema besar “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rangkaian kegiatan Rakerwil turut diisi dengan aksi sosial dan lingkungan, seperti penanaman pohon, bantuan bagi korban banjir, serta pameran produk ekspor daerah. Dengan semangat kolaborasi yang ditekankan dalam forum ini, Rico Waas optimistis kota-kota di Indonesia dapat tumbuh lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika pembangunan nasional.Rakerwil Komwil I Apeksi berlangsung pada 19-22 April 2026. Kegiatan ini juga dirangkai dengan perayaan hari jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan dihadiri puluhan wali kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam organisasi tersebut.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Kamis 19 Maret 2026.Menko Ekon menjelaskan lemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi.“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.

LensaDaily - Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang yang ditandatangani pada Kamis 19 Februari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perundingan perdagangan ini menghasilkan kesepahaman yang saling menguntungkan dan dilandasi sikap saling menghormati.Pemerintah pun memberikan jawaban soal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat ini. Mulai dari alasan dilakukannya perundingan, manfaat perjanjian, hingga menjawab kekhawatiran mengenai sertifikasi halal serta keamanan data pribadi.Berikut 22 poin penjelasan kesepakatan perjanjian dagang Indonesia - Amerika Serikat:A. Latar Belakang dan Kesepakatan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat1. Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal?Jawaban:Pada tanggal 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen (Data AS: Defisit 19,3 miliar dolar AS tahun 2024).Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional.Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif hingga akhirnya diumumkan penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on Framework ART, yang menyebutkan bahwa Pemerintah AS dan Pemerintah RI akan segera membahas dan memfinalisasi ART.Pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk masuk pasar AS.2. Kapan ART ini akan berlaku?Jawaban:Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.3. Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?Jawaban:Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak.B. Manfaat ART Bagi Indonesia4. Selain penurunan besaran tarif resiprokal, apa manfaat yang Indonesia peroleh dari ART?Jawaban:Peningkatan daya saing produk ekspor IndonesiaIndonesia akan mendapatkan tarif resiprokal nol persen untuk produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya.Pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia (terdiri dari 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN)Untuk produk tekstil Indonesia, pihak AS telah menyiapkan pengurangan tarif hingga nol persen melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).Peningkatan investasi melalui kemudahan berusahaKemudahan masuknya investasi, khususnya di bidang teknologi tinggi untuk sektor ICT, alat kesehatan dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN, ketentuan spesifikasi domestik dan deregulasi kebijakan dalam negeri.Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management memberikan sinyal pada dunia usaha bahwa Indonesia sangat serius dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman, serta menjamin bahwa barang-barang berteknologi tinggi dan bernilai tinggi tidak akan disalahgunakan.Dengan diberikannya kemudahan perizinan impor dan persyaratan standarisasi pada produk pertanian asal AS, diharapkan bisnis dapat memperoleh bahan baku secara lebih efisien dan menjaga kelancaran proses produksi, sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional.Komitmen Indonesia untuk membuka peluang dan mendorong arus investasi dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar bagi perusahaan AS di sektor-sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan beberapa pembatasan di sektor keuangan.C. Komitmen Indonesia terhadap AS5. Apa komitmen pembukaan akses pasar yang diberikan Indonesia untuk AS?Jawaban:Indonesia membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif sebesar nol persen, dan akan mulai berlaku saat entry into force (EIF) perjanjian ini.Indonesia berkomitmen untuk menghapus hambatan nontarif bagi AS khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal.6. Apa saja produk AS yang akan dibeli oleh Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan ART?Jawaban:Sebagai strategi menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia setuju untuk melakukan pembelian metallurgical coal, LPG, crude oil, dan refined gasoline.Indonesia juga setuju untuk melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri jasa penerbangan secara nasional maupun regional.Indonesia juga akan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS, yang peruntukannya untuk bahan baku kebutuhan industri makanan dan minuman tertentu serta industri tekstil. D. Impor Produk Pertanian dari AS7. Apa pertimbangan Pemerintah Indonesia setuju untuk membuka impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat?Jawaban:Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri.Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025.8. Apakah kebijakan membuka keran impor produk ayam AS berpotensi membanjiri pasar dan mengganggu peternak ayam dalam negeri?Jawaban:Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan grand parent stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.9. Apakah Indonesia membuka impor jagung dan wajib mengimpor jagung Amerika Serikat setiap tahun sehingga dapat mengganggu produksi dalam negeri?Jawaban:Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) dengan volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri mamin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri mamin.Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri mamin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri nonmigas (atau senilai 48 miliar dolar AS), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025.E. Impor Produk Lainnya dari AS10. Apa alasan Pemerintah setuju impor produk minuman alkohol AS masuk ke Indonesia?Jawaban:Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman alkohol dengan nilai 1,23 miliar dolar AS. Nilai importasi produk minuman alkohol asal AS sekitar 86,1 juta dolar AS (hanya 7 persen dari nilai total importasi minuman alkohol). Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional serta meningkatkan tourism spending. Di samping itu, Indonesia juga secara aktif melindungi dan mempromosikan produk minuman beralkohol domestik, seperti beer dan wine sebagai produk ekspor unggulan.Seluruh impor minuman beralkohol juga tetap tunduk pada persyaratan perizinan, keterangan informasi, dan ketentuan keamanan makanan-minuman di BPOM.11. Benarkah Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas asal Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional?Jawaban:Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke pasar (thrifting).SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil (benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan impor pakaian bekas siap pakai.Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.F. Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS12. Apa yang akan Pemerintah lakukan jika produk impor asal AS membanjiri pasar domestik?Jawaban:Melalui ketentuan dalam ART ini, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki forum Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan pada kedua negara.G. Kebijakan Perdagangan Nontarif13. Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia tidak disalahgunakan oleh Amerika Serikat?Jawaban:Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi). Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan. Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan data yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya.14. Apakah Pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS?Jawaban:Tidak. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten nonhalal wajib diberi keterangan nonhalal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri.Untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan.Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia. Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS.15. Apakah penghapusan bea masuk hingga nol persen untuk lebih dari 99 persen produk Amerika Serikat akan berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal?Jawaban:Pada dasarnya besaran bea masuk MFN Indonesia sudah cukup kecil, rata-rata efective tariff rate sekitar 8,1 persen. Indonesia juga telah menerapkan tarif nol persen melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) dengan negara mitra utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia merepresentasikan sekitar 80 persen dari total perdagangan Indonesia.Sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif nol persen tersebut merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik maupun ekspor.Di samping itu bila ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menerapkan instrumen BM Tambahan (safeguard, antidumping, dan antisubsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO.16. Apakah benar produk alat kesehatan dan farmasi dari Amerika Serikat akan langsung diterima tanpa uji ulang di Indonesia? Apakah kebijakan ini melemahkan peran BPOM?Jawaban:BPOM dan U.S. Food and Drug Administration (FDA) telah memiliki banyak kerja sama teknis dalam lingkup harmonisasi standar keamanan produk, pertukaran informasi keamanan produk, pengawasan obat, vaksin, dan kosmetik.Dengan demikian, produk Indonesia mengakui izin edar yang sudah diterbitkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Sebagaimana diketahui bahwa FDA dikenal sebagai salah satu lembaga pengawas obat dan alat kesehatan dengan standar yang sangat ketat secara global.Artinya, jika suatu produk sudah melalui proses evaluasi yang ketat di Amerika Serikat, Indonesia tidak perlu mengulang seluruh proses pengujian dari awal. Ini untuk menghindari duplikasi proses yang sama.Namun demikian produk tetap harus melalui proses administrasi perizinan di Indonesia dan berada di bawah pengawasan BPOM. Namun evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh FDA akan diakui sebagai bukti yang cukup untuk memenuhi persyaratan izin edar di Indonesia.Jika di kemudian hari ditemukan masalah keamanan, efektivitas, atau mutu yang signifikan, Indonesia tetap dapat mengambil langkah pengawasan sesuai kewenangannya.17. Apakah benar perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban TKDN? Apakah ini berarti kebijakan TKDN dihapus sepenuhnya?Jawaban:Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum.Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri.18. Apakah pemerintah membebaskan perusahaan AS dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?Jawaban:Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS.Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain.19. Apakah dengan kerja sama mineral kritis artinya Indonesia mengekspor mineral kritis mentah ke AS?Jawaban:Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini.Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths. Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri, untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada.20. Apakah Indonesia setuju tidak mewajibkan perusahaan platform digital (PPD) AS untuk bekerja sama dengan perusahaan pers?Jawaban:Dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita.Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal 7 ayat (3) huruf d.Mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama antara PPD AS dengan perusahaan pers.Saat ini sedang dipertimbangkan pengenaan Digital Service Tax atau PPN PMSE sebagai best practice di beberapa negara OECD (Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Austria) sebesar 2-7 persen. Penggunaan dari pajak ini untuk pembentukan Dana Pengembangan Literasi Digital atau entitas sejenis guna mendukung jurnalisme berkualitas bagi kantor berita dalam negeri. H. Kesepakatan Komersial21. Apa saja kesepakatan komersial yang dicapai dalam ART ini?Jawaban:Sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan dan memastikan suplai produk esensial yang dibutuhkan Indonesia dari AS, maka tertuang beberapa kesepakatan komersial dalam ART, antara lain:-  Pembelian produk energi (LPG, minyak mentah, dan gasoline) senilai 15 miliar dolar AS- Pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai 13,5 miliar dolar AS- Pembelian produk pertanian (kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung) senilai 4,5 miliar dolar AS.I. Pembahasan hanya terkait Perdagangan dan Investasi22. Apakah kesepakatan dalam ART juga membahas terkait dengan masalah keamanan dan terkait Laut China Selatan?Jawaban:ART hanya membahas kesepakatan yang terkait dengan perdagangan dan investasi, dan tidak membahas kesepakatan yang terkait dengan permasalahan nonekonomi seperti masalah pertahanan dan keamananART juga mengeluarkan pembahasan yang terkait dengan national security, dan mengeluarkan pembahasan tentang border security.