LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina saat menyampaikan sambutan pada Inaugural Meeting Board of Peace yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis 19 Februari 2026.Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan optimisme bahwa berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam proses perdamaian dapat diatasi melalui komitmen kolektif negara-negara anggota. Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan perdamaian yang bertahan lama di Palestina, termasuk menghadirkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat di Gaza.“Visi tentang perdamaian yang nyata ini akan tercapai. Akan ada berbagai tantangan, namun kita akan mampu mengatasinya. Kita akan mewujudkan impian kita akan perdamaian di Palestina, perdamaian yang bertahan lama serta solusi damai bagi persoalan Palestina, termasuk di Gaza,” ujar Kepala Negara.Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang dinilai sebagai langkah nyata menuju stabilisasi kawasan. Menurutnya, momentum tersebut harus dijaga melalui langkah konkret yang mampu memastikan keamanan dan pemulihan pascakonflik berjalan efektif.“Tercapainya gencatan senjata merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi, dan untuk itu kami menyampaikan penghargaan atas capaian tersebut,” imbuh Presiden.Lebih lanjut, kehadiran Kepala Negara pada forum tersebut juga sebagai sarana menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada pembentukan International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari upaya stabilisasi pascakonflik melalui pengerahan pasukan dalam jumlah signifikan. Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi perdamaian serta memastikan proses stabilisasi berlangsung secara efektif.“Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi melalui pengerahan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih apabila diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam International Stabilisation Force (ISF) guna memastikan perdamaian dapat terwujud dan berjalan secara efektif,” ungkap Presiden Prabowo.Melalui langkah ini, menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berdiri di garis depan perjuangan perdamaian menggabungkan prinsip kemanusiaan, tanggung jawab global, dan kepemimpinan yang berani bertindak.

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter, Kamis (22/01/2025) di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB."Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," ujar Kepala Negara kepada awak media usai penandatanganan.Penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025), usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir.“Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di situ banyak tokoh dari berbagai negara hadir menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” ujarnya.Presiden menilai bahwa penandatanganan dokumen perdamaian tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam upaya bersama mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kepala Negara pun menyambut baik perkembangan positif di kawasan seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.“Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas,” kata Presiden.Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar menuju perdamaian. Hal ini sejalan dengan tekad Indonesia sebagai bangsa besar yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina,” lanjutnya.Dalam keterangannya, Kepala Negara turut menyampaikan konsistensi negara dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, Indonesia secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik.“Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim. Dan kita terus commit untuk mendukung ini,” katanya.Lebih lanjut, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk pengiriman pasukan perdamaian.“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, Amerika Serikat, dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya bagaimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia harus lebih aktif mendorong implementasi solusi dua negara atau two-state solution melalui diplomasi internasional, baik di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun di Organisasi Kerjasama Islam (OKI).  Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, yang menilai penegasan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh komunitas internasional."Indonesia mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh berbagai negara yang mengakui Palestina,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin 29 September 2025.“Namun, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosida apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia Internasional," lanjutnya.Sukamta yang merupakan pimpinan Komisi Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri DPR ini lantas menyoroti kelompok pejuang kemerdekaan palestina, Hamas yang kini menyambut baik deklarasi PBB dengan tawaran solusi dua negara setelah sebelumnya dipersepsi menolak solusi ini.Hamas menekankan bahwa tuntutan mereka mulai dari gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, hingga penarikan Israel dari Gaza harus benar-benar diwujudkan.“Kita melihat Hamas telah menegaskan sikap politiknya, menyambut solusi dua negara sebagai peluang penting. Artinya, dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata," ungkap Politisi Fraksi PKS ini."Saat rakyat Palestina menjerit di bawah genosida, deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” tambahnya.Seperti diketahui, dalam sidang majelis PBB yang digelar di New York pada Selasa (23/9), Presiden Prabowo berbicara soal dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.Prabowo juga menyerukan pengakhiran kekerasan di Palestina. Dalam bahasa Inggris, Prabowo juga mengecam kekerasan terhadap warga sipil bahkan siap mengirimkan 20 ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di Gaza.Sukamta menyampaikan, DPR RI mewakili rakyat Indonesia mengapresiasi langkah 11 negara, termasuk beberapa negara Eropa Barat, yang baru-baru ini mengakui negara Palestina, sehingga kini sudah 159 dari 193 anggota PBB memberikan pengakuan resmi. Ia juga mendukung tawaran Presiden Prabowo yang akan mengirimkan 20 ribu pasukan ke Gaza."Pengakuan atas Palestina menunjukkan adanya pergeseran sikap global terhadap isu Palestina. Momentum ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata salah satunya tawaran Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian di bawah PBB," jelas Sukamta."Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa 'Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan prikeadilan'," imbuh Legislator dari Dapil DI Yogyakarta tersebut.Oleh karena itu, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia wajib berdiri di garda depan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ia mengingatkan bahwa fraksinya yakni Fraksi PKS juga konsisten mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina hingga terwujud negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta menjamin hak kembali para pengungsi Palestina.“Sekali lagi, Indonesia harus lebih aktif mendorong implementasi two-state solution melalui jalur diplomasi internasional, baik di PBB maupun di OKI," sebut Sukamta. "Kita juga harus tegas mengecam Israel atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dikategorikan sebagai genosida oleh penyelidik PBB,” pungkasnya. 

LensaDaily - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang berencana menguasai kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza dikecam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rencana tersebut dikabarkan telah disetujui Kabinet Israel.Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Netanyahu tersebut untuk menguasai Kota Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat."Ini menunjukkan betapa kejinya Israel, mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,”  jelas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025.Politisi Fraksi PKS ini juga menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata."Selama ini Israel dan AS menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel. Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” tegas wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta ini.Sukamta menyebut rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab Sukamta berharap Dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut."Deklarasi New York belum lama ini, menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel. Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamamya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” pungkasnya.