LensaDaily - Pemerintah mengklaim capaian positif penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD1,5 miliar. Penerbitan obligasi global perdana tersebut diklaim memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York.Hal tersebut dikatakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan jumlah obligasi global yang diterbitkan oleh Danantara dinilai telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.Selain itu, Rosan menuturkan bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Rosan juga menyebut bahwa pihaknya bertemu dengan 122 investor global dalam rangkaian kunjungan tersebut.Di samping capaian penerbitan jumlah obligasi yang melampaui target, Rosan juga menuturkan bahwa Danantara berhasil memperoleh persentasi pengembalian hasil obligasi yang dinilai kompetitif. Menurutnya, obligasi dengan tenor lima tahun berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun 5,95 persen.“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” tuturnya.Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa dari dua tenor surat utang yang diterbitkan oleh Danantara, masing-masing telah berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta. Rosan menyebut bahwa sebagian dari penerbitan obligasi tersebut bahkan telah terealisasi.“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnnya.Ke depannya, Rosan memproyeksikan Danantara dapat membuka ruang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal tersebut dinilai dari tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara hingga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa yang menjadi menarik dalam penerbitan obligasi global tersebut yakni dari negara yang memiliki minat paling tinggi. Menurut Rosan, peminat dan pembeli terbesar obligasi tersebut yakni Amerika Serikat, berbeda dengan catatan sejarah sebelumnya.“Investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38 persen itu dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 21 persen dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52 persen dari Amerika Serikat, 31 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 17 persen dari Asia,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penambahan alutsista ini agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026."Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan," ucap Presiden.Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya.

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Menurut Presiden Prabowo, tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis 7 Mei 2026.Kepala Negara menyampaikan bahwa kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Presiden Prabowo pun mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden.Lebih lanjut, Presiden Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.Presiden Prabowo turut mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya.“Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Presiden.Selain pengembangan energi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.“Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita,” kata Presiden.Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” pungkas Presiden.Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pasar modal, terutama terkait arus modal keluar (outflow) yang terjadi belakangan ini. Pemerintah membahas perkembangan kondisi ekonomi dan stabilitas sektor keuangan, termasuk dinamika pasar modal di tengah tekanan global.Pembahasan ini dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo Subianto menggelar bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 5 Mei 2026.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa fenomena outflow tersebut tidak terlepas dari dinamika global, khususnya faktor geopolitik dan geoekonomi, termasuk kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral Amerika Serikat.“Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, dimana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik, kita harapkan ini akan bisa berbalik,” ujar Friderica dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.Lebih lanjut, OJK juga menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini mencakup keterbukaan data kepemilikan saham hingga peningkatan granularitas informasi.“Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa setelah market event, yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1 persen pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan, sudah sangat granular,” tuturnya.Selain itu, OJK juga telah mengungkap data terkait ultimate beneficial owner serta meningkatkan ketentuan likuiditas saham melalui pengaturan free float. Berbagai langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari penguatan fundamental pasar modal.Friderica menambahkan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini mulai menunjukkan pola yang lebih mencerminkan fundamental perusahaan, seiring dengan perbaikan yang dilakukan.“Jadi saham-saham yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei oleh MSCI, dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan,” ungkapnya.Di sisi lain, OJK juga mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan jumlah investor domestik guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional di tengah volatilitas global.“Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam satu tahun itu naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar bagaimana investor domestik kita tingkatkan, supaya kalau terjadi gonjang ganjing di luar tetap lebih stabil untuk market kita,” tambahnya.Di sisi lain, strategi jangka panjang juga diperkuat melalui pendalaman pasar domestik. Dalam satu tahun terakhir, jumlah investor pasar modal meningkat signifikan hingga sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID). Lonjakan ini menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas pasar di tengah gejolak eksternal.Rapat terbatas ini menegaskan keselarasan langkah pemerintah dan otoritas keuangan untuk menjaga kepercayaan, memperkuat transparansi, dan membangun pasar yang lebih dalam dan resilien. Di tengah tekanan global, Indonesia tidak hanya bertahan tetapi terus memperkuat fondasi menuju pasar keuangan yang lebih kredibel dan berdaya tahan tinggi.

LensaDaily - Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan rawan relatif terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin saja, tinggal keluar lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu saja,” ujar Menteri ESDM.Menurut Bahlil, impor dari kawasan Timur Tengah hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara BBM jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya saja, crude-nya itu sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pasokan LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur distribusi di Selat Hormuz, melainkan berasal dari negara-negara lain seperti Australia.“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman,” imbuhnya.Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri. Menteri ESDM berharap momentum gencatan senjata bisa memudahkan distribusi tersebut.“Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ucapnya.Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” pungkasnya.Dengan langkah antisipatif, diversifikasi pasokan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan energi nasional akan tetap terjaga serta menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.