LensaDaily - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang pengelolaan panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Desakan ini mencuat setelah pemberian konsesi kepada PT Ormat Geothermal Indonesia yang dinilai memiliki jejak afiliasi korporasi global berakar pada Israel.Hal ini ditegaskan anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, yang mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang secara menyeluruh izin pengelolaan panas bumi tersebut. Menurut Ateng, ambisi besar transisi energi nasional tidak boleh kehilangan legitimasi moral hanya demi mengejar target bauran energi hijau. Ia menegaskan bahwa pembangunan energi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta konsistensi politik luar negeri Indonesia yang anti-kolonialisme.“Atas nama energi hijau, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko ekologis dan dampak sosial yang nyata. Kebijakan energi harus tunduk pada etika lingkungan dan kedaulatan moral bangsa,” tegas Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Senin 2 Maret 2026.Dalam keterangan resminya, Ateng menyoroti pentingnya uji kelayakan menyeluruh (due diligence) terhadap rekam jejak korporasi penerima konsesi. Ia mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan komitmen Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia dan berdiri bersama perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, termasuk Palestina.“Menyerahkan pengelolaan sumber daya strategis kepada entitas yang memiliki beban geopolitik sensitif tanpa pertimbangan matang adalah bentuk kelalaian kebijakan. Konsistensi moral bangsa tidak boleh dikompromikan,” kata Ateng.Tak hanya dari sisi geopolitik, Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap potensi eksploitasi geotermal di kawasan Telaga Rano yang berada dalam bentang ekoregion Wallacea. Lokasi tersebut merupakan, habitat spesies endemik seperti Burung Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii).Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan ruang hidup Masyarakat Adat Suku Sahu yang menggantungkan keberlanjutan agraris dan tradisi budaya, termasuk ritual syukuran panen Orom Sasadu, pada kelestarian hutan dan mata air setempat.Ia menilai pembukaan konsesi seluas 16.650 hektare berisiko mengganggu sistem hidrologi alami, mengancam debit mata air tawar untuk pertanian, serta merusak tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat adat.“Hutan Halmahera Barat bukan sekadar objek investasi. Ia adalah benteng ekologi dan ruang peradaban yang wajib dilindungi negara,” ujar legislator Dapil Jawa Barat IX itu.Merespons situasi tersebut, Ateng menyampaikan langkah-langkah tegas yang akan diperjuangkannya di Komisi XII DPR RI. Pertama, mendesak Kementerian ESDM untuk segera mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 dan membekukan seluruh izin kerja PT Ormat Geothermal Indonesia di Halmahera Barat. Komisi XII, lanjutnya, akan memanggil Kementerian ESDM dalam Rapat Dengar Pendapat guna meminta penjelasan atas metodologi lelang yang dinilai mengabaikan resistensi sosial dan dimensi geopolitik.Kedua, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempercepat proses penetapan alih status kawasan Telaga Ranu menjadi kawasan konservasi berbasis perlindungan ekosistem dan manajemen masyarakat adat.Ketiga, memperingatkan seluruh pihak agar tidak memaksakan aktivitas survei seismik maupun pembebasan lahan yang berpotensi memicu konflik horizontal di Halmahera Barat.“Transisi energi adalah kebutuhan nasional, tetapi implementasinya harus berkeadilan, transparan, dan menghormati kedaulatan masyarakat adat. Komisi XII DPR RI tidak akan mundur dalam mengawal mandat ini,” tutup Ateng.

LensaDaily - Cadangan geotermal Indonesia merupakan yang terbesar di dunia sekitar 40 persen dari total global masih perlu ditingkatkan. Percepatan pemanfaatan energi panas bumi (geotermal) sebagai sumber energi bersih masa depan Indonesia pun sangat penting.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI ke PLTP Geotermal Kamojang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis 25 September 2025.“Memang reserve (cadangan) geotermal kita cukup tinggi. Dan ini memang bisa digunakan menjadi batch load PLN. Jadi, memang proses pengerjaannya butuh waktu. Tetapi, ngapain kita tunggu-tunggu. Jadi, sekarang kita jalankan saja. Dan ini baru kurang lebih sekitar 10,3%, yang baru terserap dari semua yang ada. Jadi, makanya ini kita tekan dengan ini. Dan ini juga energinya, energi yang bersih. Jadi memang ini harus kita genjot,” kata Dony Maryadi Oekon mengutip dpr.go.id, Sabtu 27 September 2025.Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif yang menjadi sumber panas bumi melimpah. Energi tersebut dapat menjadi base load bagi PLN, sekaligus mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan.“Kamojang ini adalah proses energi geotermal yang pertama, hampir kalau tidak salah, pertama dari tahun 1983 beroperasi, betul-betul manfaat. Jadi, saya betul-betul meminta dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga PLN dan juga Pertamina geotermal, lebih mendorong energi (geotermal) ini untuk lebih ke depan. Jadi, melihat dari kondisi di sini saja, kita bisa lihat bahwasanya lingkungan juga tidak ada masalah dan mereka sangat bersih,” ujarnya.Dony juga menyampaikan bahwa pemanfaatan energi geotermal tidak bisa hanya dibebankan pada PLN. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina Geotermal.“Ini adalah untuk energi kita ke depan nanti, selain ada bayu (tenaga angin) dan juga energi surya. Saya pikir ini tugasnya tugas bersama, bukan hanya PLN. Jadi, sumbernya adalah geotermal. Sebetulnya, kalau kita lihat ini sangat aman, perlu edukasi kepada masyarakat yang harus dilakukan. Bahwasanya, apa yang disebut dengan energi geotermal itu, jauh lagi lebih aman daripada nuklir sebetulnya. Jadi, meskipun nuklir sekarang sudah (maju) dengan teknologi-teknologi yang ada. (Geotermal) ini daripada nuklir, termasuk yang aman," bebernya.Lebih lanjut, ia menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai geotermal. Menurutnya, energi ini jauh lebih aman dibandingkan dengan nuklir, meskipun teknologi nuklir kini juga telah berkembang dengan tingkat keamanan yang tinggi.“Memang, teknologi nuklir kita mau dorong, itu juga harus ada edukasi kepada masyarakat. Begini prosesnya, ini yang dilakukan, supaya masyarakat mengerti tentang energi geotermal dan juga energi nuklir nantinya ke depan,” jelasnya.Kendati demikian, Politisi Partai PDI-Perjuangan ini menutup dengan ajakan agar pemerintah bersama para pemangku kepentingan serius mengoptimalkan pemanfaatan geotermal. Hal ini demi kemandirian energi nasional."Betul-betul ini benar-benar kita harus minta bersama-sama antara PLN, Pertamina, dan juga Kementerian ESDM, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai energi geotermal ini," tutupnya.