LensaDaily - Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pembentukan panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum selama ini, termasuk keberadaan oknum di tiga institusi baik di Polri, kejaksaan, maupun peradilan.Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan mengatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi penegak tersebut pada pekan ini. "Rencananya hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangannya yang dikutip Senin 17 November 2025.Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengaku selama ini banyak menerima masukan masyarakat untuk membentuk panja penegakan hukum. Termasuk keberadaan oknum di tiga institusi baik di Polri, kejaksaan, maupun peradilan."Itu kita pengin solusi seperti apa agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar output-nya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas," katanya.Namun, Habib belum bicara teknis soal tugas dan wewenang panja tersebut. Apakah hanya berkaitan dengan legislasi atau termasuk pengawasan. "Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, kejaksaan dan pengadilan," katanya.Habiburokhman menegaskan panja ini bertujuan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan demi terciptanya keadilan untuk rakyat.Senada, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah akrab disapa Abduh menjelaskan tujuan dari Panja ini adalah menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. “Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujar Abduh.Menurut Abduh, Panja tersebut akan menjadi medium untuk rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kinerja polisi, jaksa dan hakim. Selain menjadi wadah berkumpulnya aspirasi, dia mengatakan panja juga bisa mendorong penyelesaian masalah baik teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait.Melalui panja ini, lanjut Abduh, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan dan pengadilan agar kinerjanya di bidang penegakan hukum berjalan beriringan. Hal tersebut harus dilakukan lantaran belakangan terlihat kinerja tiga lembaga terkesan berjalan masing-masing dan tidak beriringan.“Pandangan atau peristiwa ini tidak boleh ada lagi kedepannya, karena dampak dari tidak terintegrasi nya kinerja lembaga hukum tersebut akan merugikan rakyat yang mencari keadilan terkait hak-hak nya sebagai warga negara,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.Dengan adanya panja ini, Abduh berharap supremasi hukum dapat ditegakkan dan terciptanya keadilan untuk semua pihak.

LensaDaily - Eskalasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat berbagai daerah di Tanah Air yang menolak besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas mewah anggota DPR RI hingga adanya korban terluka hingga meninggal akhirnya direspon. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota Dewan. “Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budi, mengutip dpr.go.id, Senin 1 September 2025.Sikap serupa datang dari Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan. “Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” katanya.Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan partainya meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Ia menilai fasilitas berlebih justru menodai nilai etik politik. “Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegas Said.Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebut evaluasi tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja legislatif. “Kami sudah sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” ujarnya.PKS, melalui Sekjen M Kholid, menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas DPR. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.PKS juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi serta meminta aparat menanggapi unjuk rasa dengan pendekatan persuasif dan humanis.Fraksi Partai NasDem melalui Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan.“Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ungkapnya sebelum dinonaktifkan dari Anggota DPR RI per 1 September 2025.Dukungan senada datang dari Fraksi PAN. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mendukung evaluasi fasilitas anggota Dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” ujarnya.Sementara itu, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan karena keuangan negara harus sepenuhnya untuk rakyat. “Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.Dengan pernyataan resmi dari delapan fraksi tersebut, DPR RI kini dihadapkan pada momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas anggota Dewan dipandang sebagai langkah konkret merespons suara publik yang selama ini menilai parlemen hidup terlalu mewah di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. 

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dirinya telah diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra dan diberikan secara simbolis oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.Hal ini diucapkan Bobby Nasutiom saat usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Minggu (16/2/25)."Ya, KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan Bapak Ketua Umum, yang diberikan kepada kami gubernur-gubernur terpilih kemarin," kata Bobby, dikutip dari lensaberitajakarta.com.Meskipun sudah resmi menjadi anggota Gerindra, namun Bobby tidak menjelaskan apakah akan mendapat posisi dalam struktur partai. Tetapi, dirinya menegaskan bahwa Prabowo memberi pesan khusus kepadanya."Bapak Ketua Umum sekaligus Bapak Presiden itu (berpesan) untuk bekerja melayani masyarakat," kata Bobby.Diketahui, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Bobby sempat menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebelum bergabung dengan Gerindra.Keputusan Bobby untuk berpindah partai saat mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur Sumut sempat menjadi perhatian publik, mengingat sebelumnya ia memenangkan pemilihan Walikota Medan lewat koalisi PDIP dan sejumlah partai lainnya.Diprediksi, dengan bergabungnya Bobby Nasution ke Partai Gerindra dinilai memperkuat posisi politik partai tersebut, terutama di Sumatera Utara. Hal ini juga menandai perubahan peta politik menjelang pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025.***(Jakarta)

LensaDaily - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberi jawaban terkait wacana pencalonannya kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.Dikutip dari lensaberitajakarta.com, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pencalonan dirinya harus didasarkan pada hasil kerja dan pencapaian selama menjabat, bukan sekadar ambisi politik.Hal ini diungkapkan Prabowo dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung pada Sabtu, 15 Februari 2025.Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju kembali jika program-program yang telah dijalankan tidak memberikan dampak positif bagi rakyat.“Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus.” kata Prabowo.Prabowo menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar soal mendapatkan jabatan, namun memastikan rakyat bisa merasakan perubahan nyata dari kebijakan yang diterapkan.Prabowo mengingatkan bahwa tugas utama seorang pemimpin harus bisa membawa kemajuan bagi negara, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.“Kalau saya mengecewakan kepentingan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tegasnya.Dalam pidatonya, Prabowo memiliki mimpi besar yang sejak kecil, yakni melihat indonesia menjadi sebuah negara yang hebat dan disegani dikancah dunia, bukan semata-mata hanya untuk berkuasa.“Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia Hebat, dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia Hebat, sumpah saya,” pungkasnya.***(Jakarta)