LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

LensaDaily - Pelangaran serius diduga dilakukan PT Universal Glove di Medan, Sumatera Utara, yakni soal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini membuat Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan investigasi.Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, usai memimpin kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tersebut, pada Kamis 2 April 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat yang sebelumnya sempat melakukan aksi demonstrasi di sekitar area perusahaan.“Hari ini kami dari Komisi XII turun langsung ke lapangan untuk mengecek laporan masyarakat yang meresahkan. Beberapa minggu lalu bahkan sempat terjadi demo, sehingga kami perlu memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Rocky mengutip dpr.go.id, Sabtu 4 April 2026.Dari hasil sidak, Komisi XII menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas gudang yang belum mengantongi izin resmi, meski telah beroperasi sejak Januari 2025. “Penggunaan gudang ini sudah berjalan, tetapi izinnya belum ada. Atas temuan ini, kami lakukan penyegelan,” tegasnya.Selain itu, Komisi XII juga menemukan indikasi pengelolaan limbah berbahaya yang tidak sesuai prosedur. Rocky menyebut adanya bahan berbahaya yang seharusnya dikelola melalui mekanisme limbah B3, namun justru diduga dibakar.“Ini akan kami rekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum (Gakkum) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut,” jelas Politisi Fraksi Gerindra ini.Temuan lain yang menjadi sorotan adalah suhu air limbah yang dibuang ke aliran sungai, yang mencapai 42 derajat Celsius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar.Komisi XII juga menerima laporan bahwa pembuangan limbah dilakukan secara situasional, terutama saat musim hujan, dengan langsung dialirkan ke sungai meski perusahaan memiliki fasilitas pengolahan limbah. “Ini masih dugaan dan perlu penyelidikan lebih dalam oleh gakkum,” tambah Rocky.Tak hanya itu, persoalan polusi udara juga menjadi perhatian. Warga sekitar mengeluhkan bau tidak sedap yang kerap tercium, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti dini hari.“Bahkan saat bulan puasa, masyarakat mencium bau tidak sedap saat hendak memasak sahur. Ini tentu mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga,” ungkapnya.Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti jarak antara fasilitas perusahaan dengan permukiman warga yang dinilai sangat dekat, yakni sekitar tiga meter. Hal ini akan ditelusuri lebih lanjut terkait kesesuaian perizinan dan persetujuan lingkungan.Seluruh temuan tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. Komisi XII DPR RI, kata Rocky, berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus memastikan investasi tetap berjalan dengan prinsip keberlanjutan.“Kami tidak anti investasi. Kami pro investasi, tetapi investasi yang baik bagi Indonesia, baik bagi investornya, dan juga baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

LensaDaily - Puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang pada akhir Maret, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pascalibur Idulfitri. Prediksi tersebut menjadi dasar bagi seluruh jajaran Polri untuk menyiapkan langkah antisipasi, baik dari sisi rekayasa lalu lintas maupun pengamanan di lapangan.Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat doorstop di Pos Pengamanan Terpadu Lapangan Merdeka, Medan usai memimpin pengecekan situasi kamtibmas secara daring terhadap jajaran Polda di seluruh Indonesia, Jumat 20 Maret 2026.“Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi di kisaran tanggal 24 atau 25 Maret 2026, dan yang kedua adalah tanggal 28 dan 29 Maret 2026,” ujar Kapolri didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Subianto, Kadiv Humas Polri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/Bukit Barisan, Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta Wali Kota Medan.Ia menjelaskan, prediksi tersebut menjadi dasar bagi seluruh jajaran untuk menyiapkan langkah antisipasi, baik dari sisi rekayasa lalu lintas maupun pengamanan di lapangan. Kapolri menekankan pentingnya strategi penguraian kepadatan, terutama di jalur-jalur utama seperti tol Trans Jawa, jalur arteri, serta titik-titik rawan kemacetan.Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.“Kementerian Perhubungan menyarankan agar masyarakat bisa menghindari puncak arus balik dengan menjalankan program work from anywhere (WFA) pada tanggal 25, 26, dan 27,” katanya.Menurut Kapolri, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendistribusikan pergerakan kendaraan sehingga tidak terfokus pada satu waktu tertentu.Di sisi lain, pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas tetap diberlakukan hingga 29 Maret 2026, kecuali untuk kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok masyarakat.“Kebijakan ini tetap berjalan sampai dengan tanggal 29, kecuali yang memang diberikan prioritas karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.Kapolri juga mengingatkan bahwa potensi kepadatan tidak hanya terjadi di jalur mudik dan balik, tetapi juga di kawasan destinasi wisata yang dipadati masyarakat setelah Hari Raya.Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan standar keselamatan dipenuhi, khususnya di lokasi wisata air.“Tolong betul-betul dipastikan untuk keselamatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan wisata, khususnya di wisata air, kapasitas jangan sampai melebihi dan alat-alat penyelamat harus disesuaikan dengan jumlah pengunjung,” katanya.Selain faktor kepadatan, kondisi cuaca juga menjadi perhatian serius dalam pengamanan arus balik tahun ini. Kapolri menyebutkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi potensi hujan ekstrem.“Ini bagian dari upaya untuk mengelola agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor di jalur mudik maupun balik, dan alhamdulillah berhasil mengurangi potensi hujan ekstrem,” ujarnya.Meski demikian, Kapolri menegaskan seluruh satuan tugas di lapangan harus tetap siaga menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir.Ia juga menginstruksikan agar pos-pos terpadu yang telah disiapkan dapat dimaksimalkan, tidak hanya untuk pengamanan tetapi juga sebagai pusat layanan bagi masyarakat.Kapolri mengimbau para pemudik untuk memanfaatkan fasilitas tersebut guna beristirahat dan menjaga kondisi fisik selama perjalanan arus balik.“Manfaatkan rest area dan pos-pos terpadu yang ada, jangan dipaksakan apabila kondisi lelah karena keselamatan adalah yang utama,” ujarnya.Lebih lanjut, Kapolri mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan arus mudik yang dinilai berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.Ia berharap pola koordinasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026.“Terima kasih kepada seluruh stakeholder dan anggota di lapangan yang telah bekerja keras, sehingga pengamanan mudik berjalan dengan baik,” katanya.Kapolri menegaskan bahwa seluruh jajaran akan terus siaga hingga seluruh rangkaian arus balik selesai, guna memastikan masyarakat dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan lancar.

LensaDaily - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran 2026 melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini yang akurat serta terintegrasi.Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 24 Februari 2026.Dalam rapat tersebut, Faisal mengapresiasi koordinasi lintas sektor yang telah berjalan sejak awal Februari. Menurutnya, Angkutan Lebaran merupakan agenda nasional dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kesiapan menyeluruh. Terlebih, periode Idulfitri tahun ini masih berada dalam musim hujan.“Informasi meteorologi berperan penting dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional transportasi darat, laut, dan udara selama perayaan Idulfitri dan libur Lebaran nanti,” ujar Faisal.Pada kesempatan ini, Faisal juga memaparkan update kondisi cuaca dan iklim pada periode Hari Raya dan Libur Idulfitri, tepatnya bulan Februari hingga Maret 2026. Pada Februari, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga tinggi, dengan peluang sangat tinggi di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Memasuki Maret, kondisinya umumnya masih berada pada kategori yang sama, dengan potensi curah hujan sangat tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.“Kami sampaikan bahwa nantinya di beberapa daerah pada saat memasuki Idulfitri, kita masih menghadapi cuaca ekstrem, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan rute dengan mobilitas pemudik paling banyak. Tapi di akhir periode Lebaran atau sepuluh hari terakhir di bulan Maret itu curah hujan sudah mulai melandai,” jelas Faisal.Untuk mengurangi risiko, BMKG mendorong langkah mitigasi terpadu, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan dilakukan secara situasional berbasis kebutuhan dan pertimbangan ilmiah. Pemerintah daerah dengan tingkat risiko tinggi dapat berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG terkait pelaksanaan OMC.“BMKG terus melakukan analisis dan pemantauan kondisi atmosfer secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini cuaca secara tepat waktu guna mendukung keselamatan masyarakat dan aktivitas terutama selama periode Angkutan Lebaran 2026,” ungkapnya.Dukungan informasi berbasis digital pun telah disiapkan. Di sektor penerbangan, layanan terintegrasi tersedia melalui System of Interactive Aviation Meteorology (Ina-SIAM). Untuk jalur darat, tersedia Digital Weather for Traffic (DWT), sementara sektor pelayaran didukung melalui Indonesia Weather Information for Shipping (InaWIS).Informasi cuaca juga disebarluaskan melalui situs resmi BMKG, aplikasi InfoBMKG, media sosial, hingga display cuaca di sejumlah ruas tol.“Apabila ada kondisi yang membahayakan seperti Siklon Tropis Senyar beberapa waktu lalu, kami akan bersurat langsung kepada para kepala daerah agar dapat mengambil tindakan atau antisipasi segera,” jelasnya.Sebanyak 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di seluruh Indonesia disiagakan selama periode Lebaran. Posko BMKG di 38 provinsi di Indonesia juga beroperasi 24 jam guna memastikan layanan informasi tetap optimal.Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan empat kunci keberhasilan Angkutan Lebaran 2026, yakni keselamatan dan keamanan, perhatian terhadap detail, sinergi dan kolaborasi, serta kewaspadaan terhadap potensi gangguan di lapangan.Ia mengapresiasi dukungan BMKG dalam penyediaan pembaruan data cuaca yang menjadi dasar pengambilan keputusan lintas sektor.“Kita mengajak dan menekankan pentingnya komitmen kolaborasi aktif dan sinergi operasional yang cepat-tanggap dengan unsur-unsur teknis Pemerintah Daerah dan seluruh kementerian/lembaga stakeholder terkait, dalam hal kewaspadaan antisipasi dini dan penanganan mitigasi titik-titik krusial yang dinilai rawan rawan bencana,” pesan Duddy.Melalui penguatan koordinasi dan dukungan informasi berbasis data, pemerintah berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan berorientasi pada zero accident serta zero fatality.

LensaDaily - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sepekan kedepan atau hingga akhir Januari sejumlah daerah di Indonesia diprediksi dilanda cuaca ekstrem kondisi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang disertai angin kencang. Cuaca ekstrem ini disebabkan beberapa dinamika atmosfer, terlebih munculnya Bibit Siklon Tropis 91S dan 92 P."Bibit Siklon Tropis 91S dan 92 P terpantau di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat dan Teluk Carpentaria yang membentuk serta memperkuat daerah konvergensi dalam skala luas di wilayah selatan Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku bagian Selatan hingga Papua Selatan bagian Selatan," mengutip keterangan BMKG melalui bmkg.go.id, Sabtu 24 Januari 2026.Selain itu aktifnya Monsun Asia yang membawa suplai massa udara lembap dari Laut China Selatan, bergerak ke wilayah Indonesia melalui Selat Karimata.Fenomena tersebut diperkuat dengan adanya seruakan dingin (cold surge) dari dataran tinggi Siberia hingga melewati ekuator mencapai Pulau Jawa yang diindikasikan dengan signifikannya indeks surge, dan indeks CENS (Cross-Equatorial Northerly Surge) beberapa hari belakangan ini."Aliran monsun Asia ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan terutama di wilayah Indonesia bagian selatan," ucap BMKG.Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.Awas (Hujan sangat lebat – hujan ekstrem): Banten, dan DK Jakarta.Angin Kencang: Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.Periode 26 – 29 Januari 2026Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang terjadi di Aceh, Bengkulu, Lampung, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah dan Papua.Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua Pegunungan.Angin Kencang: Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, dan aktivitas wisata.