LensaDaily - Permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global ditengah industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Sedangkan permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global dan di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K SantosaDi tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

LensaDaily - Dampak Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap keberlangsungan industri halal nasional patut diwaspadai. Sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghapus kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk impor tertentu dari Amerika Serikat. Hal ini dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid yang menilai potensi  ini dapat merugikan konsumen dan melemahkan posisi industri halal dalam negeri. “Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak resiprokal karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku,” ujar Hidayat kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki posisi strategis dalam ekonomi halal global. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia di sektor halal, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.Namun, pembebasan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor, khususnya kosmetik dan farmasi, berpotensi mendistorsi daya saing industri halal nasional yang tengah berkembang.“Produk kosmetik dan farmasi halal yang menjadi keunggulan Indonesia justru akan menghadapi impor produk sejenis dari Amerika Serikat tanpa kewajiban status kehalalan sebagaimana disepakati dalam ART,” jelasnya.Selain berdampak pada industri, Hidayat menilai ketentuan tersebut juga berpotensi melanggar hak konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Ia menekankan bahwa kepastian label halal merupakan bagian dari perlindungan hak beragama yang dijamin konstitusi.Lebih lanjut, ia menyatakan peluang untuk negosiasi ulang masih terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.5 perjanjian tersebut, yang memungkinkan perubahan atau bahkan pengakhiran perjanjian melalui kesepakatan bersama.“Peluang untuk negosiasi ulang masih terbuka lebar bagi Indonesia agar perjanjian ini tidak hanya menguntungkan Amerika Serikat, tetapi juga melindungi kepentingan nasional dan konsumen Indonesia,” ujarnya.Ia menambahkan, pemerintah perlu memanfaatkan momentum untuk melakukan koreksi dan memastikan perjanjian dagang tetap sejalan dengan hukum domestik serta visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. “Negosiasi ulang itu penting demi tegaknya kedaulatan negara hukum dan terselamatkannya konsumen warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” pungkas Hidayat.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Banten, Kamis (06/11/2025). Peresmian ini  menandai beroperasinya salah satu proyek industri petrokimia yang menjadi tonggak penting dari upaya perkuat hilirisasi industri nasional.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas pembangunan proyek strategis ini. Kepala Negara pun mendorong dukungan bagi investasi yang dapat memberikan manfaat bersama. Peresmian ini turut diputarkan video bertemakan “Proyek Hilirisasi Petrokimia Terintegrasi” yang menggambarkan proses pembangunan proyek strategis yang dibangun sejak tahun 2016."Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan," ucap Presiden.Sementara itu dalam laporannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp62,4 triliun. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.“Dengan pabrik ini, kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70 persen adalah subtitusi impor, 30 persen kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun, itu 2 miliar Dolar AS. Jadi 1,4-1,5 di sini, sisanya kita ekspor,” kata Bahlil.Di pabrik ini, bahan baku berupa naphta diproses menjadi produk hulu dan hilir untuk selanjutnya menjadi bahan baku penting pembuatan produk mulai dari botol plastik, kabel, hingga bumper mobil. Kehadiran pabrik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri hilir, meningkatkan neraca perdagangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.Turut hadir dalam peresmian LCI yakni Pelaksana Tugas Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Soo Deok, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, dan Lotte Group Chairman Shin Dong Bin. 

LensaDaily - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) pada tahun 2023 tercatat melampaui 20 miliar dolar AS. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara secara lebih berkualitas dan berkelanjutan melalui pemanfaatan perjanjian kerja sama strategis, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).“Komoditas utama dari Indonesia meliputi batu bara, kelapa sawit, dan produk logam. Sementara itu, Korea Selatan banyak mengekspor elektronik, otomotif, dan produk kimia ke Indonesia,” tutur Anggia saat membuka agenda pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 28 Juli 2025.Dirinya menilai bahwa meskipun volume perdagangan terus meningkat, kerja sama ekonomi antara kedua negara harus tetap ditingkatkan dari sisi kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kerja sama ini tidak cukup hanya dari sisi volume. Kita ingin dorong agar relasi dagang kedua negara juga menyentuh UKM, perlindungan konsumen, serta pembangunan industri yang berkelanjutan,” tegasnya.Dalam konteks ini, Anggia menekankan pentingnya optimalisasi implementasi IK-CEPA, perjanjian kerja sama komprehensif yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Sebagai informasi, IK-CEPA telah menghapus lebih dari 92 persen tarif perdagangan barang antara kedua negara dan membuka peluang kerja sama di sektor jasa, investasi, UKM, dan perlindungan konsumen.“IK-CEPA memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing UKM, dan memperkuat perlindungan konsumen di kedua negara. Ini menjadi alat penting untuk meningkatkan manfaat kerja sama secara konkret,” ujar Anggia.Selain sektor perdagangan, pihaknya juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam bidang logistik dan distribusi, guna memperkuat peran sektor publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, ia mendukung pembentukan platform dialog kebijakan dan pertukaran kunjungan secara terstruktur, termasuk penyusunan agenda bersama dalam bidang perdagangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.“Kami juga terus memperluas peran koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Kunjungan ini bukan hanya seremoni diplomatik, melainkan langkah nyata untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui kolaborasi internasional,” pungkas Politisi Fraksi PKB itu.