LensaDaily - Pemerintah diminta persiapkan dampak penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global.“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu volatilitas harga minyak dunia yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga global, ujarnya, dapat berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” tegas Amelia.Amelia mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak. Dirinya pun juga menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri.Sebab, ungkapnya, diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik. Ia juga turut mengingatkan perlunya pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan.Di tingkat internasional, ia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. “Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan capaian positif perekonomian nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). Dalam pengantarnya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meski ditengah situasi ketidakpastian dunia.“Di tengah kondisi seperti ini di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan, sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia, kita berada di 5 persen,” ucap Presiden.Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, serta mengendalikan inflasi di kisaran 2 persen dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah dalam memantau dan mengendalikan inflasi.“Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara dengan industri bagus tapi inflasinya tinggi. Kita justru berhasil menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar,” katanya.Selain itu, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian pasar modal nasional yang mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus angka 8 ribu. Capaian ini, menurut Presiden, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat.“Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi, dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan, kita menjamin, kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien energi juga demikian mampu mengelola air kita kuat,” ujarnya.Sementara dari sisi kesejahteraan rakyat, Presiden Prabowo turut menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47 persen dan merupakan angka terendah sepanjang sejarah Indonesia. Tidak hanya itu, Kepala Negara menjabarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 4,76 persen dan menjadi angka terendah sejak krisis 1998.“Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,76 persen dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan, kita paham karena itu kita bekerja keras,” ujarnya

LensaDaily - Target ekonomi Presiden RI Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional yang mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat patut didukung.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri yang menilai angka-angka makro memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata. "Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan," ungkap Hanif dikutip dari dpr.go.id, Senin 18 Agustus 2025.Baginya, tambahnya, target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil. Karena itu, Komisi XI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah yang loyal dan konstruktif yakni mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah, dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selalu jadi harapan besar rakyat. Namun, angka 5,4 persen tidak akan tercapai dengan pola lama. Dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang sering jadi penghambat investasi “Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien," katanya.Hanif mengatakan, inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat. Karena itu, penguatan ketahanan pangan, rantai distribusi yang lancar, dan subsidi yang tepat sasaran harus jadi fokus. "Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang," ungkapnya.Terkait nilai rupiah, Hanif mengatakan nilai tukar rupiah yang stabil memberi rasa aman bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli rakyat. Target Rp16.500/USD bisa diterima, tapi yang lebih penting adalah mencegah gejolak. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan memastikan arus modal tetap sehat. “Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang," ungkapnya.Bonus demografi katanya, bisa menjadi berkah besar atau justru bencana. "Jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan UMKM naik kelas, maka angka pengangguran bisa turun signifikan. Tapi jika tidak, generasi muda hanya akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah. Bonus demografi bisa jadi berkah, tapi tanpa kerja formal, ia berubah menjadi beban," tambahnya.Hanif mengatakan, target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, itu tidak bisa tercapai hanya dengan bantuan sosial. "Perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan, dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif. Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," ucapnya.Hanif juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati semua lapisan rakyat, bukan hanya segelintir elit. Itu artinya akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak harus diperluas. "Jika tidak, ketimpangan akan melebar dan rasa keadilan publik kian terkikis. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya melahirkan kesenjangan yang lebih dalam," ungkapnya.Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan pada USD 70 per barel menurut Hanif, angka ini menuntut kewaspadaan terhadap fluktuasi global. Pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan energi sekaligus mempercepat transisi energi baru terbarukan. “Harga minyak jangan sampai jadi beban rakyat, tetapi harus jadi momentum memperkuat kedaulatan energi," ucapnya.Komisi XI menegaskan, target ekonomi 2026 adalah agenda besar bangsa, bukan sekadar hitungan statistik. "Komisi XI akan berdiri di barisan depan: memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat," pungkasnya.

LensaDaily - Program Pangan Murah Polri di seluruh wilayah Indonesia, diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serentak mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek, termasuk di Polda Sumatera Utara (Sumut) dan jajarannya.Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menjelaskan, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) di seluruh Indonesia.“Polri bersama Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Whisnu saat pelaksanaan kegiatan di Markas Sat Brimob Polda Sumut, Kamis 14 Agustus 2025.Sejak dimulai pada 9 Agustus 2025, Polda Sumut dan jajarannya telah menyalurkan sekitar 250 ton beras di 105 lokasi di wilayah hukum Polda Sumut. Khusus hari ini, Kamis (14/8/2025), Polda Sumut akan mendistribusikan 200 ton beras di 90 lokasi. Selain beras, masyarakat juga dapat membeli bahan pokok lainnya seperti telur, gula, tepung terigu, dan lain-lain.Whisnu menyebut, program ini merupakan bagian dari dukungan Polri dan Bulog dalam menyambut HUT ke-80 RI. Harga beras dijual sangat kompetitif, yakni Rp10.000 per kilogram, dengan pembatasan pembelian maksimal dua kantong atau 10 kilogram per orang.“Kegiatan pangan murah ini tidak hanya sampai 17 Agustus, tetapi akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Setiap bulannya, Polri bersama Bulog akan menyalurkan hingga 15.000 ton beras, berkoordinasi dengan Pemda dan stakeholder terkait. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan beras bermutu baik, terjamin kualitasnya, dan dengan harga terjangkau,” tegas Whisnu.Kapolda Sumut menambahkan, program ini merupakan kebijakan pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus langkah strategis untuk mengantisipasi potensi inflasi harga beras di tengah masyarakat.

LensaDaily - Pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA sepanjang Januari hingga Februari 2025.Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik.Selama periode tersebut, jumlah pelanggan yang menerima manfaat diskon listrik tercatat mencapai 71,1 juta pelanggan pada Januari dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.Realisasi sementara anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp13,6 triliun. Bantuan ini menyasar langsung rumah tangga yang rentan terhadap tekanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global.Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada stabilitas harga, khususnya dalam kelompok barang dan jasa yang diatur pemerintah. “Kebijakan ini berkontribusi terhadap turunnya inflasi administered price (inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah), sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali di angka yang rendah,” ungkap Menkeu pada Senin (24/3).Inflasi yang rendah dan stabil menjadi fondasi penting bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjaganya harga barang kebutuhan pokok dan energi, masyarakat memiliki ruang lebih untuk melakukan konsumsi, yang pada gilirannya memperkuat aktivitas perekonomian di berbagai sektor.“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat. Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa terus berjalan,” tambah Menkeu. (*)(Jakarta)