LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tahun 2026 pemerintah melakukan renovasi 70.000 sekolah, yang merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui target renovasi sekolah dalam skala besar.Hal tersebut dikatakan Prabowo saat meninjau hasil renovasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu 29 April 2026. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17.000 sekolah di berbagai daerah. Pada tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan target mencapai 70.000 sekolah yang akan direnovasi.“Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tahun depan saya akan usahakan keras minimal 100 ribu tambahan sekolah. Jadi saya perhitungkan akhir 2028, semua sekolah di Indonesia sudah akan kita perbaiki,” ujar Presiden.Selain perbaikan fisik, Presiden menegaskan bahwa pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Menurut Kepala Negara, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang optimal.“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas, menambah fasilitas sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia, karena pendidikan adalah kunci dari kebangkitan suatu bangsa,” imbuh Presiden.Lebih lanjut, Kepala Negara turut menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang.Di tengah tantangan global, Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang stabil dan memiliki kekuatan untuk terus maju, termasuk melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.“Di tengah krisis dunia, krisis dunia yang luar biasa sekarang, terjadi perang di mana-mana, Ukraina, Gaza, Iran, di mana-mana perang, kita bersyukur Indonesia dalam keadaan yang baik dan damai,” pungkas Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pelajar dan tenaga pendidik untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan berjuang untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah yang layak dan modern.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menyebut progres pemulihan pascabencana banjir di wilayah Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dinilai berjalan sangat cepat dan signifikan yang hampir mencapai 100 persen. Presiden memastikan bahwa bantuan pemerintah telah tersalurkan kepada masyarakat terdampak.Hal tersebut dikatakan Prabowo Usai melaksanakan salat Idulfitri bersama masyarakat di Masjid Darussalam, kawasan hunian sementara Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu 21 Maret 2026. Presiden menyampaikan harapannya agar momentum Idulfitri membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.“Alhamdulillah ya kita sampai ke hari Idulfitri ini, saya mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun yang baik untuk kita semua,” ujar Presiden di hadapan awak media.Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti progres pemulihan pascabencana yang dinilai berjalan sangat cepat dan signifikan. Bahkan, menurut Kepala Negara, pemulihan itu sudah mencapai hampir 100 persen.“Di tenda sudah gak ada lagi, 100 persen. Semua sudah keluar dari tenda masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai,” ungkapnya.Presiden menambahkan bahwa kondisi infrastruktur dasar juga telah pulih hampir sepenuhnya. “Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100 persen lah, hanya lima desa dari seluruh Aceh hanya lima desa yang memang sulit,” jelasnya.Selain itu, Presiden memastikan bahwa bantuan pemerintah telah tersalurkan kepada masyarakat terdampak. “Bantuan semua sudah turun ke rakyat semua, alhamdulillah,” tegas Presiden.Atas capaian tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan bencana. “Saya sangat bangga dan terima kasih kepada semua petugas, semua aparat, dari TNI, Polri, BNPB, PU, pemerintah daerah, dan semua kementerian/lembaga yang bekerja luar biasa membantu rakyat,” ujarnya.Presiden juga menegaskan bahwa upaya penanganan bencana tidak hanya dilakukan di Aceh, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang terdampak. Melalui percepatan pemulihan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal dengan dukungan fasilitas yang memadai.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan di berbagai wilayah di Indonesia yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin 9 Maret 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang terdampak bencana maupun daerah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus risiko bencana. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam membangun infrastruktur yang tangguh.“Kita sadar bahwa negara kita berada di suatu lingkaran penuh dengan potensi bencana. Dikatakan dari segi geologis kita berada di lingkaran api, the ring of fire, di mana terdapat banyak gunung-gunung berapi. Hal ini juga membuat negara kita sesungguhnya kaya dengan banyak mineral yang sangat penting, juga membuat tanah kita subur. Tetapi, dari waktu ke waktu kita harus siap menghadapi bencana-bencana alam,” ujar Presiden mengawali sambutannya.Oleh karena itu, Kepala Negara menilai pembangunan ratusan jembatan dalam waktu relatif singkat merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menurut Presiden, keberhasilan tersebut menunjukkan kesungguhan berbagai pihak, khususnya jajaran TNI dan para petugas di daerah.“Acara hari ini peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi yang menurut hemat saya adalah prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang terkena bencana dan juga daerah-daerah lain yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini,” ucap Presiden.Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh jajaran TNI AD. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pembangunan jembatan telah berjalan di lebih dari seribu titik di seluruh Indonesia.“Izin melaporkan tentang jembatan, pada saat ini kita sudah mulai mengerjakan di 1.072 jembatan, 218 sudah selesai,” ungkap Maruli melaporkan dari Desa Lhok Kuyuen, Kec. Sawang, Kabupaten Aceh Utara.Maruli juga menyoroti dampak langsung pembangunan jembatan terhadap akses pendidikan masyarakat di berbagai daerah, khususnya bagi anak-anak sekolah. Selain itu, menurut Maruli, TNI AD juga memprioritaskan pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana dimana berdasarkan hasil survei, terdapat ratusan jembatan yang membutuhkan penanganan segera.“Khususnya untuk di daerah bencana Pak, kami sudah mensurvei ada 480 jembatan, dan kemungkinan ini juga akan terus bertambah. Kami sudah menyelesaikan 145 jembatan,” jelas Maruli.Dalam kesempatan tersebut, Maruli turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah yang telah membantu proses koordinasi lintas kementerian. Ke depan, TNI AD menargetkan percepatan pembangunan jembatan di seluruh Indonesia dapat terus berjalan sehingga kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.“Kami berharap target di bulan Agustus jembatan bisa selesai, sekolah di bulan Oktober selesai di daerah bencana, sedangkan untuk seluruh jembatan yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan awal tahun depan 7.000 jembatan bisa selesai,” ujar Maruli.Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari.

LensaDaily - Keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal diapresiasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.Dalam rapat tersebut terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Kabupaten Nias Utara di Sumut. Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumut yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakili. Kehadiran Bobby dinilai sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan agar Nias Utara segera lepas dari daftar daerah tertinggal.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut. “Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.Ia mengungkapkan, dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90% anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. “Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegasnya.Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik. “Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal,” katanya.Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sambutannya mewakili seluruh bupati daerah tertinggal se-Indonesia sekaligus ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal, menyampaikan apresiasi kepada Bobby Nasution. “Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong,” ujar Amizaro.Ia juga menyebut dukungan anggaran Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias sebagai bukti keberpihakan nyata Pemprov Sumut. “Bahkan beliau beberapa kali berkantor di Nias untuk memastikan pembangunan berjalan. Ini memberi semangat besar bagi kami,” katanya.Amizaro turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. “Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Nias Utara sangat bergantung pada keberpihakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pengawalan kebijakan agar kabupaten itu segera lepas dari status daerah tertinggal.

LensaDaily - Pemeliharaan dan keberlanjutan fungsi lintas bawah atau underpaas Gatot Subroto di Kota Medan harus dijamin oleh pihak terkait. Underpaas yang berada pada aliran sungai, diminta sistem pompa harus dijamin berfungsi dengan baik juga pemeliharaan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar manfaat infrastruktur tetap optimal dan aman bagi masyarakat.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat melakukan kunjungan kerja spesifik pengawasan ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat 30 Januari 2026. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya.Kunjungan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang dibangun pada 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, underpass ini terbukti mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang selama ini menjadi titik kepadatan lalu lintas.Meski berdampak positif, Komisi V DPR menekankan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah pemeliharaan. Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan dan balai terkait benar-benar bersinergi, tidak hanya pada tahap pembangunan, tetapi juga dalam pengelolaan pascaoperasional.“Underpass ini berada di bawah aliran sungai. Artinya, sistem pompa air harus dijamin selalu berfungsi dan tidak boleh mati. Jika pemeliharaan diabaikan, potensi genangan dan banjir justru bisa menjadi ancaman serius,” tegasnya.Selain sistem pompa, Komisi V DPR juga menyoroti pemeliharaan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar manfaat infrastruktur tetap optimal dan aman bagi masyarakat. Syaiful juga menyampaikan agar Pengelolaan sentra pompa air diminta menjadi perhatian utama karena berperan langsung dalam mitigasi banjir di kawasan underpass.Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia turut menerima laporan dari Direktorat Bina Marga terkait penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Satu di antaranya adalah seluruh ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana dilaporkan telah kembali terkoneksi, meskipun masih bersifat sementara.Sebab itu, terangnya, Komisi V DPR menilai capaian ini sebagai progres penting setelah hampir satu bulan masyarakat mengalami keterisolasian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara tambal sulam.Maka dari itu, tegasnya, pemerintah perlu menyusun pemetaan yang jelas dan detail, termasuk penanganan sungai yang tertimbun longsoran, agar keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan tata ruang. “Tata ruang harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses rekonstruksi justru melahirkan bencana baru seperti longsor dan banjir di masa depan,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.Terkait kebutuhan anggaran kebencanaan, Syaiful mengungkapkan bahwa hasil rekapitulasi lintas kementerian menunjukkan kebutuhan dana mencapai hampir Rp80 triliun. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari Kementerian PUPR, Perhubungan, hingga Perumahan.Menurutnya, beban anggaran sebesar itu tidak realistis jika ditarik dari seluruh direktorat yang ada, karena berisiko mengganggu pembangunan reguler nasional. Oleh sebab itu, ucapnya, Komisi V DPR RI mendorong pembentukan direktorat khusus kebencanaan.“Direktorat khusus ini penting, bukan hanya untuk efektivitas anggaran, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dari penanganan darurat hingga pembangunan pascabencana,” pungkasnya.