LensaDaily - Pemerintah diingatkan untuk bersiap menghadapi krisis pangan imbas perang Iran dan Israel - Amerika Serikat dan juga Ukraina dan Rusia belum reda yang membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global. Program MDGs pun dinilai gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global.Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global.“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, dalam keterangan tertulis dikutip dari dpr.go.id, Minggu 29 Maret 2026.Menurut Riyono, kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga pangan dunia naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang sering merugikan petani.“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis guna mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya.Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.

LensaDaily - Evakuasi bertahap dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terhadap 32 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. WNI yang mengikuti evakuasi gelombang I terdiri atas 10 WNI pekerja, 1 pengajar/jurnalis, 14 pelajar/mahasiswa, 2 pekerja migran Indonesia (PMI), dan 5 turis.Kloter pertama yang terdiri dari 22 orang WNI tiba di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 10 Maret 2026 sekitar pukul 18.00 WIB dan langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.“Kami mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia dan selamat berkumpul bersama keluarga” ujar Menlu Sugiono saat menyambut para WNI tersebut.Selanjutnya, kloter kedua yang terdiri dari sebanyak 10 WNI dari Iran diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (11/03/2026). Para WNI yang dievakuasi kemudian akan dibantu pemerintah daerah (pemda) untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.Menlu menekankan, di tengah perkembangan situasi di Iran dan kawasan, prioritas pemerintah adalah untuk memastikan keselamatan para WNI yang berada di kawasan. Pelaksanaan evakuasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di luar negeri, khususnya di wilayah yang terdampak konflik.“Sejak konflik berlangsung, Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI di Timur Tengah terus berkoordinasi secara erat untuk memantau situasi, melakukan pendataan WNI, serta membahas langkah-langkah kontinjensi,” ujarnya.Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat berada di Iran adalah 329 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom, dan sisanya adalah PMI dan para ekspatriat. Pemerintah melalui KBRI di Tehran terus lakukan komunikasi intensif untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI serta melakukan assessment tentang bentuk bantuan yang saat ini dapat diberikan.

LensaDaily - Terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk membuka peluang dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik didorong Presiden RI Prabowo Subianto. Keinginan Prabowo ini menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.Komitmen tersebut disampaikan dalam silaturahmi Presiden Prabowo bersama para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 5 Maret 2026 malam.“Sambil melihat keadaan tadi disampaikan, prinsipnya Bapak Presiden, menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi dan Iran membuka diri dan kemudian langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain termasuk dari Pakistan, termasuk juga dari UAE,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid dalam keterangannya kepada awak media.Nusron menambahkan bahwa Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok delapan negara memiliki tujuan yang sama, yakni mengupayakan perdamaian dan mencegah konflik di kawasan Timur Tengah semakin meluas.“Intinya, Pak Presiden, bersama delapan atau tujuh pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok delapan itu, menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut terutama di Iran maupun di kawasan Teluk dan sebagainya,” lanjutnya.Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai bahwa Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi yang cukup strategis untuk membuka ruang komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat.“Yang jelas bahwa Presiden menegaskan komitmennya, beliau akan melakukan apa saja untuk ikut berkontribusi membantu ke arah perdamaian, penyelesaian masalah dan lebih-lebih karena penyelesaian masalah, terutama konflik di Timur Tengah hari ini akan terkait secara cukup langsung dengan keadaan kepentingan-kepentingan domestik kita sendiri,” ujar Yahya.Ia juga menilai bahwa Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai mediator komunikasi karena diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.“Alhamdulillah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu 4 Maret 2026.Surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran.Surat resmi dari Presiden Prabowo ini diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.Pemerintah Indonesia melalui langkah tersebut menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara.

LensaDaily - Pemerintah diminta harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jamaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan pasca-meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan massal dan membuat jamaah tertahan di berbagai bandara.Halnini dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri yang menyebut kondisi tersebut memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah.“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk jamaah umrah, merupakan prioritas utama negara sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi yang komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk.Ia juga mendorong agar pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik semakin membahayakan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.Lebih lanjut, Abidin menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jamaah umrah secara maksimal. Pengawasan tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjamin para jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman.Ia juga mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI.“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas Politisi asal dapil Jawa Timur IX itu.