LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 Mei 2026.Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelas Brian.Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek akan segera mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim-tim ahli yang dapat menjadi mitra strategis bagi kepala daerah.“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya.Program ini juga sejalan dengan inisiatif “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang mendorong agar kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Presiden pun meminta agar langkah tersebut disusun secara lebih terstruktur, sehingga seluruh kampus dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.“Bapak Presiden meminta lebih terstruktur lagi mungkin ya, supaya seluruh kampus bisa berperan,” tandasnya.

LensaDaily - Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi dikritik Komisi X DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko, mengingat akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Menurutnya, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus.“Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar,” kata Fikri dalam keterangan mengutip dpr.go.id, Jumat 1 Mei 2026.Sebagai solusi, DPR mendesak pemerintah untuk kembali berpatokan pada instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study. Alih-alih menutup jurusan, pemerintah semestinya membedah data akurat mengenai berapa persen lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta berapa persentase yang berhasil berwirausaha.Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIN) yang disetor ke kementerian, serapan lulusan di sejumlah perguruan tinggi sebenarnya cukup tinggi. Laporan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2023, misalnya, mencatat capaian IKU 1 mencapai 85,25 persen, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berada di angka 62,96 persen. Rata-rata serapan lulusan dari kampus yang taat pelaporan berada di rentang 60 hingga 80-an persen.Di sisi lain, anomali justru terlihat pada data makro ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah sarjana yang menganggur melonjak mencapai 842.378 orang, dan rasio kewirausahaan nasional masih mandek di angka 3,5 persen. Fakta ini membuktikan bahwa ada ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja bermutu yang gagal disediakan oleh negara.Lebih lanjut, kritik tajam DPR ini juga dipicu oleh klaim pemerintah terkait kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490 ribu orang per tahun, sedangkan kebutuhan diklaim hanya 20 ribu. Fikri mempertanyakan validitas angka tersebut, karena data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat sekolah-sekolah negeri masih kekurangan sekitar 374 ribu guru."Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah justru berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan," ungkap legislator Fraksi PKS tersebut.DPR merekomendasikan agar pemerintah fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan di daerah, dan perbaikan kualitas kurikulum sebelum mengambil keputusan drastis."Wacana menutup prodi ini seharusnya dibalik. Bukan kampus yang pertama-tama harus ditanya mengapa lulusannya menganggur, tapi negaralah yang harus lebih dulu menjelaskan mengapa pembukaan lapangan kerja dan penempatan profesi tidak pernah direncanakan dengan matang," pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam penataan ruang dan penanganan perumahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 April 2026.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kampus-kampus lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata kota di daerah.“Jadi tadi Pak Presiden memberikan petunjuk bagaimana Fakultas Planologi, Arsitek, itu di setiap kampus itu bisa membantu kepala-kepala daerah, sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah, kota, atau kabupaten itu menjadi tempat praktiknya mahasiswa, tempat penelitiannya dosen-dosen, sehingga membantu kepala daerah untuk mengelola kotanya oleh kampus setempat, sehingga dengan itu diharapkan ini kampus berdampak itu bisa terwujud,” ujar Brian kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Presiden Prabowo juga mengarahkan agar peran kampus diperluas dalam menjawab persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Menurut Brian, riset dan kajian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan aplikatif.“Yang kedua, Bapak Presiden juga memberikan petunjuk bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian, penanganan permasalahan perumahan. Jadi nanti tentu Bapak Menteri Perumahan Pak Ara akan mengoordinasikan kami dari sisi risetnya ini apa-apa yang bisa membantu, memudahkan untuk mengatasi permasalahan perumahan,” lanjutnya.Lebih jauh, Brian menegaskan bahwa pendekatan riset tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek analisis dampak lingkungan.“Ya tentu keseluruhannya bagian dari itu,” ucapnya.Arahan Presiden Prabowo ini menandai perubahan besar agar kampus tidak lagi hanya mencetak lulusan, tetapi sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan.Pendekatan ini juga mencakup kajian lingkungan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pembangunan kota dan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 Januari 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengumpulkan para menteri terkait untuk mendalami tindak lanjut kerja sama strategis di sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.“Pertemuan tersebut fokus membahas perkembangan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya,” tulis Seskab.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengenai progres penguatan pendidikan tinggi nasional khususnya di bidang kesehatan dan STEM (science, technology, engineering, mathematics) melalui kolaborasi internasional.“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melaporkan bahwa inisiatif Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 10 kampus di bidang kesehatan dan STEM melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapatkan respons yang sangat positif dari pihak mitra,” ujar Seskab.Pertemuan di Hambalang ini mencerminkan pendekatan langsung dan visioner Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, kemandirian bangsa, serta kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

LensaDaily - Mahasiswa yang terdampak bencana Sumatera tak perlu memikirkan biaya kuliah, sebab Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) merumuskan sejumlah rencana aksi pemulihan. Salah satunya, pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 hingga 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana.Hal ini diungkap Kemdiktisaintek saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR Senin 8 Desember 2025. "Pemberian pembebasan UKT 1 sampai 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak," ujar Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman.Ia menyampaikan rencana aksi pada tahap pemulihan itu dijadwalkan mulai dijalankan pada Januari 2026 menggunakan anggaran pada tahun tersebut. Selain pembebasan UKT, lanjutnya, terdapat enam rencana aksi lainnya yaitu pengadaan dapur umum di berbagai kampus terdampak di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, terutama bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak.Lalu ada pula pengaturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang fleksibel bagi berbagai kampus atau mahasiswa berasal dari keluarga terdampak. Ketiga, penggalangan bantuan berbagai kebutuhan mendesak yang dikirim melalui berbagai kampus di area terdampak, seperti makanan, pakaian, penjernih air bersih, dan pengiriman tenaga kesehatan.Keempat, pembentukan tim psikososial bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat yang terdampak. Langkah itu, kata Fauzan, dilakukan Kemendiktisaintek bekerja sama dengan tim psikolog, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan tenaga terlatih lainnya.Selanjutnya, rencana aksi kelima adalah bantuan fasilitas untuk pembelajaran, pemulihan proses pembelajaran normal. Kemudian yang terakhir pemulihan infrastruktur pembelajaran dan sosial.Diketahui sebanyak 60 perguruan tinggi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Enam puluh perguruan tinggi itu terdiri atas 4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh, 1 PTN dan 13 PTS di Sumatra Utara, serta 9 PTN dan 6 PTS di Sumatra Barat.