LensaDaily - Kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural (ilegal) asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, tenggelam di perairan Malaysia. Praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran.  Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tragedi tenggelamnya kapal ini yang menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. Menurut pantauan, hingga Selasa (12/5/2026), 14 orang masih dinyatakan hilang. "Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Mafirion mengutip dpr.go.id Kamis 14 Mei 2026.Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran."Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.Mafirion menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pascakejadian, tetapi juga membongkar akar persoalan yang menyebabkan praktik pengiriman PMI ilegal terus berlangsung.Ia mendesak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap jaringan perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut.“Jangan hanya berhenti pada penanganan korban. Aparat harus membongkar aktor intelektual dan jaringan yang selama ini mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Kalau sindikatnya tidak diputus, tragedi seperti ini akan terus berulang,” tegasnya.Selain itu, Mafirion meminta Komnas HAM turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Ia menilai ada unsur kelalaian negara yang harus dievaluasi secara serius."Ketika warga negara sampai mempertaruhkan nyawa menggunakan jalur ilegal, itu menandakan negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.Ia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban selamat maupun keluarga korban meninggal dunia, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.Mafirion menyoroti persoalan PMI ilegal di Malaysia yang menurutnya telah menjadi masalah serius selama lebih dari dua dekade. Saat ini, kata dia, ratusan ribu PMI ilegal masih berada di Malaysia tanpa dokumen sah dan hidup dalam kondisi rentan karena status mereka sebagai pekerja asing ilegal."Ini bukan persoalan baru. Sudah lebih dari 20 tahun PMI ilegal menjadi masalah serius. Mereka hidup tanpa perlindungan hukum yang memadai, rawan eksploitasi, bahkan banyak anak-anak mereka akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas,” ujarnya.Akibat kondisi tersebut, lanjut Mafirion, puluhan ribu anak PMI ilegal di Malaysia kesulitan mengakses pendidikan dan layanan dasar karena tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah."Anak-anak itu menjadi korban dari lemahnya pengawasan negara terhadap keberangkatan tenaga kerja ilegal. Mereka kehilangan hak pendidikan, perlindungan, bahkan identitas kewarganegaraan. Negara tidak boleh terus membiarkan situasi ini berlangsung,” katanya.Karena itu, Mafirion meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran, memperkuat edukasi masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap agen dan jalur pengiriman tenaga kerja non-prosedural.“Keselamatan dan martabat warga negara adalah tanggung jawab utama negara yang tidak bisa ditawar. Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar pemerintah benar-benar serius memberantas praktik pengiriman PMI ilegal dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.

LensaDaily - Kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta meningkat menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar dr. Andi Saguni mengutip dari Kemenkes.go.id  Senin 11 Mei 2026.Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026.Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia.“Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” katanya.Virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki.Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif Hantavirus tipe HPS maupun HFRS.“Begitu notifikasi diterima, kami langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, koordinasi lintas sektor, pemeriksaan laboratorium, hingga pemantauan terhadap kontak erat tersebut,” jelasnya.Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveilans, laboratorium, hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar dr. Andi.Kemenkes mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak napas.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus Hanta,” tutup dr. Andi Saguni.

LensaDaily - Pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah selesai. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para nelayan.“Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat 8 Mei 2026.Seiring dengan penyelesaian tersebut, KKP juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunannya.Program KNMP adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, mendorong implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan.“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian.Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan."Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka," ujar Presiden.Presiden menambahkan, tahun ini pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya."Tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya," ujar Presiden Prabowo. Sebaran lokasi 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I:Sumatra1. Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh2. Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh3. Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh4. Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh5. Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu6. Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu7. Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau8. Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau9. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau10. Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung11. Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung12. Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung13. Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung14. Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat15. Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat16. Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Jawa1. Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten2. Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta3. Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat4. Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat5. Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat6. Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat7. Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat8. Kertojayan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah9. Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah10. Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah11. Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah12. Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah13. Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur14. Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur15. Dapenda, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur16. Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara1. Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali2. Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat3, Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat4. Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat5. Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur6. Mudakaputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur7. Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur8. Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara TimurSulawesi1. Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo2. Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat3. Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat4. Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan5. Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan6. Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan7. Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan8. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan9. Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan10. Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah11. Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara12. Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara13. Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara14. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara15. Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi TenggaraKalimantan1. Ujung Said, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat2. Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat3. Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan TengahMaluku1. Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku2. Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku3. Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara4. Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara5. Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku UtaraPapua1. Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya2. Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kampung Nelayan tersebut.Hal tersebut ditekankan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 7 April 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara "Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya kepada awak media usai rapat. “Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden,” imbuhnya.Ke depannya, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan yang akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026. Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur.“Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur,” ungkapnya.Selain itu, Menteri Sakti menjelaskan terkait rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris yang saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.“Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” jelasnya.

LensaDaily - Sebanyak 841 kapal dengan total kapasitas angkut sekitar 3,2 juta penumpang selama masa Angkutan Laut Lebaran 2026 disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sarana dan prasarana pelabuhan pun diminta terus ditingkatkan, termasuk terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, hingga sistem informasi yang informatif dan mudah diakses masyarakat.“Khusus untuk operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut mencapai sekitar 3,2 juta penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dikutip dari laman Kemenhub, Jumat 6 Maret 2026.Menhub menambahkan, moda angkutan laut memegang peran strategis, terutama dalam melayani wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Oleh karena itu, Kemenhub telah menyiapkan langkah konkret untuk menjamin kecukupan layanan.Proses uji kelaiklautan kapal pun telah dilakukan, mencakup kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata. Aspek keselamatan pelayaran juga menjadi perhatian melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap armada, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal.Menhub menekankan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026, seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik tahun ini.“Kita harus memastikan bahwa layanan angkutan laut selama Lebaran berlangsung aman, selamat, nyaman, tertib, dan lancar. Untuk kesekian kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan,” tegasnyaSelain itu, Menhub juga meminta agar kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan terus ditingkatkan, termasuk terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, hingga sistem informasi yang informatif dan mudah diakses masyarakat.Kelancaran operasional juga harus dijaga melalui pengaturan jadwal yang disiplin, penambahan kapasitas jika diperlukan, serta optimalisasi manajemen trafik kapal. Di sisi lain, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus terus diperkuat.Lebih lanjut, Menhub berpesan agar pelayanan kepada masyarakat diberikan secara humanis dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Ia pun mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh integritas seluruh jajaran Kementerian Perhubungan. Tanpa integritas, kerja-kerja teknis yang baik sekalipun dapat kehilangan maknanya,” ujarnya.Tiket Gratis Bagi 66 Ribu PenumpangSebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus stimulus ekonomi, Dudy menyampaikan bahwa pemerintah kembali menghadirkan program tiket gratis, dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang. Pendaftaran mudik gratis ini dibuka mulai 6 Maret 2026, dengan periode keberangkatan antara 11 Maret hingga 6 April 2026.Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal public service obligation (PSO) PT Pelni kelas ekonomi, yang mencakup lebih dari 445 ribu tiket.“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” ujar Menhub.