LensaDaily - Pemerintah membantah pengurangan anggaran pendidikan dikarenakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menegaskan anggaran dan program pendidikan tetap menjadi prioritas dan terus ditingkatkan untuk mendorong kualitas sumber daya manusia.Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam menanggapi isu terkait pengurangan anggaran pendidikan dikarenakan program MBG.“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengutip setneg.go.id, Sabtu 28 Februari 2026.Seskab memaparkan bahwa program strategis pendidikan yang telah berjalan sebelumnya dipastikan tetap berjalan secara berkelanjutan. Seskab, lebih lanjut, menekankan komitmen pemerintah dalam menambah program-program yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. “Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada Program Indonesia Pintar berjalan,” jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Seskab menyampaikan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan menambah infrastruktur penunjang pendidikan. Dalam hal ini, Seskab menggarisbawahi langkah Presiden Prabowo dalam membangun sekolah rakyat untuk memberikan kesempatan sekolah bagi seluruh anak bangsa.“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah,” jelasnya.Selain membangun sekolah rakyat, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki bangunan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Seskab memaparkan hingga tahun 2025, sekitar 16 ribu sekolah di seluruh tanah air telah diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 17 triliun.“Belum lagi nanti ada sekolah Garuda. Ada sekolah terintegrasi. Ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat. Sedang berjalan,” sambungnya.Dalam upaya pengembangan teknologi pembelajaran, Seskab menuturkan bahwa pemerintah juga turut mengadakan televisi digital yang disalurkan ke sekolah-sekolah di tanah air.“Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV," sambungnya.Rangkaian kebijakan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Program MBG hadir bukan sebagai pengganti, melainkan pelengkap untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun generasi unggul, di mana pemenuhan gizi, akses pendidikan, dan kualitas pembelajaran berjalan beriringan sebagai satu kesatuan kebijakan pembangunan nasional.

LensaDaily - Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kuliah (APK) perguruan tinggi nasional disorot anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan karena ketidaksinkronan. Pemerintah menargetkan APK pendidikan tinggi meningkat dari 32,89 pada 2025 menjadi 34,92 pada 2026.Menurut Sofyan Tan, target tersebut tidak diimbangi dengan penambahan kuota dan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara signifikan. “Keinginan meningkatkan APK perguruan tinggi sangat besar, tetapi tidak diikuti dengan kecukupan dana untuk menambah jumlah penerima KIP Kuliah. Dari sisi jumlah (volume), tidak ada perbedaan antara tahun 2025 dan 2026,” ujar Sofyan Tan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek di Gedung DPR, Selasa 3 Februari 2026.Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto sebelumnya memaparkan Pagu 2026 untuk KIP Kuliah sebesar Rp15,3 triliun dengan volume 1.047.221. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dari 2025 yakni sebesar Rp14.9 triliun dengan volume 1.040.192. Sofyan Tan menjelaskan, peningkatan APK sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinilai masih belum stabil, tingkat pengangguran masih tinggi, dan sejumlah wilayah di Indonesia baru saja terdampak bencana banjir bandang yang menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal.“APK pendidikan tinggi kita sangat bergantung pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Kita juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan,” katanya.Sofyan Tan mencatat, APK perguruan tinggi pada 2025 memang mengalami peningkatan dari baseline 32 menjadi 32,89, meskipun belum mencapai target 33,94. Adapun target 2026 sebesar 34,92 dinilai bukan angka kecil dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.Salah satu instrumen utama untuk mendorong partisipasi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, lanjutnya, adalah melalui program beasiswa KIP Kuliah. Namun, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah dan anggaran KIP Kuliah yang relatif stagnan, target peningkatan APK dinilai sulit tercapai.“Bagaimana kita bisa memacu APK yang tinggi sementara pendapatan masyarakat masih rendah dan dukungan beasiswa tidak ditingkatkan,” tegasnya.Karena itu, Sofyan Tan mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran KIP Kuliah minimal Rp5 triliun. Ia meyakini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mampu meyakinkan Presiden untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan APK pendidikan tinggi.“Kita tahu Presiden sangat peduli pada peningkatan kualitas generasi muda. Anak-anak diberi gizi yang baik, maka untuk KIP Kuliah pun saya berharap anggarannya ditambah. Tambahan Rp5 triliun sudah bisa membuat banyak orang tua tersenyum karena anaknya berpeluang menjadi sarjana,” ujarnya.Di sisi lain, Sofyan Tan mengapresiasi sejumlah capaian Kemendiktisaintek sepanjang 2025. Ia menilai banyak kemajuan positif yang berdampak baik bagi dunia pendidikan tinggi.Kemendiktisaintek, menurutnya, cukup cepat merespons bencana banjir yang terjadi pada tahun lalu dengan memberikan santunan kepada mahasiswa yang terdampak. Selain itu, percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen, termasuk lektor dan penambahan jumlah guru besar, juga dinilai sebagai capaian positif.“Realisasi anggaran secara keseluruhan yang mencapai 94,83 persen adalah angka yang sangat baik,” katanya.Namun demikian, ia juga menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang hanya mencapai 63,72 persen, jauh lebih rendah dibandingkan direktorat jenderal lainnya. Lalu, pada 2026, direktorat tersebut justru mendapatkan peningkatan anggaran dari Rp326 miliar menjadi Rp1,082 triliun.“Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala, termasuk apakah pembangunan SMA Garuda mengalami kemacetan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.Selain itu, Sofyan Tan berharap pada 2026 pemerintah tidak hanya menghadirkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi juga menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan tinggi.Mendiktisaintek dalam kesempatan itu menyampaikan akan menyampaikan dan berkoordinasi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto terkait usulan Soyan Tan. Serta akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait anggaran.