LensaDaily - Ledakan tabung gas LPG 12 Kg di Jalan Ratu Sianum Lr. Nepos Nomor 49, Palembang, Sumatera Selatan, sebabkan tiga orang meninggal dunia. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 31 Januari 2026 sekitar pukul 13.30 WIB, berasal salah satu rumah warga yang tengah memasak untuk acara ruahan.Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya menerangkan, saat awal api muncul dari ledakan tersebut, warga berupaya memadamkan dengan alat seadanya."Adapun pemicu ledakan dan kebakaran tersebut berdasarkan informasi dari saksi-saksi tersebut adalah kebocoran gas LPG 12 Kg yang sedang digunakan untuk memasak sedekah ruahan malam itu di daerah Bungau," jelas Kombes Pol. Nandang, Senin 2 Februari 2026.Kombes Pol. Nandang menerangkan, dari peristiwa tersebut terdapat sembilan korban yang terdiri dari tujuh mengalami luka bakar dan dua meninggal dunia. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis."Sembilan korban itu terdiri dari tujuh perempuan dewasa dan dua balita. Kesembilan korban mengalami luka bakar antara 20 sampai 80 persen. Seluruh korban langsung dibawa ke RS Pelabuhan Boom Baru untuk mendapatkan tindakan medis," ujar Kombes Pol. Nandang.Jumlah korban jiwa ledakan tabung gas ini bertambah menjadi satu orang. Hal ini setelah satu korban meninggal dunia saat menjalani perawatan  di rumah sakit pada Minggu 1 Februari 2026.“Iya aebelumnya korban dua orang dan kemarin bertambah satu orang, sehingga total menjadi tiga,” jelas Kapolres Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi, Senin 2 Februari 2026.Diketahui, Polisi menjelaskan kronologi ledakan tabung gas LPG 12 Kg di Jalan Ratu Sianum Lr. Nepos Nomor 49, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (31/1/26) sekitar pukul 13.30 WIB. Ledakan terjadi di salah satu rumah warga yang tengah memasak untuk acara ruahan. Saat awal api muncul dari ledakan tersebut, warga berupaya memadamkan dengan alat seadanya."Adapun pemicu ledakan dan kebakaran tersebut berdasarkan informasi dari saksi-saksi tersebut adalah kebocoran gas LPG 12 Kg yang sedang digunakan untuk memasak sedekah ruahan malam itu di daerah Bungau," jelas Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya.

LensaDaily - Dua kerangka manusia di lantai 2 Gedung Kantor Astra Credit Companies (ACC) di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat yang terbakar, teridentifikasi atas nama Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Keduanya dinyatakan hilang dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu.Pernyataan ini hasil dari identifikasi DNA terhadap keduanya oleh RS Bhayangkara Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Identifikasi ini dilakukan dengan mencocokan data postmortem dan antemortem dari keluarga dua korban."Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo," jelas Karo Labdokkes Polri, Brigjen Pol. Sumy Hastry Purwanti, dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat 7 November 2025.Reno diketahui merupakan satu dari dua orang yang dinyatakan hilang dalam aksi demo akhir Agustus di Kwitang, Jakarta Pusat. Brigjen Pol. Sumy pun memastikan bahwa jenazah kedua juga merupakan orang yang dinyatakan hilang dalam aksi demonstrasi berujung ricuh."Post mortem cocok dengan ante mortem sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid," jelasnya. Hastry menerangkan bahwa penyebab kematian kedua korban dipastikan akibat terbakar saat terjadinya peristiwa gedung kebakaran. “Memang kelihatan dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar sehingga kami bisa menulis sebab kematiannya karena terbakar,” jelas Hastry.Dari identifikasi tersebut, maka seluruh orang yang dinyatakan hilang telah ditemukan.

LensaDaily – Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau diperkirakan meningkat pada akhir Agustus ini. Untuk mengantisipasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, langkah cepat ini perlu diambil karena sebagian besar wilayah Riau diprediksi masuk kategori bahaya tinggi hingga sangat tinggi pada 26–28 Agustus.“OMC menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan memanfaatkan potensi awan hujan, kita berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kebasahan lahan,” ujarnya di Pekanbaru, Senin (25/8).Ancaman Karhutla Masih AdaBMKG mencatat puncak musim kemarau di Riau mayoritas terjadi pada Juni–Juli, kecuali di Indragiri Hilir yang baru mengalaminya bulan ini. Curah hujan di dasarian III Agustus masih rendah, hanya sekitar 20–50 mm. Kondisi diperkirakan mulai membaik pada September dengan intensitas hujan mencapai 50–75 mm per dasarian.Meski ada peluang hujan, BMKG mengingatkan risiko karhutla tetap tinggi. Analisis atmosfer menunjukkan gelombang Rossby Ekuator yang aktif di Sumatera serta suhu muka laut hangat di Selat Malaka memang berpotensi membentuk awan hujan. Namun, atmosfer yang kering masih bisa memicu kebakaran.Data Satelit: Ribuan Titik PanasHasil pantauan satelit Himawari-9 pada 24 Agustus pukul 16.00 WIB mendeteksi asap di Kalimantan Barat. Di hari yang sama, terpantau 1.003 titik panas di Indonesia, dengan 675 titik berada di Kalimantan. Untuk Sumatera, termasuk Riau, ada 38 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.Dwikorita menegaskan OMC mampu menekan laju kebakaran. Pada 19 Juli lalu, Riau sempat mencatat 173 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun setelah operasi hujan buatan dilakukan, jumlahnya turun drastis hingga nol titik panas pada 28 Juli.“Selama pelaksanaan OMC 10–19 Agustus lalu, wilayah rawan karhutla di Riau berhasil dijaga tetap aman dengan catatan zero hotspot. Ini bukti nyata peran teknologi dalam mitigasi bencana,” katanya.Sumbangan Air HujanSecara nasional, operasi modifikasi cuaca yang digelar sejak Juli hingga Agustus di sejumlah daerah rawan karhutla menghasilkan tingkat keberhasilan 85–100 persen. Hujan buatan tersebut menyumbang lebih dari 586 juta meter kubik air untuk membasahi lahan dan menjaga kelembaban tanah.BMKG pun mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Aktivitas yang bisa memicu api, seperti membuka lahan dengan membakar atau membuang puntung rokok sembarangan, sangat berisiko memperburuk kondisi.“Perlu gotong royong semua pihak. OMC bukan satu-satunya solusi. Dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan dari api adalah benteng utama pencegahan karhutla,” tegas Dwikorita.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Kodam I/Bukit Barisan menyerahkan 920 prajurit melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau sebagai Satuan Tugas Darat yang siap bersinergi dengan BNPB, BPBD, Polda Riau, dan unsur terkait lainnya. Seluruh kekuatan TNI di wilayah Riau turut dikerahkan untuk mendukung strategi pencegahan, penanganan, hingga mitigasi Karhutla.Hal ini dikatakan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla di Balai Serindit, Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru.Dalam rapat ini, Pangdam I/BB menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan jajaran Korem 031/Wira Bima dan seluruh jajaran TNI di wilayah Prov Riau dan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat guna meminimalisir Karhutla. Selain itu, Kodam I/BB juga menyiapkan 920 prajurit sebagai Satuan Tugas Darat yang akan bersinergi dengan BNPB, BPBD, Polda Riau dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengendalian Karhutla."Mudah-mudahan dukungan kami bisa bermanfaat, dan berharap seluruh masyarakat bisa bersama-sama serta bahu membahu untuk menciptakan Riau bebas asap," ucap Mayjen TNI Rio Firdianto.Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan menekankan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan dengan keamanan nasional, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu kerja sama lintas sektoral yang kuat, cepat, dan terintegrasi.Kemudian Menteri LHK, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, juga menekankan perlunya optimalisasi teknologi pemantauan, patroli udara, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Langkah-langkah mitigasi juga perlu terus ditingkatkan melalui Early Warning System dan edukasi masyarakat.Ditempat terpisah Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI siap mengambil peran aktif dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.“Perbantuan TNI dalam mengatasi Karhutal ini sesuai dengan Undang-Undang TNI khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk dalam mengatasi kebakaran hutan terutama di daerah-daerah rawan.TNI selalu hadir di tengah masyarakat dalam setiap ancaman yang mengganggu keselamatan bangsa. Penanganan Karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tapi bagian dari menjaga kelangsungan hidup, lingkungan, dan masa depan generasi muda,” tegas Kapuspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jumat 25 Juli 2025.

LensaDaily - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau telah mencapai 1.000 hektare yang terjadi penyebaran pesat dari 546 hektare dalam tempo waktu 24 jam. Karhutla di Riau ini, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan 29 orang sebaga tersangka pembakaran.Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, Pemerintah memandang kondisi ini sebagai eskalasi darurat yang memerlukan langkah tegas dan terintegrasi. Per 20 Juli 2025, tercatat 790 titik panas (hotspot) terdeteksi di Riau, dengan 27 titik api aktif. Hanya dalam waktu 24 jam, luas lahan terbakar melonjak dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare.Dalam waktu sepekan terakhir, Polda Riau berhasil menangkap 29 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam pembakaran lahan, dengan luas area terdampak mencapai 213 hektare. Angka ini merupakan bagian dari total 35 laporan kasus karhutla yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2025, dengan total tersangka mencapai 44 orang dan luas lahan yang telah terbakar mencapai 269 hektare.Sebaran titik api terkonsentrasi dan saling berdekatan, yang menunjukkan adanya pola pembakaran berulang dan terorganisasi. Kondisi ini mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kualitas udara lintas wilayah, dan berpotensi merusak reputasi Indonesia di panggung global dalam komitmen pengendalian perubahan iklim.“Kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luasan kebakaran yang masif hanya dalam waktu singkat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lapangan dan masih rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan,” jelas Menteri Hanif mengutip keterangannya kemenlh.go.id, Rabu 23 Juli 2025.Sebaran tersangka dalam kasus terbaru menunjukkan cakupan yang luas: Kampar (7 orang), Rokan Hilir (5), Indragiri Hulu (5), Kuantan Singingi (3), Rokan Hulu (3), serta masing-masing satu tersangka dari Pelalawan, Inhil, Dumai, dan Pekanbaru. Barang bukti yang diamankan meliputi cangkul, parang, korek api, kayu bekas terbakar, hingga jeriken bahan bakar. Kasus-kasus ini banyak terjadi di lahan gambut, kawasan hutan produksi terbatas, dan bahkan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. KLH/BPLH melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti temuan ini dengan memproses sanksi administratif terhadap perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi yang lalai dalam pencegahan karhutla.Selain itu, KLH/BPLH juga bekerja sama dengan BMKG dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan karhutla. Operasi ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan hujan buatan yang diharapkan dapat membantu menurunkan potensi kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang kering ekstrem.Di sisi lain, BNPB telah mengerahkan satu unit helikopter water bombing dan akan menambah tiga unit tambahan. Perusahaan swasta juga berpartisipasi, seperti Sinar Mas Group yang mengirimkan satu helikopter ke wilayah Bangko Sempurna, Rokan Hilir sebagai salah satu episentrum titik api terbanyak.Pemerintah daerah di 12 kabupaten telah menetapkan status siaga karhutla. Namun medan yang sulit, lahan gambut yang kering, dan angin kencang memperparah penyebaran api.“Saya menegaskan bahwa pembakaran lahan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hukum berat yang akan ditindak tanpa kompromi. Setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi pidana dan administratif. Kami tidak akan membiarkan bencana tahunan ini terus mengancam lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” tegas Menteri LH, Hanif.Menteri Hanif menyerukan kepada seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan di wilayahnya. Edukasi publik, patroli darat, dan pelibatan masyarakat peduli api harus digerakkan secara masif. “Kami terus bekerja untuk memastikan udara bersih, hutan lestari, dan masyarakat yang sehat. Tapi perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antarsektor adalah kunci. Mari bersama kita hentikan pembakaran lahan sebelum api menghentikan kehidupan kita,” pungkas Menteri Hanif.