LensaDaily - Pemerintah diingatkan untuk bersiap menghadapi krisis pangan imbas perang Iran dan Israel - Amerika Serikat dan juga Ukraina dan Rusia belum reda yang membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global. Program MDGs pun dinilai gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global.Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global.“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, dalam keterangan tertulis dikutip dari dpr.go.id, Minggu 29 Maret 2026.Menurut Riyono, kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga pangan dunia naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang sering merugikan petani.“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis guna mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya.Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dan saat ini telah berdiri 166 yang merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga tahun 2029 mendatang. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah akan tercapai,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dalam sebuah acara yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara keseluruhan dapat menjangkau 500 ribu peserta didik.“Ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah rakyat adalah seribu murid. Berarti sasaran kita nanti 500 ribu murid,” ungkap Presiden.Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menegaskan cita-citanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis terhadap kemampuan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi. Presiden menegaskan keyakinannya bahwa arah perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial beserta jajaran dan seluruh kementerian/lembaga terkait yang telah bekerja keras mendukung program Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo turut menyampaikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.“Terima kasih sekali lagi semua unsur yang bekerja keras untuk seluruh rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh,” pungkas Presiden.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Mengawali arahannya, Kepala Negara mengingatkan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa di tengah cobaan, proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti.“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi Indonesia harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Presiden juga menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara modern.“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ungkap Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, yang harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan. Presiden pun mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Percepatan, untuk bersama-sama mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, mencari kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ucap Presiden.Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden. 

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada Bill Gates di Landmark Room, Lantai 29, Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza, pada Selasa, 23 September 2025. Tanda kehormatan kepada Bill Gates itu atas jasa dan dedikasinya yang luar biasa bagi kesejahteraan umat manusia.Penyematan tanda kehormatan kepada Bill Gates itu atas jasa dan dedikasinya yang luar biasa bagi kesejahteraan umat manusia dilakukan di sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation itu, Presiden Prabowo membahas peluang kerja sama di berbagai bidang.Setibanya di lokasi pertemuan, keduanya berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Bill Gates melanjutkan pertemuan. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden RI Prabowo mengatakan bahwa pertemuan dengan Bill Gates berlangsung sangat positif. Menurutnya, Bill Gates memberikan perhatian dan bantuan luar biasa kepada Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan.“Bantuan riset, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin,” ucap Kepala Negara.Oleh karenanya, Presiden Prabowo menganugerahkan penghargaan Order of Distinguished Stars – Bintang Jasa Utama kepada William Henry Gates III atau Bill Gates. Penganugerahan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara.Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Danantara terus melakukan komunikasi bersama yayasan Bill Gates untuk proyek kemanusiaan. “Proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan. Pendidikan kunci masa depan kita,” tandasnya.Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

LensaDaily - Bencana kemanusiaan di Jalur Gaza harus menjadi perhatian serius seluruh negara, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri kekejian Israel tersebut.Hal ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengirim surat resmi ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat terkait pembebasan dan perjuangan Palestina. Dalam surat tersebut, Puan mendesak PBB untuk segera bertindak mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.Surat Puan dikirimkan ke Antonio Guterres baru-baru ini. Surat itu berjudul Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza."Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan," kata Puan dalam suratnya, dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.Puan kemudian mengutip laporan terbaru dari badan-badan PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, yang mengungkap tingkat kerawanan pangan yang kritis di Gaza, dengan kategori masuk dalam Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang bertarung dengan kerawanan pangan yang parah, dan sekitar 500.000 anak-anak terdampak malnutrisi akut, dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai golongan ‘sangat kurus’, menurut laporan UNICEF. Lebih lanjut, Puan menyinggung soal kematian akibat kelaparan yang terus meningkat, terutama di Jalur Gaza utara, di mana bayi-bayi meninggal dunia akibat kekurangan susu formula. Sementara lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, dan akses terhadap makanan pokok dan pasokan medis telah sangat dibatasi selama berbulan-bulan. "Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.Puan menegaskan, kebijakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, di mana membiarkan warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan. "Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan mereka secara fisik," papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan. Ini.Oleh karena itu, Puan mendorong Sekjen PBB sebagai suara masyarakat internasional, untuk mengambil langkah-langkah mendesak. Pertama, dengan secara resmi mengumumkan status kelaparan di Jalur Gaza, sesuai dengan Klasifikasi Fase Terpadu (IPC).Kedua, Puan menuntut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan sidang darurat guna menerapkan langkah-langkah praktis yang bertujuan mencegah kelaparan sebagai senjata perang dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan."Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.Puan pun mendorong PBB untuk memastikan penyediaan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza dengan membangun koridor kemanusiaan yang aman di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Kemudian kelima, membantu memobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza dengan bekerja sama dengan Negara-negara Anggota untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman bagi rakyat Gaza.Poin ke-6, Puan menyerukan pemulihan dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, serta organisasi-organisasi kemanusiaan lain yang netral dan imparsial, kepada penduduk terdampak di Gaza."Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan," tegas cucu Proklamator RI Sukarno itu."Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini," pungkas Puan dalam suratnya ke Sekjen PBB Antonio Guterres.