LensaDaily - Komitmen berkelanjutan dalam mendukung masyarakat rentan, Bank DBS Indonesia menyalurkan donasi Sumatra Disaster Relief senilai lebih dari Rp6 miliar untuk pemulihan bencana Aceh dan Sumatra. Bantuan ini disalurkan sebagai respons darurat dalam meningkatkan ketahanan komunitas terdampak dan membantu 11.475 keluarga atau 67.653 individu rentan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 222 desa.Melalui DBS Foundation, Bank DBS Indonesia bersama mitra lokal Plan Indonesia menyalurkan bantuan tersebut dari Januari hingga April sekaligus memastikan bantuan sampai kepada penerima yang paling membutuhkan sehingga upaya pemulihan pasca bencana berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra tepercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, DBS Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit."Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," ucap Lim Chu Ching dalam keterangannya Senin 22 Juni 2026.Program respons darurat ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, sekaligus membantu mereka melangkah dengan pemulihan yang berkelanjutan. Keberlangsungan bantuan kemitraan ini telah menjangkau sejumlah wilayah Aceh mulai dari Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Lebih dari itu, sinergi dukungan ini juga sampai di wilayah Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat.Bank DBS Indonesia menyalurkan bantuan secara gotong royong bersama mitra strategis seperti Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya yang diawasi pelaksanaannya oleh DBS Foundation.Fokus utama program bantuan mencakup pemenuhan kebutuhan mendesak mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air dan sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.Program ini juga mencakup dukungan bagi anak-anak dan keluarga terdampak melalui distribusi perlengkapan sekolah, penyediaan ruang belajar sementara, serta bantuan tunai multiguna yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.Secara total pelaksanaan program ini menjangkau hingga 6 kabupaten dengan penerima manfaat yang terdiri dari 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308laki-laki dewasa. Dari keseluruhan penerima manfaat tersebut, program juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang.Selain memberikan bantuan utama, Bank DBS Indonesia juga berkontribusi dalam penguatan aspek perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat terdampak. Dukungan ini mencakup sesi pendampingan psikososial, penguatan ketahanan serta perlindungan masyarakat, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, sampai dengan peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.Bank DBS Indonesia juga turut mendukung penguatan koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, platform koordinasi kemanusiaan, BNPB, dan organisasi masyarakat sipil lokal agar upaya pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan terima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," katanya.

LensaDaily - Kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural (ilegal) asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, tenggelam di perairan Malaysia. Praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran.  Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tragedi tenggelamnya kapal ini yang menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. Menurut pantauan, hingga Selasa (12/5/2026), 14 orang masih dinyatakan hilang. "Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Mafirion mengutip dpr.go.id Kamis 14 Mei 2026.Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran."Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.Mafirion menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pascakejadian, tetapi juga membongkar akar persoalan yang menyebabkan praktik pengiriman PMI ilegal terus berlangsung.Ia mendesak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap jaringan perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut.“Jangan hanya berhenti pada penanganan korban. Aparat harus membongkar aktor intelektual dan jaringan yang selama ini mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Kalau sindikatnya tidak diputus, tragedi seperti ini akan terus berulang,” tegasnya.Selain itu, Mafirion meminta Komnas HAM turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Ia menilai ada unsur kelalaian negara yang harus dievaluasi secara serius."Ketika warga negara sampai mempertaruhkan nyawa menggunakan jalur ilegal, itu menandakan negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.Ia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban selamat maupun keluarga korban meninggal dunia, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.Mafirion menyoroti persoalan PMI ilegal di Malaysia yang menurutnya telah menjadi masalah serius selama lebih dari dua dekade. Saat ini, kata dia, ratusan ribu PMI ilegal masih berada di Malaysia tanpa dokumen sah dan hidup dalam kondisi rentan karena status mereka sebagai pekerja asing ilegal."Ini bukan persoalan baru. Sudah lebih dari 20 tahun PMI ilegal menjadi masalah serius. Mereka hidup tanpa perlindungan hukum yang memadai, rawan eksploitasi, bahkan banyak anak-anak mereka akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas,” ujarnya.Akibat kondisi tersebut, lanjut Mafirion, puluhan ribu anak PMI ilegal di Malaysia kesulitan mengakses pendidikan dan layanan dasar karena tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah."Anak-anak itu menjadi korban dari lemahnya pengawasan negara terhadap keberangkatan tenaga kerja ilegal. Mereka kehilangan hak pendidikan, perlindungan, bahkan identitas kewarganegaraan. Negara tidak boleh terus membiarkan situasi ini berlangsung,” katanya.Karena itu, Mafirion meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran, memperkuat edukasi masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap agen dan jalur pengiriman tenaga kerja non-prosedural.“Keselamatan dan martabat warga negara adalah tanggung jawab utama negara yang tidak bisa ditawar. Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar pemerintah benar-benar serius memberantas praktik pengiriman PMI ilegal dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.

LensaDaily - Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun ini terasa istimewa karena berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan serta berdekatan dengan Idulfitri 1447 H. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun pribadi, saya menyampaikan Selamat Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948,” ujar Menag Nasaruddin Umar mengutip kemenag.go.id, Kamis 18 Maret 2026.Menurut Menag, perayaan Nyepi tahun ini terasa istimewa karena berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan serta berdekatan dengan Idulfitri 1447 H. Ia menilai, pertemuan dua momentum keagamaan tersebut menjadi simbol kuat nilai kebersamaan lintas iman.“Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat bahwa kita berada dalam satu semangat Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga,” tegasnya.Menag menjelaskan, tema tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk mempererat persaudaraan sebagai bangsa. Nilai itu, kata dia, juga tercermin dalam ajaran Catur Brata Penyepian yang dijalankan umat Hindu saat Nyepi.Melalui Amati Geni, umat diajak memadamkan api dalam diri seperti amarah dan egoisme. Sementara Amati Karya menjadi ruang untuk berhenti sejenak dari aktivitas fisik dan melakukan introspeksi.Kemudian, Amati Lelungan mengajarkan untuk tidak bepergian, memberi kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan memulihkan keseimbangan. Adapun Amati Lelanguan mendorong umat melepaskan hiburan duniawi demi menemukan kejernihan batin.“Dengan menjalankan Nyepi, umat Hindu sesungguhnya sedang memberikan jeda kepada alam semesta. Jika kita memuliakan alam, maka alam pun akan memuliakan harkat kemanusiaan kita,” ujar Menag.Menag optimistis, semangat Vasudhaiva Kutumbakam akan terus mendorong umat Hindu berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia.“Semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kita semua,” tandasnya.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk terus membantu rakyat Palestina, dan menyampaikan keprihatinan atas serangan Israel di Gaza pada Sabtu 31 Januari 2026. Indonesia menegaskan menempuh langkah diplomasi melalui jalur Dewan Perdamaian (Board of Peace).“Tentu kan kita prihatin serangan, tapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya, itu komitmen bangsa Indonesia membantu saudara kita di Gaza dan Palestina,” tegas Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin 2 Februari 2026.Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tetap konsisten menempatkan isu kemanusiaan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi.Terkait langkah lanjutan Presiden Prabowo dalam merespons perkembangan di Gaza, Mensesneg mengungkapkan bahwa terdapat komunikasi yang disampaikan melalui Board of Peace (BoP), namun dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik tertutup.“Ada, tetapi melalui jalur-jalur tertutup,” ujar Mensesneg.Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisi tawar RI dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak Sabtu (31/1) pagi, menurut laporan saluran televisi Al Jazeera yang mengutip berbagai sumber medis.Kekerasan tersebut terjadi sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan Penyeberangan Rafah itu akan menjadi yang pertama sejak Mei 2024.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran pesawat Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 akan menjadi tambahan penting dalam memperkuat kemampuan Tentara Nasional Indonesia. Penguatan ini, menurut Presiden, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam menghadapi bencana dan misi kemanusiaan. “Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin 3 November 2025.Dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, Presiden menyampaikan bahwa kemampuan udara menjadi elemen vital bagi keamanan dan pembangunan nasional.“Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional,” katanya.Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pesawat ini memiliki kemampuan untuk dikonversi menjadi tanker udara yang akan menambah fleksibilitas operasional bagi TNI AU.Dari sisi kemanusiaan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kemampuan udara Indonesia akan berperan penting dalam penanganan darurat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan modul operasi udara dan ambulans udara guna memperkuat kapasitas tanggap bencana alam dan misi kemanusiaan. “TNI saya perintahkan untuk menambah batalion-batalion kesehatan. Jadi batalyon tim kesehatan tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tapi seandainya ada kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana kita juga bisa hadir,” ucapnya.Presiden Prabowo menekankan bahwa peningkatan kemampuan TNI dalam misi kemanusiaan juga mencerminkan peran aktif Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Menurutnya, Indonesia turut terlibat dalam bantuan kemanusiaan internasional seperti pengiriman bantuan ke Turki saat gempa bumi besar, serta partisipasi tim medis Indonesia di Gaza bersama Persatuan Emirat Arab. “Ingat waktu kita peristiwa tsunami di Aceh, banyak negara datang bantu kita. Waktu kita ada masalah di Sulawesi Tengah, di Palu, juga banyak negara bantu kita. Jadi kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara dalam kesulitan,” tandasnya.