LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

LensaDaily - Kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta meningkat menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar dr. Andi Saguni mengutip dari Kemenkes.go.id  Senin 11 Mei 2026.Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026.Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia.“Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” katanya.Virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki.Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif Hantavirus tipe HPS maupun HFRS.“Begitu notifikasi diterima, kami langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, koordinasi lintas sektor, pemeriksaan laboratorium, hingga pemantauan terhadap kontak erat tersebut,” jelasnya.Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveilans, laboratorium, hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar dr. Andi.Kemenkes mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak napas.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus Hanta,” tutup dr. Andi Saguni.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, yang merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional. Upaya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan jumlah dokter termasuk dokter spesialis merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, melalui penetapan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdi ke daerah.“Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Kamis 22 Januari 2026.Menkes menambahkan, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ujar Budi.Menurut Menkes, penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdi di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah juga memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tandasnya.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan menemukan berbagai masalah kesehatan pada siswa, mulai dari gangguan penglihatan, karies gigi, pradiabetes, hipertensi hingga risiko penyakit jiwa pada siswa Sekolah Rakyat. Ini hasil dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk para siswa Sekolah Rakyat, bersamaan dengan dibukanya tahun ajaran baru 2025/2026 yang sudah mulai dilaksanakan pada 14 Juli 2025.Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy mengatakan, hasil cukup mengejutkan ini, pemerintah pun berkomitmen memastikan kesehatan siswa-siswi Sekolah Rakyat lewat pemeriksaan lanjutan yang lebih akurat."Mulai 14 Juli 2025, program CKG sudah dimulai berbarengan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di 72 Sekolah Rakyat. Sedikitnya 7.300 siswa sudah diperiksa kesehatannya," ujarnya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Rabu 16 Juli 2025 petang.Menurut Daisy, dari hasil pemeriksaan sementara yang masuk ke Kemenkes pada tiga Sekolah Rakyat terhadap 355 siswa, terdiri 175 siswa SMP dan 180 siswa SMA, sebanyak 52,11 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan."Apabila memerlukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya tentunya siswa dan masyarakat harus terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, khusus di Sekolah Rakyat nanti ditangani khusus," jelas dr. Daisy.Adapun masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di tiga Sekolah Rakyat tersebut adalah gigi karies sebanyak 42,8 persen. Setelah itu diikuti antara lain gangguan penglihatan 21,9 persen, gizi kurang 13,8 persen, prahipertensi 11,5 persen, anemia 10 persen, hipertensi 9,8 persen, dan pradiabetes 5,6 persen. Ditemukan pula risiko kesehatan jiwa sebanyak 1,9 persen.Dijelaskan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, seluruh proses pemeriksaan dilakukan di sekolah. Mengingat CKG adalah proses penapisan (screening) masalah kesehatan anak didik. Beberapa temuan awal seperti anemia, diabetes (gula darah), dan jantung tentu membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas jika memang ada riwayat kesehatan keluarga. "Untuk menentukan apakah ada gejala talasemia atau tidak pada siswa misalnya," jelas Lovely Daisy.Terkait jenis pemeriksaan kesehatan di sekolah umum yang bukan Sekolah Rakyat untuk setiap jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA temuannya ada yang sama, yakni status gizi, merokok, kebugaran, tekanan darah, tuberkulosis (TBC), telinga, mata, gigi, jiwa, hepatitis (B dan C), dan kesehatan reproduksi.Cek Kesehatan Reproduksi tidak Semua SiswaSecara khusus cek kesehatan reproduksi dilakukan hanya untuk siswa putri kelas 4-6 SD, riwayat imunisasi kelas 1 SD gula darah kelas kelas 7 SMP, riwayat imunisasi HPV kelas 9 putri, anemia remaja putri kelas 10 SMP dan talasemia untuk siswa SMP serta SMA.Menyikapi keluhan publik adanya perbedaan jenis pemeriksaan di beberapa Puskesmas, Daisy menerangkan bahwa Kemenkes sebenarnya sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) soal jenis pemeriksaan kesehatan kepada petugas Puskesmas. "Kami sudah melakukan sosialisasi baik untuk pemeriksaan di sekolah maupun puskesmas dan itu selalu kita monitor," jelasnya.CKG merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah dijalankan sejak 10 Februari 2025 melalui Puskesmas atau Klinik Kesehatan.Hingga pertengahan Juli, program CKG telah dirasakan lebih dari 12 juta masyarakat umum. Khusus untuk CKG sekolah, Kemenkes menargetkan 53,8 juta pelajar di 282 ribu satuan pendidikan menjadi sasaran utama.