LensaDaily - Pemerintah memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga guna mewujudkan penanganan konflik sosial yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Membahas Permasalahan Kriteria Dalam Identifikasi Peristiwa Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat.Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi, I Nyoman Sukasana menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mewujudkan penanganan konflik sosial yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keseragaman kriteria dan data merupakan fondasi penting dalam membangun kebijakan yang responsif, efektif, serta berorientasi pada upaya menjaga stabilitas sosial di seluruh wilayah Indonesia."Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai langkah awal untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun pedoman teknis penanganan konflik sosial yang terpadu. Pembahasan difokuskan pada penentuan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi peristiwa konflik sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial," kata Nyoman.Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BNPB, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Sebagai tindak lanjut hasil rapat, seluruh peserta menyepakati pentingnya penyusunan pedoman teknis bersama yang mengatur kriteria, kategori, serta mekanisme pendataan dan penanganan konflik sosial secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, akan disusun data tunggal konflik sosial oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Tingkat Nasional guna memastikan keseragaman informasi dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.Kemendagri, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait telah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penanganan konflik sosial. Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan perkuat pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Hal ini dengan menggelar Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan tema 'Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua'.“Keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa. Papua adalah gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Plh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kol. Inf. Wahyu Handoyo, S.IP., M.Han dalam sambutan rakor di Jayapura, Papua, Kamis 25 September 2025.Diskusi dalam rapat menyoroti perlunya penguatan pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dinilai penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.Sebagai rangkaian kegiatan, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, sebuah langkah yang dinilai strategis untuk menghadapi berbagai tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.Meski begitu, Kodaeral X masih menghadapi keterbatasan, khususnya alutsista yang sebagian besar berukuran kecil sehingga membatasi jangkauan operasi, serta belum tersedianya pasokan BBM jenis Solar HSD B-0.“Keterbatasan alutsista dan logistik, khususnya dukungan BBM, tidak boleh mengurangi komitmen kita menjaga laut Papua. Justru kondisi ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan pusat terhadap Kodaeral X agar lebih optimal melaksanakan tugasnya,” tegas Kol. Inf. Wahyu Handoyo.Rapat menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto; Dirpolairud Polda Papua Kombes Pol. Andi Anugerah; Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Oscar O. Wambrauw; Dansatrol Kodaeral X Jayapura Kolonel Laut (P) Bambang ABR.Serta Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Robby Wanggay, S.Pi., M.Eng, dan dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, di antaranya Pj. Sekda Provinsi Papua, perwakilan Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, DPRD Provinsi Papua, Danlanud Silas Papare, BNN Papua, serta kepala daerah kabupaten/kota.Hadir pula perwakilan kementerian teknis dan lembaga terkait, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Kesyahbandaran, Balai Karantina, BMKG, PSDKP, KSOP, dan SAR Jayapura. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Papua sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.

LensaDaily - Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk jaringan judi daring lintas negara, membuat Kemenko Polkam perlu memberikan literasi tentang bahaya judi online. Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam bersama sejumlah kementerian/lembaga pun membahas Kebijakan Peningkatan Literasi Digital terkait bahaya judi daring di Provinsi Kepulauan Riau. “Ancaman judi daring bukan hanya merusak stabilitas sosial-ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Pemerintah sangat serius memberantas judi daring, dengan membentuk Desk Pemberantasan Judi Online yang melibatkan kementerian, lembaga pusat, daerah, hingga kepala daerah,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi di Kepri, Rabu (3/9/2025).Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari total 2,18 juta jiwa penduduk Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 66.097 orang terindikasi melakukan judi daring. Sementara itu, hasil pemadanan data PPATK dengan Kementerian Sosial mengungkap bahwa 2.377 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos turut terlibat dalam praktik tersebut, dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar. Syaiful menyampaikan, ada sejumlah tantangan dalam pemberantasan judi daring, di antaranya penggunaan VPN oleh para pelaku sehingga menyulitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemblokiran situs, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat yang membuat sebagian mudah terjebak oleh iklan judi daring.Sebagai koordinator Desk Pemberantasan Judi Daring, Kemenko Polhukam menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama PPATK, Polri, Kominfo, Kemensos, BSSN, serta pemerintah daerah. Fokus kerja sama diarahkan pada penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU PDP, serta pengarusutamaan literasi digital sebagai langkah pencegahan sejak dini.“Literasi digital merupakan salah satu kunci pemberantasan judi daring. Bukan sekadar menguasai teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak terjebak rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kita optimistis mampu menekan laju perjudian daring di Indonesia,” katanya.Ditemui secara terpisah, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan keseriusannya dalam pencegahan judi daring. Pemkab Bintan telah melakukan pelacakan ASN yang terindikasi terlibat, bekerja sama dengan OJK dan BI dalam pembinaan, serta melakukan sosialisasi bahaya judi daring melalui media sosial.“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kita harus memperkuat literasi digital sebagai benteng menghadapi ancaman judi daring, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepri,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengawal dan memastikan bahwa Program Prioritas Presiden berjalan dengan baik."Kemenko Polkam melalui Deputi Bidkoor Kominfo menegaskan komitmennya untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal, termasuk Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi saat melakukan audiensi bersama dengan Gubernur Kepri, Rabu (3/9/2025).Dalam kesempatan tersebut, tim Kemenko Polkam juga melaksanakan courtesy call dengan Pemerintah Kabupaten Bintan. Disampaikan sejumlah pencapaian yang dilakukan oleh Pemkab Bintan, diantaranya hibah lahan seluas 10 hektar untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat; operasional 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi program MBG; serta lebih dari 8.000 warga telah mendaftar layanan Cek Kesehatan Gratis."Sejumlah kendala masih ditemui, seperti kekurangan 100 tenaga guru untuk Sekolah Rakyat, tumpang tindih data penerima MBG antara pusat dan daerah, serta distribusi layanan gizi yang belum sepenuhnya merata," kata Syaiful.Tim Kemenko Polkam juga meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang, Kabupaten Bintan. Koperasi yang baru berdiri sejak 21 Juli 2025 ini telah mencatat omset Rp176 juta pada bulan Agustus, hanya dalam dua bulan operasional.KDMP Kuala Sempang beranggotakan 72 orang dengan iuran wajib Rp 100 ribu per bulan. Koperasi ini menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding toko kelontong sekitar, serta bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan De Sayur sebagai mitra distribusi utama.Meski menunjukkan perkembangan positif, KDMP masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan modal, minimnya pemahaman masyarakat, serta kebutuhan regulasi penguatan aset desa untuk koperasi.Syaiful menilai KDMP Kuala Sempang berpotensi menjadi model percontohan pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi modern. “KDMP terbukti mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan dukungan regulasi dan modal, koperasi ini bisa menjadi tonggak ekonomi kerakyatan di Bintan,” ujarnya.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) siapkan rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah Kelompok Rentan dari Malaysia. WNI/PMIB rencana akan dipulangkan melalui tiga titik debarkasi, yaitu Sumatera Utara (Bandara Internasional Kualanamu), Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta), dan Nusa Tenggara Barat (Bandara Internasional Lombok).Persiapan ini, Kemenko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi di Depok, Jawa Barat. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas prosedur pemulangan WNI/PMIB Kelompok Rentan di luar negeri hingga ketibaan di daerah asal masing-masing serta peran Kementerian/Lembaga dalam setiap tahapan pemulangan.Kegiatan pemulangan ini juga akan menjadi uji praktik Pedoman Pemulangan PMI Bermasalah dari Luar Negeri Hingga ke Daerah Asal yang telah disusun oleh Satgas Koordinasi Pelindungan Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Hasil evaluasi pasca pemulangan akan menjadi bahan penyempurnaan pedoman tersebut."Pemulangan WNI/PMIB Kelompok Rentan dari Malaysia ini kita susun kegiatannya bersifat end to end, yang berarti mulai dari luar negeri sampai kepada daerah asal PMI/WNIB. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi setiap Kementerian/Lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya masing-masing," ujar Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah 8 Agustus 2025.Nur Rokhmah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor yang telah berjalan baik dalam tahap persiapan, serta berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut hingga pelaksanaan di lapangan.Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, tekankan pentingnya koordinasi mengingat dinamisnya situasi pemulangan WNI/PMIB dari Malaysia.Sementara itu, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Seriulina br Tarigan, menyatakan kesiapan penuh lembaganya, yang akan bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) daerah untuk mendukung proses pemulangan.Hal senada juga disampaikan Kementerian Sosial melalui Koordinator Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Sulistyaningsih, yang menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah miliki layanan rehabilitasi sosial dan dukungan kewirausahaan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun PMIB rentan.Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi terkait, antara lain: Kemdagri, Kemlu, Kemimipas, Kemhub, Kemkes, KP2MI, Kemsos, KPPPA, BIN, TNI, BNPT, LPSK, Otban I (Banten), Otban II (Sumut), Otban IV (NTB), BP3MI Sumut, BP3MI Banten, BP3MI NTB, serta perwakilan RI di Malaysia, yaitu KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, dan KJRI Penang.