LensaDaily - Sebanyak 90 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam penipuan daring (online scam) dari perbatasan Myanmar-Thailand dipulangkan ke Tanah Air oleh Direktorat Pelindungan WNI (Dit. PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok.Menurut keterangan Kemlu, para WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 22 Januari 2026, sekitar pukul 05.30 WIB. Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku."Pemulangan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam menangani WNI terdampak operasi penindakan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap pusat kegiatan online scamming dan online gambling di kawasan Myawaddy," demikian pernyataan Kemlu, dikutip Jumat 23 Januari 2026.Hingga saat ini, 230 WNI masih dalam proses pemulangan secara bertahap. Repatriasi saat ini diprioritaskan bagi WNI yang telah menyatakan kesiapan untuk membiayai tiket pemulangan secara mandiri.Sebelumnya, pada gelombang pertama pemulangan, sebanyak 56 WNI telah dipulangkan dari Myawaddy pada 8 Desember 2025 melalui Jembatan Persahabatan Myanmar–Thailand No. 2.Mereka diterima oleh KBRI Bangkok di Mae Sot, Thailand, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta melalui Bangkok pada 9 Desember 2025 dan gelombang kedua sebanyak 54 WNI telah tiba di Indonesia pada 13 Desember 2025.Kemlu mengimbau seluruh calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.Kepatuhan terhadap prosedur resmi sangatlah penting guna menghindari risiko penipuan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum yang merugikan baik diri sendiri maupun keluarga di tanah air."Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pemulangan seluruh WNI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi," pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sekitar 27 ribu lebih WNI dari berbagai kondisi darurat sepanjang tahun 2025. Pemulangan ini karena negara tempat WNI tersebut mengalami konflik hingga menjadi kejahatan transnasional, yakni judi daring dan online scam.Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan pemulangan ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, pelindungan warga negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilar utama diplomasi Indonesia. Dalam upaya pelindungan tersebut, pada tahun 2025 pemerintah telah memulangkan sekitar 27 ribu lebih WNI dari berbagai kondisi darurat.“Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring,” ujar Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.Menlu menambahkan, diplomasi menjadi instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu.“Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya,” tegas Menlu.Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pelindungan WNI di seluruh penjuru dunia.“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perwakilan di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air," ucapnya.Menlu memastikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya pelindungan WNI melalui berbagai cara, termasuk melalui penguatan kemitraan global dan meningkatkan kesiapsiagaan perwakilan RI menghadapi situasi tak terduga.“Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan,” tandasnya. 

LensaDaily - Kerusuhan di Kathmandu, Nepal, membuat tiga warga negara Indonesia sempat terjebak. Ketiganya datang memenuhi undangan Kementerian Kesehatan Nepal dan WHO SEARO sebagai co-facilitator dalam Midwifery Leadership Training Program yang dijadwalkan berlangsung hingga 12 September 2025.Ketiganya merupakan dosen Poltekkes, yakni, Riska (Poltekkes Jakarta 3), Tecky (Poltekkes Pontianak), dan Hetty (Poltekkes Semarang). Mereka berada di Nepal sejak 7 September 2025. Keberadaan ketiganya ditengah eskalasi kerusuhan Nepal, membuat Kementerian Kesehatan bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan keselamatan para dosen.“Kami telah melakukan kontak dengan Kementerian Luar Negeri di tingkat Wakil Menteri, Dirjen Protokol Konsuler, Direktur Perlindungan WNI, serta KBRI Dhaka. KBRI Dhaka telah berhasil berkomunikasi dengan ketiga dosen tersebut dan berkoordinasi dengan kantor WHO di sana,” jelas Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Kemenkes, Harditya Suryawanto, mengutip kemenkes.go.id, Senin 15 September 2025.Menurut informasi dari Hetty saat masih berada di Kathmandu, ketiganya dalam kondisi sehat dan didampingi staf WHO di Hotel Himalaya. WHO kemudian menghentikan seluruh kegiatan karena situasi keamanan.Proses evakuasi berjalan lancar. Ketiga dosen pulang dengan penerbangan Maliando Air dari Kathmandu pada 11 September 2025 pukul 21.55 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada 12 September 2025 pukul 08.15 WIB. Kepulangan mereka disambut langsung oleh Direktur Penyediaan SDM Kesehatan, Anna Kurniati.“Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerja sama, khususnya dari Kementerian Kesehatan, yang terus memastikan keselamatan kami,” ungkap Tecky, dosen Poltekkes Pontianak.