LensaDaily - Pemerintah telah menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Diantara ke-10 tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional itu, Presiden RI ke-2, Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dan juga Marsinah.Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Penetapan ke-10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional itu ditetapkan pada upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, pada Senin 10 November 2025.“Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal H.M. Soeharto, Ibu Marsinah, Bapak Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Saragih, dan juga Rahmah El Yunusiyyah, dan juga Bapak Sarwo Edhie,” ujar Fadli Zon.Fadli menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucapnya.Terkait penetapan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto sebagai salah satu penerima gelar, Fadli menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta sejarah perjuangan beliau dalam berbagai bidang.“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran lima hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan, yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan,” terang Fadli.Menjawab pertanyaan media terkait dinamika sejarah masa lalu, Fadli menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu memandang perjalanan sejarah secara utuh dan objektif. Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa atas jasa dan perjuangan mereka.“Jadi hari ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh. Terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” ujar Syaifullah Yusuf.Syaifullah pun mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan memandang sejarah bangsa secara bijak. “Bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa. Semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita,” tutup Syaifullah. 

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (05/11/2025) guna membahas sejumlah agenda yang terkait dengan peringatan Hari Pahlawan tahun 2025.Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas menurut Fadli Zon yakni mengenai pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa besar bagi bangsa dan negara.“Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian Anugerah Gelar Kepahlawanan Nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ucapnya.Menteri Kebudayaan menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Selain itu, proses pengusulan ini turut melibatkan berbagai kalangan akademisi dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.“Setelah dari kabupaten/kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah). Kemudian setelah itu kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) di Kementerian Sosial. Dan Dewan Gelar GTK Tanda Jasa Tanda Kehormatan telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP,” jelasnya.Dalam laporannya kepada Presiden, Fadli Zon menyampaikan bahwa terdapat 40 nama calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dari jumlah tersebut, menurut Fadli sebanyak 24 nama menjadi usulan prioritas dari Dewan GTK setelah dilakukan seleksi, kajian, serta penelitian. “Kalau semuanya memenuhi syarat. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas. Latar belakangnya, riwayat hidupnya dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap,” lanjutnya. Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menambahkan bahwa seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang daerah, peran gender, serta keberagaman kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.“Kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain,” tandasnya.

LensaDaily - Sebanyak 35 juta keluarga menjadi sasaran dua program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang resmi diumumkan di Kantor Pos Cikini, Jakarta, pada Jumat 17 Oktober 2025.Kedua program paket ekonomi diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025. “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Ekon dalam keterangan persnya.Menurut Airlangga, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.Menko Ekon menambahkan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan. “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.Tidak hanya BLT Kesra, pemerintah turut memberikan bantuan dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang ditujukan kepada para lulusan baru.“Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru (fresh graduate) baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” ucapnya. Turut hadir dalam pengumuman program paket ekonomi yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.