LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

LensaDaily - Istana merespon survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa 79,9 persen responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto yang dirilis pada Minggu 8 Februari 2026. Pemerintah menegaskan akan terus bekerja keras untuk mempercepat berbagai program prioritas yang diperuntukkan bagi masyarakat."Bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan, pada Senin 9 Februari 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Mensesneg menambahkan, saat ini pemerintah tengah 'berperang' untuk mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat, seperti mengentaskan kemiskinan maupun meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan."Jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu. Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling, itu kita serahkan kepada masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu," imbuhnya.Mensesneg pun mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas terhadap capaian dari program-program yang tengah dijalankan, sekaligus menekankan bahwa pemerintah akan terus mempercepat implementasi berbagai program yang memberikan dampak nyata sekaligus menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat."Masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan-kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, takes time, masih butuh waktu," ujarnya.Mensesneg mencontohkan, salah satu program yang tengah diakselerasi oleh pemerintah adalah renovasi sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa di seluruh penjuru tanah air."Misalnya, bagaimana kita merenovasi seluruh sekolah kan, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh wilayah tanah air kita kan mungkin baru bisa kita selesaikan dalam 2-3 tahun itu," tandas Mensesneg.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan masa depan Indonesia sebagai bangsa besar sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Menurut Presiden, hanya bangsa yang unggul dalam iptek yang mampu mencapai peradaban tinggi sekaligus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyatnya.“Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan,” ucap Prabowo dalam sambutannya pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa 13 Januari 2026.Presiden menilai keberadaan lembaga pendidikan unggulan seperti SMA Taruna Nusantara menjadi wadah strategis untuk kemajuan anak bangsa. Dari pengamatannya terhadap negara-negara maju dan negara yang berkembang pesat, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keberhasilan mereka hampir selalu ditopang oleh jaringan luas sekolah-sekolah unggulan. “Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat di sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah-sekolah semacam ini,” kata Presiden. Melalui SMA Taruna Nusantara, pemerintah bertekad untuk meraih keunggulan di bidang iptek. Untuk itu, setelah didirikan pertama kali di Magelang pada awal 1990-an, sekolah tersebut diperluas dengan didirikannya kampus di Malang dan Cimahi, serta wilayah lainnya. “Kita sedang membangun di Kalimantan yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi,” ujarnya. Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan unggulan di tanah air melalui SMA Garuda. Presiden pun menargetkan nantinya di setiap provinsi dapat beroperasi sekolah unggulan tersebut. “Rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan membuat sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam empat tahun ke depan,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dan saat ini telah berdiri 166 yang merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga tahun 2029 mendatang. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah akan tercapai,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dalam sebuah acara yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara keseluruhan dapat menjangkau 500 ribu peserta didik.“Ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah rakyat adalah seribu murid. Berarti sasaran kita nanti 500 ribu murid,” ungkap Presiden.Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menegaskan cita-citanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis terhadap kemampuan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi. Presiden menegaskan keyakinannya bahwa arah perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial beserta jajaran dan seluruh kementerian/lembaga terkait yang telah bekerja keras mendukung program Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo turut menyampaikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.“Terima kasih sekali lagi semua unsur yang bekerja keras untuk seluruh rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh,” pungkas Presiden.

LensaDaily - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkaji potensi munculnya kelompok miskin baru akibat bencana. Hal ini karena masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak setiap kali terjadi bencana di Indonesia.“Kalau kita lihat bencana apapun yang terjadi di Indonesia, yang paling terdampak memang orang-orang miskin,” ungkap Kepala BNPB Suharyanto, Rabu 22 Oktober 2025.Menurut Kepala BNPB, pihaknya telah mengkaji potensi munculnya kelompok miskin baru akibat bencana. Berdasarkan hasil kajian itu, setiap kejadian bencana berisiko memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah rentan.Meski tidak menjelaskan secara rinci berapa angka kemiskinan baru akibat bencana, namun diketahui berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana, mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.Data BNPB tersebut menjelaskan untuk medio pada 2023 terdata lebih dari 20.736 jiwa orang terdampak bencana tanah longsor dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik ditaksir mencapai Rp180,831 miliar, kerugian ekonomi sekitar Rp515,194 miliar, dan memicu kerusakan lingkungan seluas 7,6 ribu hektare.Demikian halnya bencana banjir yang berdampak kepada lebih dari 109.618 jiwa dan menimbulkan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar Rp526,654 miliar, hingga memicu kerugian ekonomi sekitar Rp480,264 miliar, dan kerusakan lingkungan seluas 4,2 ribu hektare.“Jadi miskinnya bertambah. Itulah yang menjadi perhatian kami,” kata Kepala BNPB.Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi BNPB untuk memperkuat kolaborasi dengan BP Taskin dalam penanganan pascabencana, terutama dalam aspek pemulihan sosial ekonomi warga terdampak.Kolaborasi pemulihan sosial ekonomi ini disebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga pemerintah menggunakan satu basis data terpadu, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program.“Jangan masing-masing punya data sendiri. Kita juga akan memasukkan data bencana ke dalam sistem itu agar lebih sinkron dan bisa digunakan untuk perencanaan yang lebih baik,” ujar Kepala BNPB.