LensaDaily - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara. “Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, Senin 5 Januari 2026.Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar. Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar akhir tahun lalu.Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat. “Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik. Ia menegaskan perjuangan politik seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden RI Prabwo Subianto geram dengan sikap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang pergi ibadah umrah bersama keluargnaya saat wilayah dan rakyatnya terdampak banjir dan longsor. Prabowo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memproses Mirwan MS.Instruksi tersebut Prabowo sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025.  Awalnya, Prabowo menyapa para bupati yang hadir dalam rapat tersebut dan mengapresiasi para kepala daerah tersebut yang masih terus berjuang untuk menghadapi kesulitan.“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.Prabowo lalu menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang 'lari' saat bencana melanda wilayah Aceh Selatan. Prabowo meminta Tito memproses Mirwan. "Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses," ujar Prabowo."Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana," imbuhnya.Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tindakan kadernya Mirwan Ms yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan. Maka itu, Gerindra mengambil sikap tegas terhadap Mirwan dengan memberhentikannya sebagai kader.Hal itu dilakukan, usai viralnya pemberitaan Mirwan pergi umrah meninggalkan rakyatnya yang tengah ditimpa musibah banjir. "Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan, oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," kata Sugiono di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan merespons hal tersebut dengan  kecewa. Menurut dia, seharusnya hal itu tidak seharusnya dilakukan saat warganya masih menderita karena bencana.“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di tanah suci melaksanakan ibadah umrah,” kata Benny saat dikonfirmasi terpisah.Benny mengingatkan, saat ini Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang  terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor. “Dalam suasana terdampak bencana, dimana masih terdapat kerusakan dan keterbatasan yang menuntut penanganan dan pemulihan yang segera, maka kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan ditengah-tengah warga masyarakatnya,” kata dia.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto merasa kasihan dan tak perlu anak sekolah dikerahkan dan berbaris dipinggir jalan menyambut kedatangannya di daerah. Presiden menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk menyurati seluruh kepala daerah agar tidak lagi mengerahkan anak sekolah menyambutnya.Hak tersebut  dikatakan Prabowo saat meresmikan Jembatan Kabanaran, jembatan penghubung antara Bantul dengan Kulon Progo, DI Yogyakarta, Rabu 19 November 2025."Saya terkesan, tapi kasihan juga anak-anak berdiri lama, panas. Saya minta Seskab (Sekretaris Kabinet) nanti tolong buat surat ke semua bupati, walikota, kalau seandainya saya kunjungan kerja mohon anak anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan," ungkap Presiden Prabowo, Rabu 19 November 2025.Ia mengatakan anak-anak sekolah ketika jam belajar tempatnya di sekolah masing masing, sehingga kalaupun ingin melihat secara langsung kedatangan Presiden Prabowo saat kunjungan bisa melihat melalui televisi maupun berbagai tayangan usai pulang sekolah."Biarlah mereka di sekolah masing-masing, kalau mau lihat mungkin bisa dari televisi, kalau mereka minta saya akan masuk dari kelas saja. Saya faham dan kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu saya, juga tidak ada masalah," ujar Presiden Prabowo.Ia juga merasa senang melihat ekspresi gembira anak anak sekolah ketika melihat kunjungan Presiden, kondisi tersebut diakui membuat dirinya semakin tambah semangat dan semakin merasa muda."Setiap kali saya melihat wajah-wajah rakyat, wajah anak-anak, saya tambah semangat, tambah muda, karena energi dari mereka. Saya tadi kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari dan saya kuatir mengurangi waktu jam sekolah mereka, tapi saya sangat terkesan," ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo mengatakan apalagi ketika berada di atas kendaraan saat konvoi atau iring iringan kendaraan kepresidenan terkadang lajunya cepat, sehingga dirinya mengaku tidak ada waktu berdiri untuk membalas sambutan anak-anak."Jadi saya mohon para bupati-bupati di seluruh Indonesia, walikota, kalau saya datang tidak perlu anak anak sekolah untuk dikerahkan," tutup Presiden Prabowo.

LensaDaily - Kemarahan warga terhadap Bupati Pati, Sudewo atas keputusannya yang menimbulkan kontra kiranya menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain, jika hubungan kedua ini tidak boleh berjarak. Akibat kebijakan Sudewo yang tak memihak rakyat,emhuat warga Pati marah hingga terjadinya demo besar dan menuntut Sudewo mundur dari pemimpin Kabupaten Pati.“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangannya, Kamis 14 Agustus 2025.Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi di Pati tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif. Khususnya, dari sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah. Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan. Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.“Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati. Hal tersebut bisa dihindari jika ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah kebijakan Bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” pungkasnya.

LensaDaily - Sebelum dilaksanakannya pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, terlebih dahulu sebanyak 239 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2).Dikutip dari lensaberitajakarta.com, terlihat sejumlah kepala daerah mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB dan langsung melakukan registrasi. Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah, dan pemeriksaan dibagi dalam tiga sesi.Untuk sesi pertama berlangsung pukul 08.00–10.00 WIB, sesi kedua pukul 10.00–12.00 WIB, dan sesi terakhir pukul 13.00–15.00 WIB.Sementara, 242 kepala daerah lainnya akan  dilakukan pemeriksaan kesehatan pada Senin (17/2). Total 481 kepala daerah dan wakil akan mengikuti pemeriksaan selama dua hari.Pantauan awak media, sejumlah kepala daerah yang hadir dalam sesi pertama antara lain Bupati Pakpak Bharat terpilih Franc Bernhard Tumanggor, Bupati dan Wabup Karo terpilih Antonius Ginting dan Komando Tarigan, serta Bupati dan Wabup Nias terpilih Sokhiatulu Laila dan Yusuf Nache.Selain itu, sejumlah gubernur terpilih juga tampak hadir, termasuk Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru dan Gubernur Jambi terpilih Al Haris."Alhamdulillah, yang penting hari ini adalah Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan dan wakilnya yang terpilih semua terdata hadir di sini. Saya sebagai gubernur terpilih bangga dengan kedisiplinan dari bupati dan wali kota terpilih beserta wakilnya ini," ujar Herman Deru.Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang HadirPada hari pertama, pemeriksaan kesehatan juga diikuti oleh beberapa pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, di antaranya:Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara: Bobby Nasution-SuryaGubernur-Wakil Gubernur Jakarta: Pramono Anung-Rano KarnoGubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah: Ahmad Luthfi-Taj YasinNantinya, selain pemeriksaan kesehatan, seluruh kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, gladi bersih akan dilaksanakan  19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.****(Jakarta)