LensaDaily - Rencana percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dijalankan dengan kehati-hatian. Hal itu agar tidak mengganggu alokasi dana desa yang sudah memiliki fungsi dan peruntukan jelas.Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, menilai pemerintah harus memastikan agar kebijakan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak menahan atau memangkas ruang fiskal desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput.Politisi yang kerap disapa Estu ini mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Desa telah diatur secara rinci penggunaan dana desa. Dana tersebut diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air; kegiatan ekonomi produktif melalui BUMDes; serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan.“Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Desa, penggunaan dana desa ini sudah dirinci. Satu di antaranya adalah untuk membangun infrastruktur dasar desa. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa, dan yang ketiga untuk peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya mengutip dpr.go.id, Minggu 9 November 2025.Selama pandemi COVID 19, penggunaan dana desa mengalami perubahan kebijakan melalui peraturan presiden yang mengizinkan sebagian anggarannya digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan program ketahanan pangan. Meski masa pandemi telah berakhir, porsi tersebut belum dikembalikan secara penuh, sehingga dana yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur kini hanya sekitar separuh dari total alokasi semula.Sadarestuwati mengingatkan bahwa jika dana desa kembali dikaitkan dengan pembiayaan KDKMP maka ruang pembangunan desa akan semakin sempit. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih memang memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa, namun harus dipastikan tidak menggunakan dana desa sebagai sumber modal maupun jaminan pembayaran.“Kalau ini harus diambil lagi dari dana desa, mungkin tahun depan masyarakat desa tidak lagi bisa berpikir untuk bisa membangun infrastruktur desa dan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan sumber daya manusia desa, karena sudah tersedot untuk pembiayaan BUMDes dan koperasi,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.Ia juga menyoroti kemungkinan tumpang tindih antara BUMDes dan koperasi, khususnya pada sektor ritel yang sudah banyak dijalankan oleh badan usaha milik desa. Estu menilai pemerintah perlu memastikan agar kedua lembaga ini tidak saling mematikan, melainkan saling melengkapi dalam membangun ekonomi desa.“Apakah BUMDes itu juga akan berhubungan erat atau mungkin tumpang tindih dengan koperasi? Sangat bisa, karena salah satu usaha dari BUMDes itu adalah retail dan itu pun mati segan, hidup pun tak mau,” jelasnya.Dari pengalaman di berbagai daerah, ia mencatat bahwa BUMDes yang masih bertahan umumnya memiliki basis usaha wisata. Di wilayah seperti Bali dan beberapa daerah lain, model ekonomi pariwisata terbukti lebih berkelanjutan dibanding ritel yang cenderung stagnan.“Maka dari itu saya tadi sampaikan, jangan sampai kemudian dana desa ini habis begitu saja. Maka harus ada satu pemilihan bidang usaha antara BUMDes dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” ucap legislator dapil Jawa Timur VIII itu.Ia berharap pemerintah bisa menyiapkan strategi bisnis yang tepat agar Koperasi Merah Putih tidak menjadi beban fiskal baru bagi desa, sekaligus mampu memperkuat peran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

LensaDaily - Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan mulai bisa mengajukan proposal pinjaman minggu depan. Sehingga, KDMP bisa mulai berjalan dan aktif melakukan kegiatan ekonomi membantu masyarakat.Wujudkan hal ini, Satuan Tugas (Satgas) KDMP akan melakukan percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga aktif membantu perekonomian masyarakat.“Ternyata untuk menurunkan anggaran ke KDMP dari Kemenkeu itu tidak sederhana, banyak regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru akan lebih lancar, Senin atau Rabu, saya rasa koperasi sudah bisa ajukan proposal pinjaman,” kata Zulhas saat Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis 18 September 2025 malam.Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Surya yang hadir mengatakan, Koperasi Merah Putih ini akan menjadi instrumen penting kemajuan Sumut yang diyakini akan mendongkrak perekonomian dari desa dan kelurahan.“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut, tetapi tentu kita harus bisa memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bisa membantu masyarakat,” kata Surya.Menurut Surya, ada beberapa tantangan untuk membuat KDMP berjalan dengan baik, seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, saat ini ada sekitar 6.100 unit koperasi yang sudah terbentuk, namun tidak semua aktif.“Dari sekitar 6.100 yang aktif sekitar 202 unit walau secara kelembagaan sudah terbentuk, tetapi kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik, membantu masyarakat, lewat rapat ini ke depannya kita bisa percepat pengaktifan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Surya.Rapat ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Hadir juga bupati/walikota se-Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut dan Forkopimda.

LensaDaily - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menilai jika koperasi sebagai wujud nyata penerapan demokrasi Indonesia. Menko Polkam menegaskan bahwa koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga stabilisator di tingkat desa. Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menetapkan tahun 2025 sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi. Hari Koperasi Nasional ke 78 ini mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur.”“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang digagas dan diperjuangan oleh Founding Fathers kita Bung Hatta melalui instrumen koperasi,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.Sejalan dengan visi besar tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih yang secara simbolis digelar di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran program ini sebagai sarana strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk beberapa prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo.Sumber pendanaan program Kopdes Merah Putih ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah menargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.Kemenko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembentukan Kopdes ini. Karena Koperasi desa ini merupakan jalan mewujudkan Indonesia adil dan makmur.“Mari kita jadikan koperasi ini sebagai alat perjuangan, sebagai lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

LensaDaily - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membangun fondasi koperasi modern berbasis data dan infrastruktur konektivitas, yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi desa yang lebih terstruktur dan inklusif.Inisiatif itu diwujudkan melalui dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menggabungkan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan pelatihan digital berjenjang bagi pengelola koperasi desa.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, Kemkomdigi memastikan ketersediaan jaringan digital yang andal dan merata di wilayah prioritas KDMP, sekaligus memperkuat literasi digital melalui pelatihan SDM koperasi secara sistematis.“Pendampingan ini berjalan kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas komunikasi daerah agar sesuai kebutuhan tiap desa," papar Meutya, saat peluncuran KDMP di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli 2025.Kemkomdigi juga menerapkan strategi berbasis data dengan melakukan pemetaan wilayah secara rutin. Contohnya, di Kabupaten Klaten, semua 379 desa dan 26 kecamatan sudah terhubung jaringan fiber optik dan Optical Distribution Point (ODP).Cakupan jaringan 4G mencapai 100 persen di wilayah pemukiman, tanpa satupun desa yang masuk kategori blankspot. Kecepatan internet rata-rata di wilayah ini mencapai 38,16 Mbps untuk unduhan dan 19,03 Mbps untuk unggahan, menjamin ekosistem digital koperasi berjalan stabil dan berkelanjutan.Untuk menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi rutin melakukan audit jaringan guna mengantisipasi lonjakan trafik dan peningkatan kebutuhan data.Dalam upaya memperkuat digitalisasi koperasi, Kemkomdigi telah memulai koordinasi dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mengintegrasikan Digitalent Academy—platform pelatihan digital milik Kemkomdigi—dengan super apps koperasi yang sedang dikembangkan. Integrasi itu dirancang untuk mendukung pengelolaan data anggota, transaksi nontunai, dan monitoring kinerja koperasi secara real time."Kami tidak hanya fokus pada pelatihan, tapi juga pada pembangunan ekosistem digital yang memudahkan pengelolaan koperasi secara modern dan partisipatif," ucap Meutya.Kemkomdigi menilai KDMP sebagai model ideal untuk mereplikasi digitalisasi ekonomi desa secara inklusif dan terukur. Koperasi ini menggabungkan layanan dasar, distribusi logistik, transaksi keuangan, dan pelatihan digital dalam satu wadah komunitas.Contoh nyata ada di KDMP Bentangan, Klaten, yang sudah memiliki enam gerai dan lebih dari seribu anggota. Model ini membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital yang tepat sasaran.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025. “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu 20 Juli 2025.Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan  80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi  ke desa lainnya, yang  diharapkan dapat beroperasi penuh pada  28 Oktober 2025."Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan. Jadi, tidak adalah lagi pinjol ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani. Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi. Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses  kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita.