LensaDaily - Pimpinan DPR RI memastikan akan menindaklanjuti tuntutan massa saat aksi demonstrasi mahasiswa ldari Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, dan Universitas Esa Unggul serta Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Sejumlah unsur pimpinan DPR RI menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat 19 Juni 2026 malam.Dengan pengawalan ketat, dua Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem, menemui massa demonstran sekitar pukul 19.28 WIB. Didampingi pimpinan Komisi III DPR dan perwakilan mahasiswa, Dasco dan Saan menyampaikan hasil pertemuan perwakilan mahasiswa dan DPR sebelumnya.Dari atas mobil komando, dalam orasinya, Dasco berkomitmen akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa. Bahkan, ia menekankan sebagian tuntutan itu telah ia sampaikan langsung kepada pemerintah dan pejabat terkait."Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Dan Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti," ujar Pimpinan DPR Koordinator Politik dan Keamanan Ini.Pertama, kata Dasco, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih menjadi tersangka segera dicabut. Dia berjanji proses itu akan dilakukan dalam satu pekan ke depan."Tadi Ketua Komisi III DPR sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut," ujar Dasco.Kedua, kata Dasco, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian agar dua mahasiswa Universitas Mercu Buana, yang ditahan karena membawa bensin saat menuju DPR, segera dilepaskan."Kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas. Lepas dari sini," ujarnya.Ketiga, Dasco mengaku juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan penghematan. Ke depan, kata Dasco, akan ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses tata kelola yang tidak efektif.Keempat, terhadap sejumlah tuntutan lain, DPR, kata Dasco, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Beberapa tuntutan itu mulai dari perbaikan program MBG, penghematan APBN, termasuk kesejahteraan guru honorer."Nah yang lain-lain, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah," katanya.Dalam kesempatan yang sama, Saan Mustopa menambahkan terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN telah melakukan evaluasi dan penyisiran sehingga bakal ada penghematan anggaran sekitar Rp 70 triliun. Adapun terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Saan menegaskan, Bahlil telah dihubungi dan berkomitmen akan menyelesaikan secepatnya.”Skema terkait dengan penurunan (harga BBM) juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan, kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Terkait tuntutan dan lainnya, secepatnya, akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti,” kata Saan.Sebelumnya, demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang dimulai pukul 15.00 WIB, diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, dan Universitas Esa Unggul serta Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).Sementara itu, HMI dalam aksi kali ini menuntut evaluasi terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menuntut adanya transparansi dan efektivitas dari program yang berdampak kepada masyarakat ini.Merespons tuntutan ini, kemudian perwakilan dari mahasiswa yang berunjuk rasa diterima oleh pimpinan DPR dan sejumlah anggota di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jumat sore. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang diharapkan bisa terpenuhi oleh pemerintah.

LensaDaily - Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah diresmikan Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu 16 Mei 2026.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Sebanyak 1.061 KDKMP yang mulai beroperasi tersebut, terdiri atas 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten, serta 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di delapan kabupaten/kota.Operasionalisasi koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak yang dipandu oleh jajaran menteri terkait. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung kesiapan operasional koperasi, mulai dari sistem distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga dukungan infrastruktur bagi pemberdayaan masyarakat desa.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini bukan sekadar meresmikan bangunan fisik, melainkan menghadirkan instrumen keadilan ekonomi bagi masyarakat desa di Indonesia. Menurut Zulhas, KDKMP merupakan bentuk pelaksanaan ekonomi konstitusional, di mana negara hadir untuk memastikan rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Itu selalu arahan Bapak Presiden kepada kami,” ujarnya.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP merupakan tonggak bersejarah bagi Indonesia. Kepala Negara menilai langkah tersebut menjadi pencapaian penting karena untuk pertama kalinya pemerintah mampu meresmikan ribuan koperasi yang telah siap beroperasi secara fisik lengkap dalam waktu yang relatif singkat.“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi seribu lebih koperasi secara fisik, gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada, ada truk, ada pickup, ada kendaraan tiga roda, saya kira hari ini cukup penting,” ujar Presiden.Presiden Prabowo juga menyoroti kecepatan pembangunan program tersebut yang menurutnya berhasil diwujudkan kurang dari satu tahun sejak konsep awal dirancang. Bahkan, pembangunan fisik koperasi disebut baru dimulai sekitar November 2025 dan dalam waktu sekitar tujuh bulan pemerintah telah berhasil mengoperasionalkan 1.061 koperasi.“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000, 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

LensaDaily - Rencana percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dijalankan dengan kehati-hatian. Hal itu agar tidak mengganggu alokasi dana desa yang sudah memiliki fungsi dan peruntukan jelas.Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, menilai pemerintah harus memastikan agar kebijakan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak menahan atau memangkas ruang fiskal desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput.Politisi yang kerap disapa Estu ini mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Desa telah diatur secara rinci penggunaan dana desa. Dana tersebut diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air; kegiatan ekonomi produktif melalui BUMDes; serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan.“Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Desa, penggunaan dana desa ini sudah dirinci. Satu di antaranya adalah untuk membangun infrastruktur dasar desa. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa, dan yang ketiga untuk peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya mengutip dpr.go.id, Minggu 9 November 2025.Selama pandemi COVID 19, penggunaan dana desa mengalami perubahan kebijakan melalui peraturan presiden yang mengizinkan sebagian anggarannya digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan program ketahanan pangan. Meski masa pandemi telah berakhir, porsi tersebut belum dikembalikan secara penuh, sehingga dana yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur kini hanya sekitar separuh dari total alokasi semula.Sadarestuwati mengingatkan bahwa jika dana desa kembali dikaitkan dengan pembiayaan KDKMP maka ruang pembangunan desa akan semakin sempit. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih memang memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa, namun harus dipastikan tidak menggunakan dana desa sebagai sumber modal maupun jaminan pembayaran.“Kalau ini harus diambil lagi dari dana desa, mungkin tahun depan masyarakat desa tidak lagi bisa berpikir untuk bisa membangun infrastruktur desa dan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan sumber daya manusia desa, karena sudah tersedot untuk pembiayaan BUMDes dan koperasi,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.Ia juga menyoroti kemungkinan tumpang tindih antara BUMDes dan koperasi, khususnya pada sektor ritel yang sudah banyak dijalankan oleh badan usaha milik desa. Estu menilai pemerintah perlu memastikan agar kedua lembaga ini tidak saling mematikan, melainkan saling melengkapi dalam membangun ekonomi desa.“Apakah BUMDes itu juga akan berhubungan erat atau mungkin tumpang tindih dengan koperasi? Sangat bisa, karena salah satu usaha dari BUMDes itu adalah retail dan itu pun mati segan, hidup pun tak mau,” jelasnya.Dari pengalaman di berbagai daerah, ia mencatat bahwa BUMDes yang masih bertahan umumnya memiliki basis usaha wisata. Di wilayah seperti Bali dan beberapa daerah lain, model ekonomi pariwisata terbukti lebih berkelanjutan dibanding ritel yang cenderung stagnan.“Maka dari itu saya tadi sampaikan, jangan sampai kemudian dana desa ini habis begitu saja. Maka harus ada satu pemilihan bidang usaha antara BUMDes dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” ucap legislator dapil Jawa Timur VIII itu.Ia berharap pemerintah bisa menyiapkan strategi bisnis yang tepat agar Koperasi Merah Putih tidak menjadi beban fiskal baru bagi desa, sekaligus mampu memperkuat peran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

LensaDaily - Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan mulai bisa mengajukan proposal pinjaman minggu depan. Sehingga, KDMP bisa mulai berjalan dan aktif melakukan kegiatan ekonomi membantu masyarakat.Wujudkan hal ini, Satuan Tugas (Satgas) KDMP akan melakukan percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga aktif membantu perekonomian masyarakat.“Ternyata untuk menurunkan anggaran ke KDMP dari Kemenkeu itu tidak sederhana, banyak regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru akan lebih lancar, Senin atau Rabu, saya rasa koperasi sudah bisa ajukan proposal pinjaman,” kata Zulhas saat Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis 18 September 2025 malam.Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Surya yang hadir mengatakan, Koperasi Merah Putih ini akan menjadi instrumen penting kemajuan Sumut yang diyakini akan mendongkrak perekonomian dari desa dan kelurahan.“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut, tetapi tentu kita harus bisa memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bisa membantu masyarakat,” kata Surya.Menurut Surya, ada beberapa tantangan untuk membuat KDMP berjalan dengan baik, seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, saat ini ada sekitar 6.100 unit koperasi yang sudah terbentuk, namun tidak semua aktif.“Dari sekitar 6.100 yang aktif sekitar 202 unit walau secara kelembagaan sudah terbentuk, tetapi kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik, membantu masyarakat, lewat rapat ini ke depannya kita bisa percepat pengaktifan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Surya.Rapat ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Hadir juga bupati/walikota se-Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut dan Forkopimda.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025. Ratas tersebut, Prabowo meminta jajarannya lakukan percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.“Baru saja selesai kami ratas dipimpin Bapak Presiden. Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya,” ujar Menko Pangan.Dalam sektor pangan, Menko Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada dua agenda besar yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Pembangunan lahan ini termasuk di wilayah Wanam Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya.“Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.Tak hanya berfokus pada karbohidrat, Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada ketersediaan protein bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan akan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini.“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” katanya.Selain pangan, Menko Pangan menyebutkan bahwa percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.