LensaDaily -Sebuah gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di kawasan Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Temuan tersebut merupakan hasil intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan pada akhir Mei 2026.Dari gudang tersebut, petugas BPOM pusat bersama Balai POM di Tangerang menyita 956 item kosmetik impor tanpa izin edar dan tanpa dokumen impor yang lengkap. Total produk yang diamankan mencapai 2.082.039 pieces dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp27,6 miliar.Mayoritas produk yang ditemukan berasal dari Tiongkok. Produk tersebut didominasi kosmetik dekoratif atau kosmetik rias wajah yang banyak diminati masyarakat dan dipasarkan secara luas melalui platform e-commerce.Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan hasil investigasi menunjukkan produk-produk tersebut masuk ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan impor yang berlaku. Menurutnya, kosmetik ilegal itu diduga masuk melalui jalur tidak resmi dengan memanfaatkan jasa forwarder umum.“Berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses investigasi, produk ilegal tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk melalui jalur tidak resmi,” ujar Taruna Ikrar dalam konferensi pers hasil pengawasan gudang kosmetik impor ilegal, Jumat 5 Juni 2026.Taruna menjelaskan, para pelaku kemudian memasarkan produk tersebut melalui berbagai platform perdagangan elektronik. Cara ini membuat kosmetik ilegal dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah.Ia mengingatkan bahwa kosmetik tanpa izin edar tidak melalui proses evaluasi BPOM. Karena itu, keamanan, mutu, dan manfaat produk tersebut tidak dapat dipastikan.“Penggunaan kosmetik tanpa izin edar berpotensi merugikan kesehatan konsumen,” katanya.Temuan ini merupakan bagian dari program intensifikasi pengawasan kosmetik tematik BPOM tahun 2026. Program tersebut mengusung tema penguatan perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional melalui pengawasan intensif kosmetik yang diperdagangkan secara online.BPOM mengungkap kasus ini setelah menerima laporan masyarakat dan melakukan pengawasan siber terhadap penjualan kosmetik di internet. Hasil penelusuran kemudian mengarah pada aktivitas penyimpanan dan distribusi kosmetik impor ilegal di gudang tersebut.Sebagai langkah awal, BPOM menghentikan sementara seluruh kegiatan di lokasi dan mengamankan seluruh produk yang ditemukan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal yang lebih luas.Saat ini, BPOM masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta modus pelanggaran yang digunakan. Pelaku dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pemusnahan produk. Jika ditemukan unsur pidana, BPOM akan menempuh proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.Taruna menegaskan BPOM mendukung iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. BPOM juga mendukung upaya pengetatan impor produk ilegal guna melindungi konsumen dan industri dalam negeri.“Kami berkomitmen memastikan setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan yang berlaku. BPOM tidak akan ragu menindak pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi,” tegasnya.Ia menambahkan, pelaku yang terbukti melanggar dapat dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.BPOM menilai pengawasan yang kuat menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penjualan kosmetik impor melalui platform digital. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu.BPOM juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat saat membeli kosmetik. Konsumen diminta memastikan produk memiliki izin edar dan membeli dari penjual yang tepercaya. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik.Laporan: Mulyadi Muis

LensaDaily - Dampak Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap keberlangsungan industri halal nasional patut diwaspadai. Sejumlah ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghapus kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman keterangan nonhalal bagi produk impor tertentu dari Amerika Serikat. Hal ini dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid yang menilai potensi  ini dapat merugikan konsumen dan melemahkan posisi industri halal dalam negeri. “Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak resiprokal karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku,” ujar Hidayat kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis 26 Februari 2026.Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki posisi strategis dalam ekonomi halal global. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia di sektor halal, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.Namun, pembebasan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor, khususnya kosmetik dan farmasi, berpotensi mendistorsi daya saing industri halal nasional yang tengah berkembang.“Produk kosmetik dan farmasi halal yang menjadi keunggulan Indonesia justru akan menghadapi impor produk sejenis dari Amerika Serikat tanpa kewajiban status kehalalan sebagaimana disepakati dalam ART,” jelasnya.Selain berdampak pada industri, Hidayat menilai ketentuan tersebut juga berpotensi melanggar hak konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Ia menekankan bahwa kepastian label halal merupakan bagian dari perlindungan hak beragama yang dijamin konstitusi.Lebih lanjut, ia menyatakan peluang untuk negosiasi ulang masih terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.5 perjanjian tersebut, yang memungkinkan perubahan atau bahkan pengakhiran perjanjian melalui kesepakatan bersama.“Peluang untuk negosiasi ulang masih terbuka lebar bagi Indonesia agar perjanjian ini tidak hanya menguntungkan Amerika Serikat, tetapi juga melindungi kepentingan nasional dan konsumen Indonesia,” ujarnya.Ia menambahkan, pemerintah perlu memanfaatkan momentum untuk melakukan koreksi dan memastikan perjanjian dagang tetap sejalan dengan hukum domestik serta visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. “Negosiasi ulang itu penting demi tegaknya kedaulatan negara hukum dan terselamatkannya konsumen warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam,” pungkas Hidayat.