LensaDaily - Polisi mengungkap temuan dalam penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Cafe de'CLAN Signature, Jakarta Selatan. Hal ini diduga terkait korupsi pengadaan pasokan batubara pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode tahun 2018 hingga 2026.Setelah menemukan sebuah brankas berukuran besar yang disembunyikan di balik lemari lantai dua kafe, penyidik kini mengungkap isi brankas tersebut. Di dalam brangkas itu ditemukan tumpukan uang tunai mata uang asing hingga sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkapkan penyidik menyita uang tunai dari Kafe de'Clan Signature dengan nilai mencapai hampir Rp 60 miliar. Uang yang diamankan terdiri atas 3.130.000 dolar Singapura, US$ 889.965, serta uang tunai sebesar Rp 259.159.000."Jika dikonversi ke rupiah, nilainya hampir mencapai Rp 60 miliar. Seluruhnya ditemukan di lokasi de'Clan," kata Totok.Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen serta sejumlah barang bukti elektronik yang kini tengah dianalisis.Penggeledahan juga dilakukan di Koin Money Changer, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut, penyidik kembali menyita uang dalam mata uang asing dengan nilai sekitar Rp 7,2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU yang sedang ditangani.Seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, bahwa uang yang ditemukan terdiri dari dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Namun, hingga kini penyidik masih menghitung jumlah keseluruhan uang yang ditemukan.“Temuan uang US dolar termasuk Singapura dolar. Ini masih dalam proses penghitungan,” jelas Kombes Pol. Budi di lokasi, Rabu 8 Juli 2026.Kombes Pol. Budi menjelaskan, mata uang asing tersebut ditemukan di dalam brankas yang sebelumnya ditemukan tersembunyi di balik etalase lantai dua Cafe de'CLAN. Selain uang tunai, ujar Kabid Humas, penyidik juga menemukan sejumlah dokumen yang kini turut diamankan sebagai bagian dari barang bukti.“Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis,” ujarnya.***

LensaDaily - Kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pasokan batubara pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode tahun 2018 hingga 2026 yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri masuki tahap penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan komprehensif, pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti permulaan yang cukup.Kakortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menyampaikan, peningkatan status ke tahap penyidikan tersebut resmi diputuskan pada tanggal 4 Juli 2026 melalui penerbitan Laporan Polisi Nomor: LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor."Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara bagi PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, di antaranya PT OBP dan PT BRA," ujar Irjen Pol. Totok dalam keterangannya, dikutip Rabu 8 Juli 2026.Irjen Pol. Totok merinci, terdapat tiga modus penyimpangan utama yang ditemukan oleh penyidik, antara lain dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara, dugaan manipulasi dokumen kuantitas batu bara yang dipasok, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.Perbuatan lancung tersebut diduga kuat turut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan energi primer yang berujung pada insiden padamnya aliran listrik (blackout) di sejumlah wilayah strategis Indonesia."Dampak dari penyimpangan ini dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah seperti sebagian Pulau Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jabodetabek," jelasnya.Akibat penyimpangan dan dampak kerugian perekonomian akibat blackout, indikasi awal kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara ditaksir mencapai kurang lebih Rp 5 triliun. Namun, untuk memastikan angka riilnya, Polri kini tengah bergerak bersama instansi terkait."Terkait nilai kerugian keuangan negara secara riil dan pasti, saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan audit investigatif secara resmi, sehingga besaran kerugian dapat ditentukan berdasarkan hasil audit yang sah dan akuntabel," jelasnya.Dalam perkara ini, ujarnya, penyidik menerapkan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama, atau Pasal 603 atau Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf c Jo Pasal 127 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Selain itu, diterapkan pula Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU atau Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut masih dapat berkembang sesuai dengan dinamika hasil penyidikan.***

LensaDaily - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Hal ini sebagai fokus penanganan pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat."Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ucap Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengutip ESDM.go.id, Minggu 21 Juni 2026.Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat."Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal."Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealaisasikannya," ujarnya.Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Ia menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional."Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," terang Bahlil.Pemerintah tegaskan agar PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Dengan begitu, layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan di berbagai daerah.

LensaDaily - Pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan kapasitas energi nasional sebagai salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.Hal ini menjadi fokus pembahasan pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026.Dalam keterangannya usai pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pembahasan bersama Presiden Prabowo difokuskan pada peningkatan kapasitas energi nasional sebagai salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.“Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega(watt) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini kita siap membangun lagi 2.000 mega(watt) termasuk juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” ujar Jusuf Kalla.Menurut Jusuf Kalla, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur energi, khususnya energi hijau, menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai bagi sektor industri maupun masyarakat.“Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen, sampai 8 persen itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu, karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, sekarang 5-6 persen, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu,” imbuh Jusuf Kalla.Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebut rencana pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurut Jusuf Kalla, desain proyek dan lokasi pembangunan telah tersedia sehingga proses selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan teknis guna mempercepat realisasi investasi.“Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir seperti itu. Karena memang bisnisnya karena investasi,” ujar Jusuf Kalla.Selain membahas sektor energi, Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi perdamaian di kawasan Thailand Selatan serta dinamika yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan.

LensaDaily - Pemadaman listrik akibat gangguan sistem kelistrikan atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 hingga Sabtu 23 Mei 2026 tengah diselidiki Bareskrim Polri bersama PT PLN (Persero). Hasil penyelidikan sementara, blackout terjadi dipastikan tidak ditemukan indikasi sabotase maupun unsur kesengajaan.Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menjelaskan bahwa pada Minggu (24/5/2026), tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum, Puslabfor Bareskrim Polri, Ditreskrimsus Polda Jambi, serta PT PLN telah melakukan investigasi lapangan di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.Berdasarkan hasil identifikasi awal, pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB terjadi gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai di wilayah Jambi yang diduga dipicu cuaca buruk. Gangguan tersebut mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik.Akibatnya, sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga menyebabkan blackout massal di beberapa wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.“Hasil identifikasi awal diketahui bahwa gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai diduga dipicu faktor cuaca buruk yang mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera,” kata Irjen Pol Nunung.Tim gabungan di lapangan juga menemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus di sekitar tower transmisi. Namun, kondisi struktur tower secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan.Menurut Irjen Pol Nunung, dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem.“Sampai dengan saat ini dapat kami pastikan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem,” tegasnya.Ia juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan pola kerusakan kabel berbentuk serabut terurai dan tidak menunjukkan pola potongan rapi yang mengarah pada tindakan sabotase. Saat ini bagian kabel yang putus telah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik oleh Puslabfor Polri untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan secara ilmiah.Di kesempatan yang sama, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara, yakni koridor timur 500 kV dan koridor barat 275 kV.Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami trip akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan aliran daya berbalik dan memicu fenomena power swing atau osilasi tegangan dan frekuensi yang sangat tinggi.Akibat gangguan tersebut, sistem kelistrikan Sumatera terpisah menjadi dua bagian, yakni wilayah selatan yang mengalami kelebihan daya pembangkit dan wilayah utara yang kekurangan daya pembangkit. Kondisi di wilayah utara menyebabkan sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai atau domino effect hingga mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.PLN kemudian melakukan proses pemulihan secara bertahap melalui mekanisme black start menggunakan pembangkit diesel dan gas, dilanjutkan pengoperasian PLTGU dan PLTU hingga seluruh sistem kembali normal.“Seluruh sistem kelistrikan Sumatera telah kembali normal 100 persen dan saat ini beroperasi dengan aman dan stabil,” ujar Edwin.PLN juga memastikan bahwa pada Senin (25/5/2026), sejumlah pembangkit besar telah kembali masuk ke sistem sehingga pasokan listrik dipastikan aman dan stabil di seluruh wilayah Sumatera.