LensaDaily - Sinergi dan silaturahmi digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Media Gathering LPS di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan ini sekaligus dukungan LPS dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kanal media di daerah.Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution membuka kegiatan yang dihadiri 30 media daerah di wilayah Sumatera Utara. Turut hadir Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba.Ferdinan D. Purba dalam paparannya menjelaskan, Program Penjaminan Polis (PPP) merupakan mandat strategis yang diberikan kepada LPS yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi pemegang polis asuransi.Adanya penjaminan terhadap polis asuransi, tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang polis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat. “Industri asuransi memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Per 2020, rasio aset asuransi di Indonesia terhadap produk domestik bruto masih berada di angka 4,6 persen sehingga penjaminan polis asuransi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," jelas Ferdinan.Lebih lanjut, Ferdinan mencontohkan Amerika Utara dan Eropa sebagai kawasan dengan jumlah kegagalan terbesar di dunia, namun tetap mampu mendominasi pasar asuransi global dengan dukungan keberadaan lembaga penjamin polis.“Jangan terkecoh dengan  kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya," tutur Ferdinan.Melihat pentingnya PPP dalam menopang kepercayaan nasabah asuransi, saat ini LPS sedang mempersiapkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, menentukan skema PPP merupakan suatu tantangan tersendiri sebab setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda. “Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara berbeda-beda, antara lain: paybox, paybox plus, loss minimizer, dan risk minimizer.” ungkap Ferdinan. Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), desain PPP yang nantinya diselenggarakan oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif, yaitu risk minimizer. Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis.Disamping mengatur pelaksanaan mandat kewenangan LPS dalam penyelenggaraan PPP, terdapat hal-hal lain yang juga dipersiapkan LPS. Misalnya, terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.“Namun satu hal yang pasti, penyelenggaraan PPP adalah momentum untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Untuk itu, kami akan siapkan aktivasi program tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepercayaan, melindungi pemegang polis, dan memastikan stabilitas industri ke depan," tutup Ferdinan.

LensaDaily - Pertunjukan “JIWA (Journey Indonesia’s Wisdom & Arts)” yang menjadi suguhan utama Paviliun Indonesia memukau penonton sajian dari desa adat di kaki Gunung Halimun-Salak Jawa Barat hingga panggung dunia di Osaka Expo 2025.Cahaya lampu memecah gelap, menyorot perempuan menumbuk padi di lesung. Dentum alu berpadu dengan irama bas modern. Selama 15 menit, penonton dibawa menyusuri perjalanan lintas waktu.Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) merangkai sajian tarian, musik, dan visual digital ini untuk mengirim pesan diplomasi budaya, Indonesia melangkah ke masa depan tanpa meninggalkan akarnya.Kehadiran delegasi kesenian yang diinisiasi Kemkomdigi itu juga menjadi bagian dari upaya turut meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa panggung internasional adalah juga ruang bagi bangsa untuk merayakan jati dirinya.Kisahnya terinspirasi dari Kasepuhan Gelar Alam, komunitas adat di Sukabumi, Jawa Barat, yang setia pada tradisi bertani alami, leuit (lumbung padi), dan ritual adat. Sejak 2009, lewat program Internet Masuk Desa dari Kemkomdigi, mereka terhubung dengan dunia luar.Konektivitas di Gelar Alam kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui program Digital Access Program (DAP) yang diinisiasi oleh British Embassy Jakarta (BEJ) & Association for Progressive Communications (APC).Kini, 15 teknisi lokal mengelola jaringan internet untuk lebih dari 900 pengguna, memasarkan hasil pertanian dan kerajinan secara daring, dan membuka sekolah internet untuk literasi digital warga."Pemilihan Gelar Alam karena kawasan tersebut sebagai penghasil padi, penopang program ketahanan pangan yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto," kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Osaka Expo 2025, Rabu 13 Agustus 2025.Menurut Menkomdigi, teknologi tidak harus menjadi lawan budaya. Namun, jika dikelola dengan bijak, ia bisa menjadi sahabat yang menjaga dan mengangkat nilai-nilai kehidupan.Kolaborasi Kafin Sulthan, DJ Hendra, dan Batavia Dancers menghidupkan fragmen kehidupan masyarakat adat dengan koreografi yang memadukan gerak tradisional dan modern, musik daerah yang diaransemen ulang, serta visual digital yang membawa penonton dari tanah kelahiran budaya hingga horizon inovasi.Pertunjukan “JIWA” berlangsung di Paviliun Indonesia pada 13 Agustus 2025 pukul 17.30 dan 19.30 serta 14 Agustus 2025 pukul 16.00 dan 18.00.Osaka Expo 2025 menjadi panggung strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi wisata atau produsen sumber daya alam, tetapi bangsa yang mampu menjembatani masa lalu dan masa depan. Seperti dinyatakan Menteri Komunikasi dan Digital, “Budaya adalah jati diri kita, teknologi adalah kendaraan kita, dan panggung dunia adalah ruang kita untuk bersuara.”

LensaDaily - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) harus aktif memantau dan bersikap tegas melarang gim yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak, setelah permainan digital seperti Roblox mendapat sorotan tajam. Berbagai pihak menyorot tajam permainan Roblox karena dinilai menampilkan banyak adegan kekerasan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak.Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak Komdigi bersikap tegas melarang gim yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak. “Kami prihatin dengan masifnya anak-anak bermain Roblox yang banyak menampilkan adegan kekerasan. Keprihatinan kami juga terkait masih longgarnya pengawasan Komdigi untuk menghentikan beredarnya gim-gim yang mengandung kekerasan," kata Syamsul Rizal mengutip dprd.go.id, Jumat 8 Agustus 2025."Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena ada game tersebut,” ungkap Daeng Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal.Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyatakan larangan bagi para murid untuk bermain Roblox, karena permainan tersebut mengandung banyak unsur kekerasan seperti perkelahian dan penggunaan bahasa kasar. Selain itu permainan ini juga membuka peluang penggunaan uang dalam jumlah besar untuk ukuran anak-anak.Deng Ical menegaskan, pengawasan yang lebih ketat dari Komdigi harus mencakup seluruh platform digital. Selain itu, Komdigi harus tegas melakukan pemblokiran serta memberikan sanksi kepada pengembang maupun distributor gim yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi. Harus ada upaya pencegahan nyata, agar yang beredar adalah game aman dan sesuai usia. Masa depan anak-anak bisa rusak jika terus-menerus terpapar permainan berbahaya,” tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.Lebih lanjut, Deng Ical menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membimbing anak-anak memilih konten yang tepat. “Keterlibatan orang tua sangat penting. Jangan abai dan membiarkan anak larut dalam permainan yang ternyata berbahaya bagi masa depannya,” tambahnya.Deng Ical juga mengingatkan bahwa anak-anak yang aktif mengakses media digital—termasuk melalui gim—secara langsung akan menerima terpaan media (media exposure) yang sangat kuat. Hal ini akan membentuk frame of reference atau kerangka berpikir anak yang bisa berkembang secara bebas, bahkan di luar akar budaya Indonesia.“Bukan cuma soal kekerasan dan ekstremisme. Permainan digital juga dapat menyebarkan nilai-nilai individualistik yang bertentangan dengan budaya gotong royong kita. Namun di sisi lain, ini juga peluang untuk membangun pemahaman tanggung jawab sosial dan sikap ketahanan masyarakat sejak dini, jika diarahkan dengan tepat,” jelasnya.Ia menegaskan, pentingnya sistem ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya, sejalan dengan kebijakan pertahanan negara. “Kita punya sistem pertahanan rakyat semesta atau (siskamrata), yang menjadikan masyarakat—termasuk anak-anak sebagai generasi penerus—sebagai komponen strategis pertahanan nasional. Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” tandas legislator asal Sulsel itu.