LensaDaily - Penanganan kasus migas sepanjang Januari-Juni 2026 yang ditangani Polri telah menyelamatkan kerugian keuangan negara senilai Rp756 miliar. Penindakan ini dilakukan terhadap 464 kasus pidana pada sektor energi.Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan dari ratusan kasus itu, ujar Kapolri, Polri telah menetapkan 594 tersangka. Polri juga turut menyita berbagai barang bukti seperti 669.000 liter solar, 80.000 liter pertalite, hingga 30.000 unit LPG berbagai ukuran."Dengan estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara lebih dari Rp756 miliar," ujar Kapolri di HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Bogor, Rabu 1 Juli 2026.Dijelaskan Kapolri, kasus yang menonjol sepanjang enam bulan awal pada 2026 itu berkaitan dengan penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter bio solar bersubsidi. Dari kasus tersebut, Polri telah menyita barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal Self-Propelled Oil Barge (SPOB) dan tujuh truk transporter."Salah satu kasus menonjol yang berhasil kami ungkap yaitu penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter bio solar bersubsidi dengan barang bukti berupa 1 kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, dan 7 truk transporter," ungkapnya.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Prabowo menekankan percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 11 Juni 2026.“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya.Menurutnya, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuhnya.Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.Terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman.“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ungkap Bahlil.

LensaDaily - Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan rawan relatif terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin saja, tinggal keluar lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu saja,” ujar Menteri ESDM.Menurut Bahlil, impor dari kawasan Timur Tengah hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara BBM jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya saja, crude-nya itu sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pasokan LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur distribusi di Selat Hormuz, melainkan berasal dari negara-negara lain seperti Australia.“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman,” imbuhnya.Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri. Menteri ESDM berharap momentum gencatan senjata bisa memudahkan distribusi tersebut.“Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ucapnya.Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” pungkasnya.Dengan langkah antisipatif, diversifikasi pasokan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan energi nasional akan tetap terjaga serta menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

LensaDaily - Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi sebagai langkah mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.“Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 568 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 568 tempat kejadian perkara, dengan jumlah tersangka sebanyak 583 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

LensaDaily - Diskon tarif listrik akan diberikan kepada korban dan warga terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini pengkajian tengah digodok besaran dan lama tarif diskon listrik tersebut akan diberikan."Kami saat ini masih mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa. Tapi pada prinsipnya, Kementerian ESDM akan memberikan diskon (tarif listrik)," kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Capaian Kinerja Tahun 2025 Kementerian ESDM, yang digelar di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.Dia mengakui, rencana pemberian diskon tarif listrik ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak bencana, yang sebelumnya telah mengajukan surat permohonan terkait hal tersebut kepada pihaknya. Karenanya, apabila kajian terkait hal itu sudah rampung, Bahlil mengaku akan terlebih dahulu melapor kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum melaksanakannya."Karena Bapak Presiden juga sudah memberikan (arahan) kepada kami, untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita," ujar Bahlil.Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya juga masih harus menggenjot upaya perbaikan infrastruktur kelistrikan, di sejumlah wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tersebut.Dia mengatakan, saat ini masih ada sekitar 150 desa yang infrastruktur kelistrikannya masih harus dibenahi secara tuntas. Kementerian ESDM sendiri diakuinya telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit genset berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA), kepada 224 desa terdampak bencana di Aceh yang belum teraliri listrik."Lalu kami juga sudah kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah pada sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan," kata Bahlil.Selain itu, lanjut Bahlil, dalam hal pasokan energi seperti misalnya untuk kebutuhan BBM dan LPG di wilayah-wilayah tersebut, saat ini layanannya juga sudah dibenahi oleh pihaknya."Karena di sana memang masih ada beberapa infrastruktur (kelistrikan) yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali (untuk dipulihkan). Terutama di dua atau tiga kabupaten," ujarnya.