LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara, membahas situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan penghormatan mendalam kepada seluruh presiden terdahulu yang ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo memberikan penghormatan atas perjuangan dan dedikasi mereka dalam membangun bangsa.Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang dengan pengorbanan luar biasa. Setelah proklamasi, Indonesia harus berjuang selama lima tahun, baik melalui senjata maupun diplomasi hingga kedaulatan benar-benar diakui pada 1949.“Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur,” ujar Presiden Prabowo.Dalam pidatonya, Kepala Negara memaparkan pencapaian setiap presiden terdahulu. Ia menyebut Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang mempersatukan dan mempertahankan NKRI serta mengintegrasikan Irian Barat. Presiden Soeharto dipuji karena meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan kemiskinan ekstrem. Presiden B.J. Habibie dikenang atas kepiawaiannya menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998 dan memperkenalkan teknologi tinggi.Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur disebut berhasil memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Presiden Megawati Soekarnoputri diakui jasanya dalam memulihkan ekonomi pascakrisis dan menginisiasi pemilu langsung pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas keberhasilannya menyelesaikan konflik Aceh serta menghadapi krisis keuangan global 2008. Presiden Joko Widodo dinilai meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, dan perintisan Ibu Kota Nusantara.“Seluruh Presiden pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci mewujudkan cita-cita tersebut.“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah luas. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya.